PAMEKASAN, RadarMadura.id – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Forum Kota (Forkot) Pamekasan menyuarakan keprihatinan atas pengelolaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Isu tersebut disampaikan melalui aksi kemarin (5/2).
Ketua Forkot Pamekasan Samsul Arifin mencurigai adanya permainan dalam pokir dewan. Menurut dia, aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pokir perlu dikelola secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah publik.
”Jatah pokir setiap dewan tidak boleh lebih dari Rp 2 miliar. Tetapi, data yang kami dapat dana pokir yang tersebar di sejumlah program kegiatan itu berkisar Rp 170 miliar. Beberapa usulan pokir juga tak sesuai dapil,” ujarnya.
Anggota DPRD Pamekasan Faridi menanggapi isu yang dibawa kalangan aktivis terkait besaran pokir tersebut. Dia meminta agar informasi yang beredar bisa diluruskan dan disertai data yang jelas.
”Kalau angkanya sampai Rp 170 miliar, maka laporkan. Ini siapa yang bohong, informasi mana yang bohong, mohon diluruskan. Kalau memang seperti itu, maka persoalan di setiap dapil selesai, jalan selesai dan lainnya,” ujarnya.
Faridi menegaskan bahwa mekanisme pengusulan pokir tetap mengacu pada prosedur yang berlaku, salah satunya melalui kegiatan reses di dapil.
Dia menjelaskan bahwa partai politik memang memiliki kebijakan berbeda dalam pelaksanaan reses, namun seluruhnya diarahkan untuk menjawab persoalan lintas sektor.
”Reses memang dilakukan di dapil. Tapi perlu disampaikan, partai-partai meski memiliki kebijakan berbeda, mereka melakukan reses.
Itu kami akomodasi untuk menyelesaikan persoalan lintas sektoral, maka kadang memang ada pokir yang tidak di dapil,” jelasnya.
Menurut dia, setiap usulan pokir tidak mungkin diajukan tanpa melalui proses penyerapan aspirasi tersebut. Dia menyamakan prosedur itu dengan tahapan perencanaan pembangunan di pihak eksekutif.
”Kalau dianggap menyalahi prosedur, prosedurnya juga reses. Tidak mungkin ada DPR mengusulkan pokir tidak melalui reses.
Sama seperti eksekutif harus lewat musrenbangdes sampai musrenbang kabupaten. Kalau tidak melalui itu, bukan pokir, tapi dana siluman,” tegas Faridi.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu kembali mendorong para aktivis untuk menempuh jalur resmi apabila memiliki temuan konkret. Faridi juga mengapresiasi perhatian publik terhadap pengelolaan anggaran daerah.
”Kalau temuan teman-teman nyata, maka laporkan. Terima kasih atas kepedulian teman-teman. Kami baru tahu bahwa pokir itu sampai Rp 170 miliar sebagaimana temuan aktivis,” pungkasnya. (afg/han)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
