alexametrics
26.1 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

Musnahkan Rokok Senilai Rp 1 Miliar

PAMEKASAN – Peredaran rokok bodong masih marak di Madura. Berdasar barang sitaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura, rokok ilegal tersebut mencapai jutaan batang. Rokok-rokok tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Pemusnahan rokok itu berlangsung di lantai atas KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura di Jalan Panglima Sudirman, Pamekasan, kemarin (27/5). Pembakaran dilakukan pihak bea cukai bersama Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan forkopimda.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan pelanggaran 2018. Penindakan itu terkait barang kena cukai (BKC), khususnya hasil tembakau (HT) yaitu rokok. ”Ada sekitar 5,4 juta batang rokok dari berbagai merek dan jenis yang kita bakar,” terangnya.

Dari jumlah barang bukti tersebut, sudah ada sekitar 4,3 juta batang rokok ilegal yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN). Sedangkan sebagian yang lain masih dalam tahap penyelidikan.

Baca Juga :  Ratusan Ribu Formulir C1 Plano Tiba

Heru menjelaskan, pemusnahan tersebut berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 9 Januari 2019 perihal persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik negara. ”Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 miliar,” terangnya.

Langkah tegas itu merupakan salah satu bukti keseriusan bea cukai dalam penegakan hukum. Selain itu, untuk memberikan keadilan bagi para pengusaha rokok yang selama ini taat aturan. ”Ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi bea cukai sebagai revenue dan community protector. Pengawasan menjadi hal yang vital untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura Latif Helmi menjelaskan, jutaan batang rokok tersebut merupakan hasil penindakan di empat kabupaten di Madura. Rokok-rokok itu tidak dilekati pita cukai. Rokok tersebut dibuat polos untuk menghindari pajak cukai, pajak daerah, dan pajak yang berkaitan dengan badan usaha.

Baca Juga :  Tolak Relokasi, Puluhan PKL Geruduk Kantor Bupati

”Penindakan mulai dari tiga lini. Pemasaran, distribusi, dan daerah produksi,” terangnya.

Latif mengungkapkan, langkah pertama, pengusaha diberi pembinaan. Jika yang bersangkutan masih melanggar, dapat dilakukan penindakan hukum. Pihak bea cukai, kejaksaan, TNI, dan Polri bisa melakukan tindakan atau penangkapan.

”Tapi, langkah ini tidak kami hendaki. Kami prioritaskan pencegahan dan bimbingan. Kami tetap berharap masyarakat dapat mengurusnya sesuai dengan aturan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berjanji akan aktif membina pengusaha rokok. Khususnya kepada mereka yang ditengarai tidak menjalankan usahanya sesuai aturan. ”Kami akan arahkan mereka agar bisa menjalankan usahnya sesuai dengan aturan,” ujar mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.

Langkah itu akan dilakukan sebagai wujud komitmen Pemkab Pamekasan untuk mendorong lahirnya pengusaha di semua sektor. Tujuannya, agar pertumbuhan ekonomi merata dan berkeadilan. ”Harapan saya lahir usahawan-usahawan yang benar-benar bersama-sama pemerintah,” tukasnya.

PAMEKASAN – Peredaran rokok bodong masih marak di Madura. Berdasar barang sitaan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Madura, rokok ilegal tersebut mencapai jutaan batang. Rokok-rokok tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar.

Pemusnahan rokok itu berlangsung di lantai atas KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura di Jalan Panglima Sudirman, Pamekasan, kemarin (27/5). Pembakaran dilakukan pihak bea cukai bersama Bupati Pamekasan Baddrut Tamam dan forkopimda.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi menjelaskan, jutaan batang rokok ilegal tersebut merupakan hasil penindakan pelanggaran 2018. Penindakan itu terkait barang kena cukai (BKC), khususnya hasil tembakau (HT) yaitu rokok. ”Ada sekitar 5,4 juta batang rokok dari berbagai merek dan jenis yang kita bakar,” terangnya.


Dari jumlah barang bukti tersebut, sudah ada sekitar 4,3 juta batang rokok ilegal yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara (BMN). Sedangkan sebagian yang lain masih dalam tahap penyelidikan.

Baca Juga :  Kebijakan Cukai Cekik Pengusaha Rokok Kecil

Heru menjelaskan, pemusnahan tersebut berdasarkan surat Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi 9 Januari 2019 perihal persetujuan pemusnahan barang yang menjadi milik negara. ”Potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai tersebut diperkirakan mencapai Rp 1 miliar,” terangnya.

Langkah tegas itu merupakan salah satu bukti keseriusan bea cukai dalam penegakan hukum. Selain itu, untuk memberikan keadilan bagi para pengusaha rokok yang selama ini taat aturan. ”Ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi bea cukai sebagai revenue dan community protector. Pengawasan menjadi hal yang vital untuk mendukung terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Kepala KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura Latif Helmi menjelaskan, jutaan batang rokok tersebut merupakan hasil penindakan di empat kabupaten di Madura. Rokok-rokok itu tidak dilekati pita cukai. Rokok tersebut dibuat polos untuk menghindari pajak cukai, pajak daerah, dan pajak yang berkaitan dengan badan usaha.

Baca Juga :  BPJS Ajak Lakukan Screening Kesehatan lewat Aplikasi Mobile JKN

”Penindakan mulai dari tiga lini. Pemasaran, distribusi, dan daerah produksi,” terangnya.

Latif mengungkapkan, langkah pertama, pengusaha diberi pembinaan. Jika yang bersangkutan masih melanggar, dapat dilakukan penindakan hukum. Pihak bea cukai, kejaksaan, TNI, dan Polri bisa melakukan tindakan atau penangkapan.

”Tapi, langkah ini tidak kami hendaki. Kami prioritaskan pencegahan dan bimbingan. Kami tetap berharap masyarakat dapat mengurusnya sesuai dengan aturan,” terangnya.

Sementara itu, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam berjanji akan aktif membina pengusaha rokok. Khususnya kepada mereka yang ditengarai tidak menjalankan usahanya sesuai aturan. ”Kami akan arahkan mereka agar bisa menjalankan usahnya sesuai dengan aturan,” ujar mantan anggota DPRD Jawa Timur itu.

Langkah itu akan dilakukan sebagai wujud komitmen Pemkab Pamekasan untuk mendorong lahirnya pengusaha di semua sektor. Tujuannya, agar pertumbuhan ekonomi merata dan berkeadilan. ”Harapan saya lahir usahawan-usahawan yang benar-benar bersama-sama pemerintah,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/