PAMEKASAN, RadarMadura.id – Tata Kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan menunjukkan tren yang positif.
Buktinya, indeks pelayanan publik (IPP) 2025 menduduki peringkat 25 dari 415 kabupaten/kota se-Indonesia. Bahkan, mencetak rekor tertinggi selama lima tahun terakhir (lihat grafis).
Berdasar hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) 2025 yang dirilis Kementerian PAN-RB melalui Keputusan Nomor 3 Tahun 2026, IPP Pamekasan meraih nilai 4,62 dengan kategori A. Hasil tersebut menempatkan Pamekasan di peringkat 25 dari yang sebelumnya peringkat 175.
Bupati Pamekasan KH Kholilurrahman mengatakan, capaian IPP tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Hal itu mencerminkan adanya peningkatan kualitas tata kelola pelayanan (baik secara langsung maupun tidak langsung).
Baca Juga: Ribuan Warga Dicoret sebagai KPM PKH, Komisi IV Ingatkan Proses Garduasi Tidak Boleh Serampangan
”IPP Pamekasan berada di atas tiga kabupaten lain di wilayah Madura. Artinya, layanan yang diberikan telah dirasakan oleh masyarakat dan alhamdulillah meningkat,” katanya.
Orang nomor satu di Kota Gerbang Salam itu menuturkan berbagai capaian yang telah diraih patut disyukuri, tapi tidak untuk disombongkan.
Keberhasilan yang diraih harus menjadi pemicu untuk bekerja lebih baik. "Juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat," ucapnya.
Dia berkomitmen untuk terus mengevaluasi kinerja OPD secara berjenjang dan menyeluruh. Evaluasi tersebut diharapkan mampu menjaga konsistensi kinerja sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan di setiap lini pemerintahan.
”Kami tidak boleh puas sampai di sini. Sebab, masih ada beberapa pekerjaan yang belum ditangani dengan baik,” ulasnya.
Baca Juga: Ribuan Warga Dicoret sebagai KPM PKH, Komisi IV Ingatkan Proses Garduasi Tidak Boleh Serampangan
Mantan anggota DPR RI itu mengagendakan pertemuan rutin dengan para pejabat di semua tingkatan. Mulai dari pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten.
Sehingga, sinergi terus terbangun dan persepsi tentang tata kelola pemerintahan ke depan bisa sejalan.
”Ketika ada kesulitan bisa diatasi secara bersama-sama, dan tidak terjadi miskomunikasi. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal dan skema pembangunan lebih terarah,” ujarnya.
Wakil Ketua DPRD Pamekasan Ismail mengingatkan agar eksekutif tidak cepat berpuas diri dengan capaian IPP di 2025.
"Predikat tersebut harus dijadikan motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, memperkuat program yang sudah berjalan, serta memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara merata,” pungkasnya. (lil/yan)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
