alexametrics
20.8 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Pertanyakan Kasus Pemalsuan Tanda Tangan

PAMEKASAN – Kinerja Polres Pamekasan mendapat sorotan masyarakat. Korps Bhayangkara dinilai lamban menangani sejumlah kasus. Termasuk, dugaan pemotongan tunjangan kesejahteraan perangkat (TKP) dan pemalsuan tanda tangan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlangoh, Kecamatan Proppo.

Dua kasus tersebut tidak berkembang hingga saat ini. Padahal, kasus itu ditangani sejak 2017. ”Kasus ini sudah bergulir 2017. Tapi informasinya, kasus ini belum digelar hingga saat ini,” kata Ahmad Junaidi, warga Tlango, kemarin (27/1).

 Pria yang akrab disapa H. Edi itu mengaku kecewa dengan kinerja polres. Waktu dua tahun cukup lama untuk menuntaskan kasus tersebut. ”Saya berharap polres serius menindaklanjuti laporan warga. Kalau tidak ada kejelasan seperti ini, polres terkesan sengaja membiarkan,” terangnya.

Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo menjelaskan, penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut terus berjalan. Bahkan, pihaknya sudah melakukan gelar pekara untuk menentukan kasus tersebut bisa dinaikkan ke penyidikan.

Baca Juga :  Gudang Sentra Batik Tak Bisa Beroperasi Tahun Ini

Ada kendala yang dialami penyidik. Pihaknya tidak punya dokumen asli dari objek perkara yang dipermasalahkan. Padahal, dokumen tersebut bisa menjadi barang bukti (BB). ”Kami belum mendaptkan bukti dokumen asli pemalsuan tanda tangan menurut versi pelapor. Itu yang belum kami dapatkan,” terangnya.

Alasan itu yang menyebabkan lambannya pengungkapan kasus ini. Sebab, hal itu menjadi hal penting dalam proses penyidikan. ”Namun, kami akan terus melakukan proses penyidikan,” janji perwira menengah dengan dua melati emas di pundaknya tersebut.

Perlu diingat, Syaiful Bahri, kepala Desa Tlangoh, Kecamatan Proppo, Pamekasan, diperiksa polisi Januari 2017. Dia diduga memotong tunjangan kesejahteraan perangkat (TKP) dan dugaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD Tlangoh.

 

PAMEKASAN – Kinerja Polres Pamekasan mendapat sorotan masyarakat. Korps Bhayangkara dinilai lamban menangani sejumlah kasus. Termasuk, dugaan pemotongan tunjangan kesejahteraan perangkat (TKP) dan pemalsuan tanda tangan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tlangoh, Kecamatan Proppo.

Dua kasus tersebut tidak berkembang hingga saat ini. Padahal, kasus itu ditangani sejak 2017. ”Kasus ini sudah bergulir 2017. Tapi informasinya, kasus ini belum digelar hingga saat ini,” kata Ahmad Junaidi, warga Tlango, kemarin (27/1).

 Pria yang akrab disapa H. Edi itu mengaku kecewa dengan kinerja polres. Waktu dua tahun cukup lama untuk menuntaskan kasus tersebut. ”Saya berharap polres serius menindaklanjuti laporan warga. Kalau tidak ada kejelasan seperti ini, polres terkesan sengaja membiarkan,” terangnya.


Kapolres Pamekasan AKBP Teguh Wibowo menjelaskan, penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tersebut terus berjalan. Bahkan, pihaknya sudah melakukan gelar pekara untuk menentukan kasus tersebut bisa dinaikkan ke penyidikan.

Baca Juga :  Gudang Sentra Batik Tak Bisa Beroperasi Tahun Ini

Ada kendala yang dialami penyidik. Pihaknya tidak punya dokumen asli dari objek perkara yang dipermasalahkan. Padahal, dokumen tersebut bisa menjadi barang bukti (BB). ”Kami belum mendaptkan bukti dokumen asli pemalsuan tanda tangan menurut versi pelapor. Itu yang belum kami dapatkan,” terangnya.

Alasan itu yang menyebabkan lambannya pengungkapan kasus ini. Sebab, hal itu menjadi hal penting dalam proses penyidikan. ”Namun, kami akan terus melakukan proses penyidikan,” janji perwira menengah dengan dua melati emas di pundaknya tersebut.

Perlu diingat, Syaiful Bahri, kepala Desa Tlangoh, Kecamatan Proppo, Pamekasan, diperiksa polisi Januari 2017. Dia diduga memotong tunjangan kesejahteraan perangkat (TKP) dan dugaan pemalsuan tanda tangan ketua BPD Tlangoh.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/