alexametrics
21 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Reses Dewan Belum Tuntas, Pencairan Tunjangan 45 Anggota Terhambat

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pelaksanaan reses DPRD Pamekasan belum tuntas. Padahal, pelaksanaan reses sudah lewat dari jadwal sekretariat DPRD. Jadwal reses masa sidang ketiga dijadwalkan Jumat–Minggu (22–24/10).

Masalah tersebut menghambat pada proses pencairan tunjangan reses bagi anggota dewan yang sudah melaksanakan. Sebab, proses pencairan tunjangan reses masih menunggu kegiatan reses 45 pimpinan dan anggota DPRD tuntas.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin membenarkan jika masih ada anggota dewan yang belum menggelar reses. Pihaknya memaklumi karena jadwal yang ditentukan terlalu sempit, yakni hanya tiga hari. Idealnya kegiatan reses itu dijadwal dalam sepekan.

Karena itu, sekretariat DPRD Pamekasan memberikan waktu kepada anggota yang belum melaksanakan reses. Sepekan setelah jadwal yang ditentukan, kegiatan reses masa sidang ketiga harus selesai. ”Kalau anggota tidak melaksanakan reses, tidak dapat tunjangan. Itu sudah ada aturannya,” tuturnya kemarin (27/10).

Masrukin mengaku belum mengantongi anggota DPRD yang belum menggelar reses. Sebab, saat ini pimpinan dan anggota masih diberi waktu untuk melaksanakan reses. Namun, anggota yang sudah melaksanakan reses sebagian sudah melapor.

”Kami ngamprahnya tidak satu-satu, artinya secara kolektif. Jadi meski ada yang sudah selesai reses, masih menunggu anggota yang belum reses,” paparnya.

Baca Juga :  DPRD Sepakat Hapus Permanen Bisnis Karaoke

Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt kepala disporapar itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada anggota yang menerima tunjangan reses. Salah satu penyebabnya, belum semua anggota DPRD menggelar kegiatan reses.

Dalam tata tertib (tatib) DPRD disebutkan bahwa anggota yang tidak melaksanakan reses dikenakan sanksi. Pada masa sidang berikutnya tidak boleh menggelar reses. ”Tapi, sejauh ini terealisasi seratus persen,” ungkapnya.

Pencairan anggaran kegiatan sudah diatur dalam Permenkeu dan Permendagri. Pencairan bisa lewat belanja langsung (LS) atau ganti uang (GU). Kalau menggunakan sistem LS, pencairan tunjangan diberikan setelah kegiatan selesai. Sebaliknya GU, disiapkan anggaran dulu sebelum kegiatan digelar.

”Di kami (DPRD) semuanya LS. Bayangkan kalau dibayar dulu baru menggelar reses, pemerintah sudah mengantisipasi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Masrukin menjelaskan, usulan masyarakat dari hasil reses akan dilaporkan dalam rapat paripurna. Laporan tersebut bisa dilakukan secara perorangan, per fraksi atau per daerah pemilihan (dapil). Hal itu bergantung pada kesepakatan anggota DPRD.

Kemudian, semua usulan yang dilaporkan dalam paripurna dijadikan satu dokumen untuk dikirim ke bupati sebagai aspirasi yang melengkapi musrenbang. ”Dokumen itu menjadi pertimbangan untuk program pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga :  Dewan Soroti Program Sekolah Adiwiyata

Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Khairul Umam tidak mengetahui secara individu apakah koleganya sudah menggelar reses atau belum. Menurutnya, kalaupun ada yang belum melaksanakan reses, mungkin hanya sebagian. Mereka masih punya waktu dispensasi untuk menggelar reses hingga pekan depan.

”Kalau untuk fraksi PKB insyaallah aman. Semua pasti melaksanakan reses sesuai jadwal,” klaimnya.

Menurutnya, data anggota yang sudah menggelar reses atau belum seharusnya terdeteksi di sekretariat. Sebab, hal itu masuk ranahnya sekretariat. ”Mungkin ada yang belum melapor karena teman-teman masih ada kesibukan di luar reses,” paparnya.

Berkaitan dengan tunjangan reses, Umam menyebutkan belum ada yang menerima. Diperkirakan butuh proses yang cukup lama. Sebab, proses pencairan masih menunggu 45 anggota DPRD Pamekasan selesai menggelar reses.

Selain itu, administrasi pencairan tunjangan reses juga harus valid. Artinya, surat pertanggungjawaban (SPj) dan persyaratan administrasi lain harus benar sesuai dengan regulasi dan tidak ada masalah. Belum lagi melihat kondisi keuangan daerah. Karena itu, Umam pesimistis tunjangan reses bisa segera dicairkan.

”Kalau kondisi keuangan sedang tidak baik akan tertunda sangat lama, apalagi dengan kondisi keuangan seperti sekarang,” paparnya.

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pelaksanaan reses DPRD Pamekasan belum tuntas. Padahal, pelaksanaan reses sudah lewat dari jadwal sekretariat DPRD. Jadwal reses masa sidang ketiga dijadwalkan Jumat–Minggu (22–24/10).

Masalah tersebut menghambat pada proses pencairan tunjangan reses bagi anggota dewan yang sudah melaksanakan. Sebab, proses pencairan tunjangan reses masih menunggu kegiatan reses 45 pimpinan dan anggota DPRD tuntas.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin membenarkan jika masih ada anggota dewan yang belum menggelar reses. Pihaknya memaklumi karena jadwal yang ditentukan terlalu sempit, yakni hanya tiga hari. Idealnya kegiatan reses itu dijadwal dalam sepekan.


Karena itu, sekretariat DPRD Pamekasan memberikan waktu kepada anggota yang belum melaksanakan reses. Sepekan setelah jadwal yang ditentukan, kegiatan reses masa sidang ketiga harus selesai. ”Kalau anggota tidak melaksanakan reses, tidak dapat tunjangan. Itu sudah ada aturannya,” tuturnya kemarin (27/10).

Masrukin mengaku belum mengantongi anggota DPRD yang belum menggelar reses. Sebab, saat ini pimpinan dan anggota masih diberi waktu untuk melaksanakan reses. Namun, anggota yang sudah melaksanakan reses sebagian sudah melapor.

”Kami ngamprahnya tidak satu-satu, artinya secara kolektif. Jadi meski ada yang sudah selesai reses, masih menunggu anggota yang belum reses,” paparnya.

Baca Juga :  Belasan ASN Disanksi Penundaan Gaji

Karena itu, pria yang juga menjabat sebagai Plt kepala disporapar itu menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada anggota yang menerima tunjangan reses. Salah satu penyebabnya, belum semua anggota DPRD menggelar kegiatan reses.

Dalam tata tertib (tatib) DPRD disebutkan bahwa anggota yang tidak melaksanakan reses dikenakan sanksi. Pada masa sidang berikutnya tidak boleh menggelar reses. ”Tapi, sejauh ini terealisasi seratus persen,” ungkapnya.

Pencairan anggaran kegiatan sudah diatur dalam Permenkeu dan Permendagri. Pencairan bisa lewat belanja langsung (LS) atau ganti uang (GU). Kalau menggunakan sistem LS, pencairan tunjangan diberikan setelah kegiatan selesai. Sebaliknya GU, disiapkan anggaran dulu sebelum kegiatan digelar.

”Di kami (DPRD) semuanya LS. Bayangkan kalau dibayar dulu baru menggelar reses, pemerintah sudah mengantisipasi khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya.

Masrukin menjelaskan, usulan masyarakat dari hasil reses akan dilaporkan dalam rapat paripurna. Laporan tersebut bisa dilakukan secara perorangan, per fraksi atau per daerah pemilihan (dapil). Hal itu bergantung pada kesepakatan anggota DPRD.

Kemudian, semua usulan yang dilaporkan dalam paripurna dijadikan satu dokumen untuk dikirim ke bupati sebagai aspirasi yang melengkapi musrenbang. ”Dokumen itu menjadi pertimbangan untuk program pemerintah,” jelasnya.

Baca Juga :  BPBD: Pamekasan Belum Aman dari Banjir

Ketua Fraksi PKB DPRD Pamekasan Khairul Umam tidak mengetahui secara individu apakah koleganya sudah menggelar reses atau belum. Menurutnya, kalaupun ada yang belum melaksanakan reses, mungkin hanya sebagian. Mereka masih punya waktu dispensasi untuk menggelar reses hingga pekan depan.

”Kalau untuk fraksi PKB insyaallah aman. Semua pasti melaksanakan reses sesuai jadwal,” klaimnya.

Menurutnya, data anggota yang sudah menggelar reses atau belum seharusnya terdeteksi di sekretariat. Sebab, hal itu masuk ranahnya sekretariat. ”Mungkin ada yang belum melapor karena teman-teman masih ada kesibukan di luar reses,” paparnya.

Berkaitan dengan tunjangan reses, Umam menyebutkan belum ada yang menerima. Diperkirakan butuh proses yang cukup lama. Sebab, proses pencairan masih menunggu 45 anggota DPRD Pamekasan selesai menggelar reses.

Selain itu, administrasi pencairan tunjangan reses juga harus valid. Artinya, surat pertanggungjawaban (SPj) dan persyaratan administrasi lain harus benar sesuai dengan regulasi dan tidak ada masalah. Belum lagi melihat kondisi keuangan daerah. Karena itu, Umam pesimistis tunjangan reses bisa segera dicairkan.

”Kalau kondisi keuangan sedang tidak baik akan tertunda sangat lama, apalagi dengan kondisi keuangan seperti sekarang,” paparnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/