alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Distribusi APK Telat Dua Bulan

PAMEKASAN – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mendapat sorotan Bawaslu. Sebab, distribusi alat peraga kampanye (APK) belum direalisasikan. Padahal, masa kampanye dimulai sejak dua bulan lalu.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, pengadaan APK peserta Pemilu 2019 dilaksanakan secara terpusat di KPU. Peserta pemilu tinggal mengumpulkan desain sesuai yang diinginkan.

Masa kampanye dimulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Ironisnya, sampai sekarang APK belum diserahkan kepada masing-masing partai politik (parpol) peserta pemilu.

Akibatnya, banyak parpol mengadu ke Bawaslu. Mereka mengeluhkan APK yang belum didistribusikan itu. ”Sering ditanyakan oleh partai politik, ada sebagian yang merasa kurang nyaman karena APK belum diberikan,” katanya Selasa (27/11).

Di Jawa Timur, hanya empat kabupaten yang belum menyerahkan APK. Sementara di Madura, hanya Pamekasan satu-satunya kabupaten yang belum menyerahkan APK kepada peserta pemilu.

Baca Juga :  Sejak Kecil Dikenal Cerdas, Ini Pesan Paman kepada Hairul Anas Suaidi

Dengan demikian, Bawaslu memanggil komisioner KPU Pamekasan untuk memberi penjelasan. Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah dan sejumlah komisioner lain dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Hamzah, ada kendala di teknis pengadaan. Awalnya, APK diadakan sendiri di internal KPU. Namun, pejabat yang biasa menangani pengadaan memundurkan diri.

Akibatnya, KPU menjalin kerja sama dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Setkab Pamekasan dalam pengadaan APK. Tetapi, pada realisasinya juga terdapat kendala. Surat perjanjian kerja (SPK) belum tuntas.

Karena itu, pengadaan belum bisa dilaksanakan. KPU berjanji pertengahan Desember APK baru rampung dan siap didistribusikan kepada parpol peserta pemilu. ”KPU berjanji pertengahan Desember baru rampung,” katanya.

Baca Juga :  Peringati HPSN, DLH Bersihkan Sampah Plastik di Pesisir Tlanakan

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah membenarkan APK belum diserahterimakan kepada parpol. Kendalanya, penjabat pengadaan belum merampungkan SPK sehingga belum alat peraga tersebut belum masuk percetakan.

Kendalanya bukan di KPU. Tetapi, ada di pengadaan barang dan jasa. ”Wajar Bawaslu mempertanyakan kepada kami, karena memang seharusnya APK itu sudah diserahterimakan,” katanya.

Hamzah menyampaikan, tidak ada target waktu APK itu diserahkan. Tetapi, rencana awal pertengahan November APK terpasang. Namun, karena ada kendala sampai sekarang belum terealisasi.

Pejabat pengadaan berjanji akan menyelesaikan pembuatan APK itu maksimal pertengahan Desember. Dalam waktu dekat SPK akan dirampungkan. ”Jadi kendalanya bukan di internal KPU, tapi di eksternal,” tandasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pamekasan mendapat sorotan Bawaslu. Sebab, distribusi alat peraga kampanye (APK) belum direalisasikan. Padahal, masa kampanye dimulai sejak dua bulan lalu.

Ketua Bawaslu Pamekasan Abdullah Saidi mengatakan, pengadaan APK peserta Pemilu 2019 dilaksanakan secara terpusat di KPU. Peserta pemilu tinggal mengumpulkan desain sesuai yang diinginkan.

Masa kampanye dimulai 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Ironisnya, sampai sekarang APK belum diserahkan kepada masing-masing partai politik (parpol) peserta pemilu.


Akibatnya, banyak parpol mengadu ke Bawaslu. Mereka mengeluhkan APK yang belum didistribusikan itu. ”Sering ditanyakan oleh partai politik, ada sebagian yang merasa kurang nyaman karena APK belum diberikan,” katanya Selasa (27/11).

Di Jawa Timur, hanya empat kabupaten yang belum menyerahkan APK. Sementara di Madura, hanya Pamekasan satu-satunya kabupaten yang belum menyerahkan APK kepada peserta pemilu.

Baca Juga :  Nelayan Pamekasan Tenggelam Saat Menjala Ikan

Dengan demikian, Bawaslu memanggil komisioner KPU Pamekasan untuk memberi penjelasan. Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah dan sejumlah komisioner lain dimintai keterangan. Berdasarkan keterangan Hamzah, ada kendala di teknis pengadaan. Awalnya, APK diadakan sendiri di internal KPU. Namun, pejabat yang biasa menangani pengadaan memundurkan diri.

Akibatnya, KPU menjalin kerja sama dengan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (LPBJ) Setkab Pamekasan dalam pengadaan APK. Tetapi, pada realisasinya juga terdapat kendala. Surat perjanjian kerja (SPK) belum tuntas.

Karena itu, pengadaan belum bisa dilaksanakan. KPU berjanji pertengahan Desember APK baru rampung dan siap didistribusikan kepada parpol peserta pemilu. ”KPU berjanji pertengahan Desember baru rampung,” katanya.

Baca Juga :  Sejak Kecil Dikenal Cerdas, Ini Pesan Paman kepada Hairul Anas Suaidi

Ketua KPU Pamekasan Moh. Hamzah membenarkan APK belum diserahterimakan kepada parpol. Kendalanya, penjabat pengadaan belum merampungkan SPK sehingga belum alat peraga tersebut belum masuk percetakan.

Kendalanya bukan di KPU. Tetapi, ada di pengadaan barang dan jasa. ”Wajar Bawaslu mempertanyakan kepada kami, karena memang seharusnya APK itu sudah diserahterimakan,” katanya.

Hamzah menyampaikan, tidak ada target waktu APK itu diserahkan. Tetapi, rencana awal pertengahan November APK terpasang. Namun, karena ada kendala sampai sekarang belum terealisasi.

Pejabat pengadaan berjanji akan menyelesaikan pembuatan APK itu maksimal pertengahan Desember. Dalam waktu dekat SPK akan dirampungkan. ”Jadi kendalanya bukan di internal KPU, tapi di eksternal,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/