alexametrics
20.8 C
Madura
Wednesday, August 17, 2022

Rp 204 Miliar untuk Serap 125 Ribu Ton Garam

PAMEKASAN – PT Garam (Persero) bersiap menyerap garam rakyat. Tahun ini perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pengelolaan garam itu mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp 300 miliar. Rp 204 miliar di antaranya dialokasikan untuk menyerap garam rakyat.

Direktur Operasional PT Garam (Persero) Hartono mengatakan, badan usaha milik negara (BUMN) itu kembali mendapat mandat mengelola PMN. Nilainya sama dengan PMN tahun lalu untuk mengelola garam di seluruh Indonesia. ”Termasuk menyerap garam di Madura,” katanya Selasa (27/2).

Hartono menyampaikan, dana selebihnya digunakan untuk keperluan lain. Rp 2 miliar untuk biaya operasional. Kemudian, Rp 16 miliar digunakan untuk pembuatan dan revitalisasi gudang.

Lalu, Rp 7 miliar untuk pembelian geomembran. Sedangkan Rp 7 miliar untuk kegiatan survei dan studi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Rp 64 miliar sisanya dialokasikan untuk pembelian pabrik.

Hartono mengatakan, untuk wilayah Madura, produktivitas di Sampang paling tinggi. Tetapi, daerah lain seperti Pamekasan dan Sumenep, tingkat produksinya juga baik. Penyerapan akan dilakukan sesuai porsi produktivitas masing-masing.

Baca Juga :  Harga Menurun, Petani Terus Produksi Garam

Mantan sekretaris PT Garam itu menyampaikan, pada prinsipnya, perusahaan yang dibangun pada 1991 itu akan membantu petani. Jika harga garam tidak stabil, mereka bakal hadir mengangkat harga jual. Pada saat jumlah produksi tinggi, PT Garam juga akan membantu menyerap.

Namun, petani memiliki pilihan untuk menjual kristal putih itu ke perusahaan swasta jika harga lebih baik. Hartono menyampaikan, penyerapan garam rakyat pada musim 2016 kurang maksimal. Sebab, cuaca tidak stabil sehingga jumlah produksi rendah.

Begitu pula pada 2017, penyerapan garam rakyat oleh PT Garam juga kurang maksimal. Sebab, harga jual di pasaran sangat tinggi. Petani menjual garam Rp 2 juta–Rp 4 juta per ton. Sementara perusahaan yang kali pertama ber-home base di Sumenep itu hanya merencanakan Rp 510 ribu per ton.

Baca Juga :  Wali Murid Kecam Penyegelan SMAN 1 Waru

Dengan demikian, manajemen tidak berani membeli garam karena tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Sesuai aturan, jika ingin menyerap sesuai harga di pasaran, wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian BUMN. ”Semoga serapan garam tahun ini lebih baik daripada sebelumnya,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, realisasi PMN itu harus maksimal. Penyerapan garam rakyat harus dioptimalkan. Harapannya, petani bisa meraup keuntungan. Kehadiran PT Garam harus membantu petani meningkatkan kesejahteraan.

Jika perusahaan swasta berani membeli garam dengan harga tinggi, perusahaan milik negara itu seharusnya mamatok harga lebih tinggi. Jika bisa dimaksimalkan, porsi untuk penyerapan garam rakyat ditambah. Dari Rp 300 miliar, tidak hanya Rp 204 miliar yang digelontorkan.

Harapannya, dengan nominal lebih tinggi, kuota penyerapan garam rakyat juga lebih tinggi. ”PMN yang diberikan pemerintah kepada PT Garam harus benar-benar bermanfaat bagi petani. Khususnya, pada saat harga tidak stabil,” tandasnya.

PAMEKASAN – PT Garam (Persero) bersiap menyerap garam rakyat. Tahun ini perusahaan pelat merah yang bergerak di bidang pengelolaan garam itu mendapat penyertaan modal negara (PMN) Rp 300 miliar. Rp 204 miliar di antaranya dialokasikan untuk menyerap garam rakyat.

Direktur Operasional PT Garam (Persero) Hartono mengatakan, badan usaha milik negara (BUMN) itu kembali mendapat mandat mengelola PMN. Nilainya sama dengan PMN tahun lalu untuk mengelola garam di seluruh Indonesia. ”Termasuk menyerap garam di Madura,” katanya Selasa (27/2).

Hartono menyampaikan, dana selebihnya digunakan untuk keperluan lain. Rp 2 miliar untuk biaya operasional. Kemudian, Rp 16 miliar digunakan untuk pembuatan dan revitalisasi gudang.


Lalu, Rp 7 miliar untuk pembelian geomembran. Sedangkan Rp 7 miliar untuk kegiatan survei dan studi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Sementara Rp 64 miliar sisanya dialokasikan untuk pembelian pabrik.

Hartono mengatakan, untuk wilayah Madura, produktivitas di Sampang paling tinggi. Tetapi, daerah lain seperti Pamekasan dan Sumenep, tingkat produksinya juga baik. Penyerapan akan dilakukan sesuai porsi produktivitas masing-masing.

Baca Juga :  Pikap Muat Orang Bikin Waswas

Mantan sekretaris PT Garam itu menyampaikan, pada prinsipnya, perusahaan yang dibangun pada 1991 itu akan membantu petani. Jika harga garam tidak stabil, mereka bakal hadir mengangkat harga jual. Pada saat jumlah produksi tinggi, PT Garam juga akan membantu menyerap.

Namun, petani memiliki pilihan untuk menjual kristal putih itu ke perusahaan swasta jika harga lebih baik. Hartono menyampaikan, penyerapan garam rakyat pada musim 2016 kurang maksimal. Sebab, cuaca tidak stabil sehingga jumlah produksi rendah.

- Advertisement -

Begitu pula pada 2017, penyerapan garam rakyat oleh PT Garam juga kurang maksimal. Sebab, harga jual di pasaran sangat tinggi. Petani menjual garam Rp 2 juta–Rp 4 juta per ton. Sementara perusahaan yang kali pertama ber-home base di Sumenep itu hanya merencanakan Rp 510 ribu per ton.

Baca Juga :  Peningkatan SDM Petani Garam Tak Merata

Dengan demikian, manajemen tidak berani membeli garam karena tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Sesuai aturan, jika ingin menyerap sesuai harga di pasaran, wajib mendapat rekomendasi dari Kementerian BUMN. ”Semoga serapan garam tahun ini lebih baik daripada sebelumnya,” katanya.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, realisasi PMN itu harus maksimal. Penyerapan garam rakyat harus dioptimalkan. Harapannya, petani bisa meraup keuntungan. Kehadiran PT Garam harus membantu petani meningkatkan kesejahteraan.

Jika perusahaan swasta berani membeli garam dengan harga tinggi, perusahaan milik negara itu seharusnya mamatok harga lebih tinggi. Jika bisa dimaksimalkan, porsi untuk penyerapan garam rakyat ditambah. Dari Rp 300 miliar, tidak hanya Rp 204 miliar yang digelontorkan.

Harapannya, dengan nominal lebih tinggi, kuota penyerapan garam rakyat juga lebih tinggi. ”PMN yang diberikan pemerintah kepada PT Garam harus benar-benar bermanfaat bagi petani. Khususnya, pada saat harga tidak stabil,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/