alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Data Tak Valid, Cawabup Masuk KPM

PAMEKASAN – Data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga sejahtera (rastra) di Pamekasan harus diperbaiki. Ditemukan banyak orang kaya tercantum sebagai penerima rastra. Bahkan, calon wakil bupati (cawabup) terdaftar sebagai KPM bansos tersebut.

Data KPM rastra tersebut membuat kepala desa (Kades) stres. Sebab, jika realisasi bantuan itu disesuaikan dengan data yang dikeluarkan pemerintah pusat, masyarakat protes. Sementara jika disalurkan dengan data riil di lapangan, Kades bisa tersandung hukum.

Langkah paling aman, bantuan rastra tidak dibagikan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Palengaan. Sebanyak 12 desa di kecamatan itu kompak tidak merealisasikan bantuan yang diprakarsai Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.

Camat Palengaan Sukrisno mengatakan, data KPM bansos rastra harus diperbaiki. Banyak ditemukan warga yang tidak layak mendapatkan bantuan itu tetapi tercantum sebagai penerima.

Sementara, ada warga yang secara ekonomi tidak mampu tetapi luput dari pendataan. Kondisi tersebut membuat dilema para kepala desa. Akibatnya, selama tujuh bulan, rastra di Kecamatan Palengaan tidak dibagikan.

Baca Juga :  Warga Gunung Maddah Keluhkan Pembagian Raskin

Kades meminta pemerintah mengusulkan perubahan data. Sebab jika tetap menggunakan data yang ada sekarang, bisa membuat kondusivitas masyarakat terganggu. ”Cawabup, Pak Fathorrahman terdata sebagai penerima (rastra),” kata Sukrisno Rabu (25/7).

Kris mengatakan, Kades tidak berani mengutak-atik data penerima bansos rastra. Sebab, data tersebut dikeluarkan pemerintah pusat. Pembagian rastra juga tidak bisa melenceng dari data.

Salah satu solusi yang digagas Kades yakni menggelar musyawarah desa (musdes). Musyawarah tersebut membahas data penerima bansos rastra. Data tersebut bakal diajukan kepada pemerintah.

Harapannya, bantuan yang sebelumnya disebut raskin itu terealisasi tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dapat terbantu kebutuhan pangannya melalui bansos tersebut.

Persoalan data yang amburadul itu harus segera mendapat solusi. Sebab, jika rastra dibiarkan tetap tidak terdistribusi, akan berdampak pada bantuan lain seperti kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP).

Baca Juga :  KPP Pratama Santuni Anak Yatim

Pemerintah pusat bisa mencabut dua bantuan itu jika rastra tidak tersalurkan. Masyarakat akan menjadi korban. ”Kami memohon kepada pemerintah segera ada solusi. Yakni, perbaikan data,” pintanya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, data kemiskinan memang ditemukan banyak yang tidak valid. Akibatnya, bantuan seperti bansos rastra sering tidak tepat  sasaran.

Pemerintah mencanangkan pendataan secara mandiri. Data yang disusun tim dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) itu dijadikan acuan untuk realisasi bantuan. ”Data kemiskinan harus di-verval (verifikasi dan validasi, Red),” katanya.

Komisi I mengumpulkan sejumlah OPD beberapa waktu lalu membicarakan persoalan data itu. Hasilnya, bakal dibentuk tim khusus satu pintu yang akan mendata ulang masyarakat miskin di Pamekasan.

Ismail berharap, pendataan kemiskinan berjalan maksimal agar bantuan pemerintah tepat sasaran. ”Masih ditemukan masyarakat miskin luput dari bantuan pemerintah. Pemicunya karena data tidak valid,” tandasnya.

PAMEKASAN – Data keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) beras untuk keluarga sejahtera (rastra) di Pamekasan harus diperbaiki. Ditemukan banyak orang kaya tercantum sebagai penerima rastra. Bahkan, calon wakil bupati (cawabup) terdaftar sebagai KPM bansos tersebut.

Data KPM rastra tersebut membuat kepala desa (Kades) stres. Sebab, jika realisasi bantuan itu disesuaikan dengan data yang dikeluarkan pemerintah pusat, masyarakat protes. Sementara jika disalurkan dengan data riil di lapangan, Kades bisa tersandung hukum.

Langkah paling aman, bantuan rastra tidak dibagikan. Seperti yang terjadi di Kecamatan Palengaan. Sebanyak 12 desa di kecamatan itu kompak tidak merealisasikan bantuan yang diprakarsai Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut.


Camat Palengaan Sukrisno mengatakan, data KPM bansos rastra harus diperbaiki. Banyak ditemukan warga yang tidak layak mendapatkan bantuan itu tetapi tercantum sebagai penerima.

Sementara, ada warga yang secara ekonomi tidak mampu tetapi luput dari pendataan. Kondisi tersebut membuat dilema para kepala desa. Akibatnya, selama tujuh bulan, rastra di Kecamatan Palengaan tidak dibagikan.

Baca Juga :  Bantuan Beras Dibagi Rata, Kades Morbatoh Tiga Kali Datangi Kejari

Kades meminta pemerintah mengusulkan perubahan data. Sebab jika tetap menggunakan data yang ada sekarang, bisa membuat kondusivitas masyarakat terganggu. ”Cawabup, Pak Fathorrahman terdata sebagai penerima (rastra),” kata Sukrisno Rabu (25/7).

Kris mengatakan, Kades tidak berani mengutak-atik data penerima bansos rastra. Sebab, data tersebut dikeluarkan pemerintah pusat. Pembagian rastra juga tidak bisa melenceng dari data.

Salah satu solusi yang digagas Kades yakni menggelar musyawarah desa (musdes). Musyawarah tersebut membahas data penerima bansos rastra. Data tersebut bakal diajukan kepada pemerintah.

Harapannya, bantuan yang sebelumnya disebut raskin itu terealisasi tepat sasaran. Masyarakat yang benar-benar tidak mampu secara ekonomi dapat terbantu kebutuhan pangannya melalui bansos tersebut.

Persoalan data yang amburadul itu harus segera mendapat solusi. Sebab, jika rastra dibiarkan tetap tidak terdistribusi, akan berdampak pada bantuan lain seperti kartu Indonesia sehat (KIS) dan kartu Indonesia pintar (KIP).

Baca Juga :  Pantai Talang Siring Pamekasan akan Dilengkapi Fasilitas Perahu

Pemerintah pusat bisa mencabut dua bantuan itu jika rastra tidak tersalurkan. Masyarakat akan menjadi korban. ”Kami memohon kepada pemerintah segera ada solusi. Yakni, perbaikan data,” pintanya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, data kemiskinan memang ditemukan banyak yang tidak valid. Akibatnya, bantuan seperti bansos rastra sering tidak tepat  sasaran.

Pemerintah mencanangkan pendataan secara mandiri. Data yang disusun tim dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) itu dijadikan acuan untuk realisasi bantuan. ”Data kemiskinan harus di-verval (verifikasi dan validasi, Red),” katanya.

Komisi I mengumpulkan sejumlah OPD beberapa waktu lalu membicarakan persoalan data itu. Hasilnya, bakal dibentuk tim khusus satu pintu yang akan mendata ulang masyarakat miskin di Pamekasan.

Ismail berharap, pendataan kemiskinan berjalan maksimal agar bantuan pemerintah tepat sasaran. ”Masih ditemukan masyarakat miskin luput dari bantuan pemerintah. Pemicunya karena data tidak valid,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/