alexametrics
20.6 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Anggaran Reses Capai Rp 1,4 M

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Setiap anggota DPRD Pamekasan memiliki hak untuk melakukan reses. Dalam setahun dilakukan tiga kali. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.417.500.000.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin menyampaikan, reses masa sidang ketiga digelar tiga hari. Sejak Jumat (22/10) hingga Minggu (24/10). Reses kali ini merupakan yang terakhir untuk tahun anggaran 2021.

Dia menyebutkan, biasanya masa reses digelar selama seminggu. Selama masa reses berlangsung tidak boleh ada agenda kedewanan yang berbenturan. ”Jadi selama masa reses, anggota (DPRD) fokus turun ke konstituennya,” tuturnya kemarin (26/10).

Masrukin menuturkan, pihaknya sengaja mempersempit jadwal pelaksanaan reses. Sebab, banyak agenda legislatif yang harus diselesaikan. Meski begitu, pihaknya memberikan toleransi bagi anggota dewan yang belum melaksanakan reses.

Dia menyebutkan, ada toleransi seminggu pasca jadwal reses sudah ditentukan. Anggota DPRD yang belum melaksanakan reses masih punya waktu hingga pekan ini. ”Yang penting masuk masa sidang tiga,” tuturnya.

Masrukin menjelaskan, pada prinsipnya kegiatan reses untuk menyerap aspirasi. Aspirasi itu akan ditampung untuk usulan program yang dibutuhkan masyarakat sesuai daerah pemilihan (dapil). Kemudian, hasil reses dilaporkan ke fraksi-fraksi dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Menurutnya, untuk reses masa sidang ketiga kemungkinan bukan untuk program kegiatan 2022. Pasalnya, APBD tahun depan sudah masuk pembahasan. Karena itu, hasil reses tersebut kemungkinan untuk program 2023.

”Mungkin tahun ini lebih pada evaluasi. Misalnya program apa yang belum ter-cover bisa diusulkan kembali pada reses masa sidang ketiga,” terangnya.

Anggaran kegiatan reses sudah disiapkan sekretariat DPRD. Anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sama. Di antaranya, anggaran akomodasi seperti mamin, sewa tenda, kursi, dan kebutuhan lain. ”Tapi kalau tidak dibutuhkan tidak diamprah,” ujar Masrukin.

Baca Juga :  Karena Takut, Nelayan Biarkan Mayat Mengambang

Undangan reses sudah ditentukan seratus orang. Setiap undangan dianggarkan Rp 35 ribu untuk makanan dan minuman (mamin). Perinciannya, untuk belanja kue Rp 10 ribu dan nasi kotak Rp 25 ribu.

Dalam kegiatan reses, anggota DPRD mendapat tunjangan. Tunjangan reses langsung masuk ke rekening anggota DPRD yang sudah menggelar reses. Karena itu, jika tidak menggelar reses anggota tidak akan mendapat tunjangan.

”Tidak hafal kalau nominal (tunjangannya). Saya ada di luar kota, masih di Malang,” ujar Masrukin.

Regulasi terkait tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan. Disebutkan bahwa tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan masing-masing sebesar Rp 10.500.000. Tunjangan tersebut diberikan tiga kali masa reses dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, anggaran reses untuk 45 anggota DPRD Pamekasan tahun ini sebesar Rp 1.417.500.000. Perincianannya, tiap anggota Rp 10.500.000. Sehingga untuk tiga kali reses tiap anggota Rp 31,5 juta.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengutarakan, reses adalah hak dan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasil usulan konstituen akan dituangkan dalam pokok pikiran (pokir). Semua usulan ditampung di badan perencanaan pembangunan (bappeda).

”Ada beberapa usulan yang saya terima dari masyarakat. Ada yang mengusulkan pengeboran, pavingisasi masjid, dan yang lainnya,” tuturnya.

Berkaitan dengan tunjangan reses, politikus PKS memerinci. Tunjangan reses sebesar Rp 10.500.000 tidak serta-merta masuk ke kantong pribadi anggota legislatif. Uang itu digunakan untuk biaya undangan yang hadir dalam kegiatan reses. Di antaranya untuk belanja mamin dan biaya transportasi untuk undangan.

Harun menilai anggaran yang disiapkan untuk reses masih kurang. Sebab, masih banyak konstituen yang tidak terjangkau. ”Tunjangan itu juga dipotong pajak sehingga berkurang. Sisanya sekitar Rp 9 jutaan. Tentu itu masih kurang,” ungkapnya.

Baca Juga :  THR untuk PNS Sedot Rp 31 Miliar

Meski begitu, pihaknya memastikan semua usulan masyarakat akan ditampung. Namun, Harun tidak bisa memastikan usulan tersebut bisa terealisasi tahun depan atau tidak tahun berikutnya. Dia berharap semua usulan tersebut bisa ditampung. ”Ke depan semua aspirasi ditampung karena untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin dari fraksi PKB. Tunjangan reses yang diterima tidak hanya untuk biaya operasional. Pihaknya harus menyiapkan dana transportasi untuk undangan.

Dia menyayangkan tunjangan reses diberikan setelah surat pertanggungjawaban (SPj) selesai. Sebab, pihaknya harus mencari talangan terlebih dahulu untuk menggelar reses. ”Yang pasti, kita sudah maksimalkan reses,” ungkapnya.

Syafiuddin menuturkan, rata-rata konstituen tergolong pemuda. Banyak usulan yang ditampung. Selain infrastruktur, ada usulan untuk pengembangan program wirausaha baru (WUB). Di antaranya berkaitan dengan perlengkapan alat bagi peserta yang sudah dilatih dan punya keterampilan.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyampaikan, Perbup 22/2017 perlu diubah. Sebab, anggaran tunjangan reses dianggap kecil. Karena itu, pihaknya berencana meminta kebijakan pemkab agar anggaran untuk reses ditambah. ”Tapi, kami belum sempat untuk ngobrol masalah ini,” tuturnya.

Dia membandingkan anggaran reses di Pamekasan dengan Kabupaten Lumajang. Di sana, kata dia, setiap reses bisa mengundang 400 orang. Sementara di Pamekasan dibatasi hanya seratus undangan. Menurutnya, jumlah undangan tersebut belum cukup untuk menampung konstituen di dapilnya.

Begitu juga dengan anggaran atau tunjangan reses. Dalam sekali reses di Lumajang mencapai Rp 34 juta. Sementara di Pamekasan hanya Rp 10.500.000. ”Jadi, kami mengaca nanti pada Lumajang,” tandasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Setiap anggota DPRD Pamekasan memiliki hak untuk melakukan reses. Dalam setahun dilakukan tiga kali. Anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 1.417.500.000.

Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin menyampaikan, reses masa sidang ketiga digelar tiga hari. Sejak Jumat (22/10) hingga Minggu (24/10). Reses kali ini merupakan yang terakhir untuk tahun anggaran 2021.

Dia menyebutkan, biasanya masa reses digelar selama seminggu. Selama masa reses berlangsung tidak boleh ada agenda kedewanan yang berbenturan. ”Jadi selama masa reses, anggota (DPRD) fokus turun ke konstituennya,” tuturnya kemarin (26/10).


Masrukin menuturkan, pihaknya sengaja mempersempit jadwal pelaksanaan reses. Sebab, banyak agenda legislatif yang harus diselesaikan. Meski begitu, pihaknya memberikan toleransi bagi anggota dewan yang belum melaksanakan reses.

Dia menyebutkan, ada toleransi seminggu pasca jadwal reses sudah ditentukan. Anggota DPRD yang belum melaksanakan reses masih punya waktu hingga pekan ini. ”Yang penting masuk masa sidang tiga,” tuturnya.

Masrukin menjelaskan, pada prinsipnya kegiatan reses untuk menyerap aspirasi. Aspirasi itu akan ditampung untuk usulan program yang dibutuhkan masyarakat sesuai daerah pemilihan (dapil). Kemudian, hasil reses dilaporkan ke fraksi-fraksi dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Menurutnya, untuk reses masa sidang ketiga kemungkinan bukan untuk program kegiatan 2022. Pasalnya, APBD tahun depan sudah masuk pembahasan. Karena itu, hasil reses tersebut kemungkinan untuk program 2023.

”Mungkin tahun ini lebih pada evaluasi. Misalnya program apa yang belum ter-cover bisa diusulkan kembali pada reses masa sidang ketiga,” terangnya.

Anggaran kegiatan reses sudah disiapkan sekretariat DPRD. Anggaran untuk masing-masing anggota DPRD sama. Di antaranya, anggaran akomodasi seperti mamin, sewa tenda, kursi, dan kebutuhan lain. ”Tapi kalau tidak dibutuhkan tidak diamprah,” ujar Masrukin.

Baca Juga :  PTUN-kan SK Bupati

Undangan reses sudah ditentukan seratus orang. Setiap undangan dianggarkan Rp 35 ribu untuk makanan dan minuman (mamin). Perinciannya, untuk belanja kue Rp 10 ribu dan nasi kotak Rp 25 ribu.

Dalam kegiatan reses, anggota DPRD mendapat tunjangan. Tunjangan reses langsung masuk ke rekening anggota DPRD yang sudah menggelar reses. Karena itu, jika tidak menggelar reses anggota tidak akan mendapat tunjangan.

”Tidak hafal kalau nominal (tunjangannya). Saya ada di luar kota, masih di Malang,” ujar Masrukin.

Regulasi terkait tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Pamekasan. Disebutkan bahwa tunjangan reses pimpinan dan anggota DPRD Pamekasan masing-masing sebesar Rp 10.500.000. Tunjangan tersebut diberikan tiga kali masa reses dalam satu tahun anggaran.

Dengan demikian, anggaran reses untuk 45 anggota DPRD Pamekasan tahun ini sebesar Rp 1.417.500.000. Perincianannya, tiap anggota Rp 10.500.000. Sehingga untuk tiga kali reses tiap anggota Rp 31,5 juta.

Wakil Ketua DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengutarakan, reses adalah hak dan kewajiban anggota dewan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Hasil usulan konstituen akan dituangkan dalam pokok pikiran (pokir). Semua usulan ditampung di badan perencanaan pembangunan (bappeda).

”Ada beberapa usulan yang saya terima dari masyarakat. Ada yang mengusulkan pengeboran, pavingisasi masjid, dan yang lainnya,” tuturnya.

Berkaitan dengan tunjangan reses, politikus PKS memerinci. Tunjangan reses sebesar Rp 10.500.000 tidak serta-merta masuk ke kantong pribadi anggota legislatif. Uang itu digunakan untuk biaya undangan yang hadir dalam kegiatan reses. Di antaranya untuk belanja mamin dan biaya transportasi untuk undangan.

Harun menilai anggaran yang disiapkan untuk reses masih kurang. Sebab, masih banyak konstituen yang tidak terjangkau. ”Tunjangan itu juga dipotong pajak sehingga berkurang. Sisanya sekitar Rp 9 jutaan. Tentu itu masih kurang,” ungkapnya.

Baca Juga :  Hadiri HUT Radar, Bupati Bawa Kabur Air Mineral

Meski begitu, pihaknya memastikan semua usulan masyarakat akan ditampung. Namun, Harun tidak bisa memastikan usulan tersebut bisa terealisasi tahun depan atau tidak tahun berikutnya. Dia berharap semua usulan tersebut bisa ditampung. ”Ke depan semua aspirasi ditampung karena untuk kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Pamekasan Syafiuddin dari fraksi PKB. Tunjangan reses yang diterima tidak hanya untuk biaya operasional. Pihaknya harus menyiapkan dana transportasi untuk undangan.

Dia menyayangkan tunjangan reses diberikan setelah surat pertanggungjawaban (SPj) selesai. Sebab, pihaknya harus mencari talangan terlebih dahulu untuk menggelar reses. ”Yang pasti, kita sudah maksimalkan reses,” ungkapnya.

Syafiuddin menuturkan, rata-rata konstituen tergolong pemuda. Banyak usulan yang ditampung. Selain infrastruktur, ada usulan untuk pengembangan program wirausaha baru (WUB). Di antaranya berkaitan dengan perlengkapan alat bagi peserta yang sudah dilatih dan punya keterampilan.

Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman menyampaikan, Perbup 22/2017 perlu diubah. Sebab, anggaran tunjangan reses dianggap kecil. Karena itu, pihaknya berencana meminta kebijakan pemkab agar anggaran untuk reses ditambah. ”Tapi, kami belum sempat untuk ngobrol masalah ini,” tuturnya.

Dia membandingkan anggaran reses di Pamekasan dengan Kabupaten Lumajang. Di sana, kata dia, setiap reses bisa mengundang 400 orang. Sementara di Pamekasan dibatasi hanya seratus undangan. Menurutnya, jumlah undangan tersebut belum cukup untuk menampung konstituen di dapilnya.

Begitu juga dengan anggaran atau tunjangan reses. Dalam sekali reses di Lumajang mencapai Rp 34 juta. Sementara di Pamekasan hanya Rp 10.500.000. ”Jadi, kami mengaca nanti pada Lumajang,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/