alexametrics
21.6 C
Madura
Sunday, May 22, 2022

Pabrikan Tidak Transparan

PAMEKASAN – Pola kemitraan pabrikan dengan petani tembakau jadi sorotan wakil rakyat. Perusahan dianggap tidak transaparan dalam realisasi program tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim menuding pabrikan tidak transparan soal program kemitraan. Bahkan, pemkab pun tidak diberi tahu secara detail.

”Tahun ini ada beberapa gudang yang hanya akan membeli tembakau petani yang menjadi mitranya,” kata politikus Gerinda itu kemarin (26/6).

Berdasarkan pantauannya di lapangan, lokasi, luas lahan, dan identitas mitra pabrikan tidak diketahui publik. ”Bahkan informasinya, OPD terkait dari beberapa tahun terakhir nyaris tidak tahu di mana lokasi kemitraan tersebut,” ujarnya.

Padahal, pemerintah harus tahu data dan kepastian dari program kemitraan tersebut. Jangan hanya mendengarkan informasi dari pabrikan tanpa berdasarkan data. Misalkan, luasan area, lokasi, identitas petani, bentuk kerja samanya sepeti apa, dan soal harga juga perlu diatur.

Baca Juga :  Pemilu Aman,┬áJurdil, Transparan, dan Demokratis

”Mengakunya perusahaan sudah benar-benar bermitra tapi itu kan hanya pengakuan saja. Kemitraan pabrikan dengan petani itu harusnya dimediatori oleh pemkab melalui OPD sehingga memiliki data yang jelas,” desak alumnus Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata itu.

Ismail mendesak pabrikan terbuka kepada publik. Utamanya, pada pemerintah kabupaten.  Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga didesak untuk berkoordinasi dan meminta pabrikan mengeluarkan data secara detail.

”Lakukanlah mitra itu dengan benar dan baik, sehingga sama-sama menguntungkan. OPD terkait harus mampu menggali data soal kemitraan,” tegasnya.

Kebutuhan industri rokok secara nasional sekitar 350 ton lebih. Sementara ketersediaan bahan baku dari hasil pertanian tembakau Indonesia sekitar 180–200 ribu ton.

Baca Juga :  Komisi II Desak Dispertapahorbun Tagih Pemprov

”Sehingga masih ada kekurangan 100 ribu ton lebih. Karena itu, rata-rata impor dari beberapa negara yang menanam tembakau,” terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Achmad Sjaifudin membenarkan jika pihaknya tidak memiliki data detail soal program kemitraan tersebut. Selama ini hanya sebatas informasi luasan

”Di mana lokasinya dan sebagainya tidak tahu. Hanya dapat informasi misalkan gudang ini luasan kemitraannya berapa hektare,” akunya.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura memang tidak diatur. Pabrikan tidak memiliki kewajiban untuk membuka data tersebut. ”Tapi kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan pihak pabrikan mengenai hal ini,” janjinya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Pola kemitraan pabrikan dengan petani tembakau jadi sorotan wakil rakyat. Perusahan dianggap tidak transaparan dalam realisasi program tersebut.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Ismail A. Rahim menuding pabrikan tidak transparan soal program kemitraan. Bahkan, pemkab pun tidak diberi tahu secara detail.

”Tahun ini ada beberapa gudang yang hanya akan membeli tembakau petani yang menjadi mitranya,” kata politikus Gerinda itu kemarin (26/6).


Berdasarkan pantauannya di lapangan, lokasi, luas lahan, dan identitas mitra pabrikan tidak diketahui publik. ”Bahkan informasinya, OPD terkait dari beberapa tahun terakhir nyaris tidak tahu di mana lokasi kemitraan tersebut,” ujarnya.

Padahal, pemerintah harus tahu data dan kepastian dari program kemitraan tersebut. Jangan hanya mendengarkan informasi dari pabrikan tanpa berdasarkan data. Misalkan, luasan area, lokasi, identitas petani, bentuk kerja samanya sepeti apa, dan soal harga juga perlu diatur.

Baca Juga :  Dua Merek Rokok Ilegal Terjaring Razia

”Mengakunya perusahaan sudah benar-benar bermitra tapi itu kan hanya pengakuan saja. Kemitraan pabrikan dengan petani itu harusnya dimediatori oleh pemkab melalui OPD sehingga memiliki data yang jelas,” desak alumnus Ponpes Mambaul Ulum Bata-Bata itu.

Ismail mendesak pabrikan terbuka kepada publik. Utamanya, pada pemerintah kabupaten.  Organisasi perangkat daerah (OPD) terkait juga didesak untuk berkoordinasi dan meminta pabrikan mengeluarkan data secara detail.

”Lakukanlah mitra itu dengan benar dan baik, sehingga sama-sama menguntungkan. OPD terkait harus mampu menggali data soal kemitraan,” tegasnya.

Kebutuhan industri rokok secara nasional sekitar 350 ton lebih. Sementara ketersediaan bahan baku dari hasil pertanian tembakau Indonesia sekitar 180–200 ribu ton.

Baca Juga :  Telanjur Kering, Banyak Lahan Tembakau Tak Tergarap

”Sehingga masih ada kekurangan 100 ribu ton lebih. Karena itu, rata-rata impor dari beberapa negara yang menanam tembakau,” terangnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan Achmad Sjaifudin membenarkan jika pihaknya tidak memiliki data detail soal program kemitraan tersebut. Selama ini hanya sebatas informasi luasan

”Di mana lokasinya dan sebagainya tidak tahu. Hanya dapat informasi misalkan gudang ini luasan kemitraannya berapa hektare,” akunya.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Niaga, Budaya, dan Perlindungan Tembakau Madura memang tidak diatur. Pabrikan tidak memiliki kewajiban untuk membuka data tersebut. ”Tapi kami akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan pihak pabrikan mengenai hal ini,” janjinya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/