PAMEKASAN, RadarMadura.id – Puluhan proyek jalan usaha tani (JUT) yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Pamekasan mendapat atensi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Perencanaan kegiatan tersebut dinilai belum matang. KPK merekomendasikan agar perencanaan diperbaiki.
Karena itu, hingga sekarang program yang dianggarkan Rp 4,47 miliar itu belum terealisasi.
Dana miliaran tersebut dipecah menjadi 35 paket. Pagu anggaran setiap paket tidak sama (selengkapnya lihat grafis).
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi mengatakan, kegiatan tersebut masuk dalam rekomendasi KPK. Sejumlah persyaratan dan perencanaannya perlu diperbaiki.
”Sehingga perlu dilakukan perencanaan ulang, mengingat beberapa persyaratan tidak lengkap menurut KPK, tetapi sudah dijadwal,” ungkap Faridi.
Legislator dari dapil lima itu menjelaskan, pelaksanaan kegiatan harus menunggu proses penganggaran dalam Perubahan APBD 2026.
Saat ini kegiatan tersebut masuk dalam pembahasan KUA-PPAS sebelum dilanjutkan ke pembahasan APBD Perubahan.
”Insyaallah, awal Oktober, Perubahan APBD sudah didok dan bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Faridi menegaskan, persoalan perencanaan kegiatan tidak hanya terjadi pada proyek JUT.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
