PAMEKASAN, RadarMadura.id– Di tengah kondisi fiskal yang terbatas karena adanya efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, DPRD Pamekasan mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Salah satunya dari sektor pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2).
Sekretaris Komisi II DPRD Pamekasan Moh. Faridi menekan supaya penarikan PBB P2 di Bumi Pamelingan terus dimaksimalkan.
Sebab, mengacu pada catatan 2025, piutang PBB P2 terbilang masih cukup tinggi. Angkanya bahkan mencapai Rp 1.980.025.143.
”Ini harus menjadi bahan evaluasi. Sehingga, catatan piutang dari tahun ke tahun bisa terus ditekan dan PAD di sektor PBB ini meningkat signifikan,” kata Faridi.
Ketua Fraksi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak menampik bahwa ada berbagai problem yang dihadapi pemerintah agar seluruh wajib pajak (WP) memenuhi kewajibannya.
Namun, hal itu harus menjadi trigger bagi pemerintah untuk terus berbenah agar penarikan PBB optimal.
”Salah satunya melalui inovasi digitalisasi dan penguatan koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan desa. Selain itu evaluasi secara menyeluruh kinerja petugas di lapangan,” sarannya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Pamekasan Sahrul Munir melalui Penilai Pajak Ahli Muda Agus Setiawan menyebutkan, dari total 13 kecamatan di Kota Gerbang Salam baru ada tiga kecamatan yang lunas seratus persen. Yaitu, Kecamatan Galis, Palengaan dan Batumarmar.
”Kami intens berkoordinasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk jemput bola. Karena PBB P2 ini bukan kewajiban desa, tapi para wajib pajak,” terang Agus.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
