Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Regulasi Seleksi CPNS Tak Jelas

A
Penulis: Amin Bashiri❯
REKAM IDENTITAS: Peserta tes kompetensi PPPK 2024 tahap satu melakukan registrasi di Gedung Prima Jaya Abadi, Pamekasan, Selasa (3/12/2025)
REKAM IDENTITAS: Peserta tes kompetensi PPPK 2024 tahap satu melakukan registrasi di Gedung Prima Jaya Abadi, Pamekasan, Selasa (3/12/2025)

Advertisement

PAMEKASAN, RadarMadura.id – Pemerintah pusat berencana membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026 pada November. Namun hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang diterima pemerintah daerah.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Mohammad Alwi menyebut pemkab masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Sebab, seluruh tahapan CPNS bukan kewenangan pemerintah daerah.

”Ketentuan tentang seleksi ini belum dikirim ke kami seperti apa tahapannya dan sebagainya. Jadi kami masih menunggu juknis dan juklak atau regulasi formalnya,” ujarnya Alwi.

Advertisement

Dia mengutarakan, Pemkab Pamekasan telah mengusulkan kebutuhan formasi kepada pemerintah pusat. Pihaknya mengusulkan 250 formasi ASN yang terdiri dari tenaga guru, kesehatan, dan teknis.

”Nanti kalau ada surat resmi, baik dari Kemenpan atau BKN, kami sampaikan detailnya,” sebutnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Moh. Lutfi mengingatkan BKPSDM agar proaktif memperbarui informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS 2026. Kepastian informasi mengenai tahapan maupun jadwal seleksi sangat dibutuhkan bagi masyarakat yang ingin ikut rekrutmen.

Advertisement

”Setiap perkembangan informasi dari pemerintah pusat segera disampaikan kepada masyarakat. Dengan begitu, calon peserta dapat mempersiapkan diri lebih awal dan tidak kebingungan menunggu kepastian pembukaan seleksi,” pesannya. (lil/bil)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar MaduraIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

PPPK Paro Waktu Diangkat Penuh Waktu Mulai 2027, Pemkab Bangkalan Masih Tunggu Juknis

PPPK Paro Waktu Diangkat Penuh Waktu Mulai 2027, Pemkab Bangkalan Masih Tunggu Juknis

Kepala BKPSDM Bangkalan Ari Murfianto menegaskan, pemkab siap melaksanakan kebijakan tersebut apabila regulasi sudah diterbitkan.

MUI Sampang Minta UU Pemidanaan LGBT Dimasukkan Prolegnas

MUI Sampang Minta UU Pemidanaan LGBT Dimasukkan Prolegnas

Ketua MUI Sampang KH Itqon Bushiri mengatakan, pihaknya mendorong DPRD Sampang juga merekomendasikan agar regulasi tersebut dimasukkan pada Prolegnas DPR RI.

Pangkas Distribusi MBG Jadi Lima Hari, Ketua Satgas: Belum Kantongi Regulasi Resmi dari BGN

Pangkas Distribusi MBG Jadi Lima Hari, Ketua Satgas: Belum Kantongi Regulasi Resmi dari BGN

Ketua Satgas MBG Kabupaten Bangkalan Bambang Budi Mustika mengatakan, Pemangkasan distribusi MBG berlaku untuk semua penerima manfaat. Mulai dari siswa sekolah maupun ibu menyusui, ibu hamil, dan balita (3B).

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer