alexametrics
19.7 C
Madura
Friday, May 27, 2022

Pembentukan BUMDes Harus Diprioritaskan

PAMEKASAN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam merealisasikan dana desa (DD). Sayangnya, program tersebut belum berjalan maksimal. Buktinya, hingga saat ini desa yang memiliki BUMDes masih terbatas.

Anggota Divisi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal Satgas DD Kemendes PDTT Mashudi mengatakan,  selain BUMDes ada tiga program lain yang menjadi prioritas. Yakni, penetapan produk unggulan desa (prudes) dan pembangunan embung sebagai tempat penampungan air, dan pembangunan sarana olahraga.

Menurut Mashudi, sosialisasi secara intens harus dilakukan kepada Kades untuk menyukseskan program prioritas itu. Selain sosialisasi, Kemendes PDTT bakal turun tangan. Melalui Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD), Kades akan diberi sosialisasi secara maksimal serta pembinaan langsung.

Baca Juga :  Odheng Lenpello, Kerajinan Tangan yang Laris Manis

Mashudi menyampaikan, sosialisasi serta pembinaan itu dijadwalkan terealisasi awal Oktober mendatang. Kegiatan itu akan melibatkan seluruh Kades di Pulau Garam. ”Awal Oktober, (pelaksanaannya) di empat kabupaten se-Madura,” katanya kemairn (25/9).

Mashudi mengakui, pembentukan BUMDes untuk seluruh desa belum bisa direalisasikan tahun ini. Sebab, Kades beralasan, program yang tertera di APBDes sudah berjalan. Mereka enggan mengubah APBDes meski pemerintah pusat mencanangkan program prioritas.

Apakah ada sanksi bagi desa yang tidak memiliki BUMDes? Mashudi mengaku, sampai sekarang belum ada mekanisme sanksi itu. Namun, bukan berarti pemerintah desa boleh mengabaikan program prioritas tersebut. ”Namanya program prioritas, harus diutamakan,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, sosialisasi terkait program prioritas sudah disampaikan. Hanya, belum bisa direalisasikan secara maksimal tahun ini. Sebab, program prioritas itu baru diluncurkan pada Juli–Agustus. Sementara, APBDes sudah berjalan.

Baca Juga :  Belum Banyak DD-ADD Digunakan untuk Penyediaan Perpusdes

Dijelaskan, program pembangunan yang ter-cover dalam dokumen tersebut berjalan sejak pencairan DD tahap I. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk mengubah program yang berjalan. Meski demikian, 40 desa dari total 178 desa sudah memiliki BUMDes walaupun pengelolaannya belum maksimal.

”Untuk pengelolaan BUMDes, desa terkendala SDM. Bayangkan, orang yang belum pernah mengurus perusahaan, tiba-tiba mengurus perusahaan dalam skala kecil di tingkat desa,” tandasnya. 

PAMEKASAN – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program prioritas pemerintah pusat dalam merealisasikan dana desa (DD). Sayangnya, program tersebut belum berjalan maksimal. Buktinya, hingga saat ini desa yang memiliki BUMDes masih terbatas.

Anggota Divisi Pengaduan Masyarakat dan Pengawasan Internal Satgas DD Kemendes PDTT Mashudi mengatakan,  selain BUMDes ada tiga program lain yang menjadi prioritas. Yakni, penetapan produk unggulan desa (prudes) dan pembangunan embung sebagai tempat penampungan air, dan pembangunan sarana olahraga.

Menurut Mashudi, sosialisasi secara intens harus dilakukan kepada Kades untuk menyukseskan program prioritas itu. Selain sosialisasi, Kemendes PDTT bakal turun tangan. Melalui Satuan Tugas Dana Desa (Satgas DD), Kades akan diberi sosialisasi secara maksimal serta pembinaan langsung.

Baca Juga :  Penataan Parkir Pantai Talang Siring Dikeluhkan

Mashudi menyampaikan, sosialisasi serta pembinaan itu dijadwalkan terealisasi awal Oktober mendatang. Kegiatan itu akan melibatkan seluruh Kades di Pulau Garam. ”Awal Oktober, (pelaksanaannya) di empat kabupaten se-Madura,” katanya kemairn (25/9).

Mashudi mengakui, pembentukan BUMDes untuk seluruh desa belum bisa direalisasikan tahun ini. Sebab, Kades beralasan, program yang tertera di APBDes sudah berjalan. Mereka enggan mengubah APBDes meski pemerintah pusat mencanangkan program prioritas.

Apakah ada sanksi bagi desa yang tidak memiliki BUMDes? Mashudi mengaku, sampai sekarang belum ada mekanisme sanksi itu. Namun, bukan berarti pemerintah desa boleh mengabaikan program prioritas tersebut. ”Namanya program prioritas, harus diutamakan,” katanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, sosialisasi terkait program prioritas sudah disampaikan. Hanya, belum bisa direalisasikan secara maksimal tahun ini. Sebab, program prioritas itu baru diluncurkan pada Juli–Agustus. Sementara, APBDes sudah berjalan.

Baca Juga :  Ika STAIN Pamekasan Kutuk┬áTragedi Etnis Rohingya

Dijelaskan, program pembangunan yang ter-cover dalam dokumen tersebut berjalan sejak pencairan DD tahap I. Dengan demikian, tidak memungkinkan untuk mengubah program yang berjalan. Meski demikian, 40 desa dari total 178 desa sudah memiliki BUMDes walaupun pengelolaannya belum maksimal.

”Untuk pengelolaan BUMDes, desa terkendala SDM. Bayangkan, orang yang belum pernah mengurus perusahaan, tiba-tiba mengurus perusahaan dalam skala kecil di tingkat desa,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/