alexametrics
25.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Pabrik Produksi Air Minum Adeni Tak Layak

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan terus melihat sarana dan prasarana penunjang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Adeni. Sejumlah sarana produksi air minum itu ditemukan tidak layak. Usaha memisahkan Adeni dengan perusahaan daerah air minum (PDAM) semakin menguat.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik beserta sejumlah anggotanya mendatangi pabrik produksi Adeni di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Rabu (25/10). Rencananya, mereka akan meninjau proses produksi sampai pemasaran. Namun, wakil rakyat kecele.

Sesampainya di pabrik produksi, tidak ada produksi air. Alasannya, tidak ada pesanan dari distributor. Apik heran. Sebab, unit usaha itu hanya produksi air ketika ada permintaan.

Kesimpulan sementara, pemasaran produk tersebut tidak berjalan efektif. ”Berarti pemasarannya tidak jalan,” katanya.

Kemudian, mesin produksi dinilai tidak layak. Sebab, dalam sehari, hanya mampu produksi 60 kardus air mineral ukuran 220 mililiter. Kemudian, kondisi pabrik becek sehingga dikhawatirkan tidak higienis.

Baca Juga :  Wiro Sableng Ajak Santri Ramaikan Perfilman Indonesia

Apik menilai, manejemen unit usaha itu tidak beres. Kegiatan usaha tidak berjalan maksimal. Padahal, pemerintah siap mendukung penuh jika ada kebutuhan. Khususnya kebutuhan peningkatan produksi.

Strategi pemasarannya juga lemah. Pengelola hanya pasrah terhadap dua distributor yang bekerja sama. Seharusnya, karena Adeni produk pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan mengonsumsi produk tersebut.

Fakta di lapangan, OPD jarang memanfaatkan Adeni untuk kepentingan konsumsi sehari-hari maupun ketika ada kegiatan. Bahkan, kantor DPRD Pamekasan juga tidak memanfaatkan produk milik pemerintah itu. ”Kalau pemerintah saja tidak memanfaatkan Adeni, apalagi masyarakat umum,” katanya.

Dengan hasil kunjungan itu, Apik mengaku semakin mantap mengusulkan agar PDAM dan Adeni dipisah. Struktur organisasi juga harus dirombak total. Sebab, orang-orang yang mengisi posisi pengelola tidak bisa diandalkan.

Baca Juga :  PDIP-Golkar Batal Gugat ke MK

Bahkan, bisa dikatakan gagal memajukan perusahaan. Terbukti, Adeni belum memberi kontribusi signifikan terhadap pendaptan asli daerah (PAD). Padahal, unit usaha tersebut bersifat profit oriented.

Pelayanan distribusi air bersih PDAM juga tidak maksimal. Terbukti, masih banyak keluhan dari masyarakat. ”Harus dipisah dan dirombak total manejemennya,” kata politikus Partai Nasdem itu.

Rombongan komisi II ditemui Plt Kepala Unit Produksi Adeni Ali Mujtahid. Dia menjelaskan secara detail proses produksi sampai pemasaran. Salah satu yang menjadi kebutuhan adalah mesin produksi. Ali berharap, pemerintah meningkatkan kapasitas mesin agar bisa memproduksi air lebih banyak. ”Kami butuh mesin yang lebih besar,” katanya.

PAMEKASAN – DPRD Pamekasan terus melihat sarana dan prasarana penunjang produksi air minum dalam kemasan (AMDK) Adeni. Sejumlah sarana produksi air minum itu ditemukan tidak layak. Usaha memisahkan Adeni dengan perusahaan daerah air minum (PDAM) semakin menguat.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan Apik beserta sejumlah anggotanya mendatangi pabrik produksi Adeni di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Rabu (25/10). Rencananya, mereka akan meninjau proses produksi sampai pemasaran. Namun, wakil rakyat kecele.

Sesampainya di pabrik produksi, tidak ada produksi air. Alasannya, tidak ada pesanan dari distributor. Apik heran. Sebab, unit usaha itu hanya produksi air ketika ada permintaan.


Kesimpulan sementara, pemasaran produk tersebut tidak berjalan efektif. ”Berarti pemasarannya tidak jalan,” katanya.

Kemudian, mesin produksi dinilai tidak layak. Sebab, dalam sehari, hanya mampu produksi 60 kardus air mineral ukuran 220 mililiter. Kemudian, kondisi pabrik becek sehingga dikhawatirkan tidak higienis.

Baca Juga :  Proyek Saluran Air tanpa Papan Informasi

Apik menilai, manejemen unit usaha itu tidak beres. Kegiatan usaha tidak berjalan maksimal. Padahal, pemerintah siap mendukung penuh jika ada kebutuhan. Khususnya kebutuhan peningkatan produksi.

Strategi pemasarannya juga lemah. Pengelola hanya pasrah terhadap dua distributor yang bekerja sama. Seharusnya, karena Adeni produk pemerintah, organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan mengonsumsi produk tersebut.

Fakta di lapangan, OPD jarang memanfaatkan Adeni untuk kepentingan konsumsi sehari-hari maupun ketika ada kegiatan. Bahkan, kantor DPRD Pamekasan juga tidak memanfaatkan produk milik pemerintah itu. ”Kalau pemerintah saja tidak memanfaatkan Adeni, apalagi masyarakat umum,” katanya.

Dengan hasil kunjungan itu, Apik mengaku semakin mantap mengusulkan agar PDAM dan Adeni dipisah. Struktur organisasi juga harus dirombak total. Sebab, orang-orang yang mengisi posisi pengelola tidak bisa diandalkan.

Baca Juga :  Perjuangkan Nasib, Honorer K-2 Datangi ke Kemen PAN-RB dan DPR RI

Bahkan, bisa dikatakan gagal memajukan perusahaan. Terbukti, Adeni belum memberi kontribusi signifikan terhadap pendaptan asli daerah (PAD). Padahal, unit usaha tersebut bersifat profit oriented.

Pelayanan distribusi air bersih PDAM juga tidak maksimal. Terbukti, masih banyak keluhan dari masyarakat. ”Harus dipisah dan dirombak total manejemennya,” kata politikus Partai Nasdem itu.

Rombongan komisi II ditemui Plt Kepala Unit Produksi Adeni Ali Mujtahid. Dia menjelaskan secara detail proses produksi sampai pemasaran. Salah satu yang menjadi kebutuhan adalah mesin produksi. Ali berharap, pemerintah meningkatkan kapasitas mesin agar bisa memproduksi air lebih banyak. ”Kami butuh mesin yang lebih besar,” katanya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/