PAMEKASAN, RadarMadura.id – Serapan anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Pamekasan tergolong rendah.
Hingga Juni 2026, anggaran yang terserap baru mencapai 36,04 persen dari total pagu pokok 2026 sebesar Rp 59,4 miliar lebih (selengkapnya lihat grafis).
Berdasarkan data Bagian Perekonomian Setkab Pamekasan, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) bahkan mencatat serapan di bawah lima persen.
Di antaranya, dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR), dinas sosial (dinsos), dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP), dinas perindustrian dan perdagangan (disperindag) serta dinas komunikasi dan informatika (diskominfo).
Baca Juga: Menarik untuk Jangka Panjang? Lenovo IdeaPad Slim 3i Resmi Hadir di Indonesia, RAM Bisa 32 GB
Sementara itu, realisasi tertinggi tercatat di dinas kesehatan (dinkes), yakni mencapai 50 persen.
Disusul dinas koperasi, usaha kecil menengah dan tenaga kerja (diskop UKM dan naker) sebesar 42,08 persen serta satuan polisi pamong praja (satpol PP) 27,26 persen.
Meski demikian, bagian perekonomian mengeklaim progres pelaksanaan kegiatan di lapangan jauh melampaui realisasi keuangan hingga Juni.
Berdasarkan pemantauan terbaru pada awal Agustus, realisasi fisik seluruh kegiatan yang bersumber dari DBHCHT disebut telah mencapai hampir 58 persen.
”Kalau realisasi fisik sudah melampaui. Data terbaru saat ini baru bisa kami berikan setelah rapat evaluasi,” ungkap Kabag Perekonomian Setkab Pamekasan Sri Puji Harijani.
Dia menjelaskan, tingginya persentase realisasi fisik terjadi karena sebagian program telah dikerjakan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
