alexametrics
21.2 C
Madura
Sunday, May 29, 2022

Mobdin DPRD Pamekasan Tidak Boleh Dibawa Pulang

PAMEKASAN – Kebijakan pemerintah pusat menarik fasilitas mobil dinas (mobdin) alat kelengkapan dewan (AKD) belum terealisasi secara optimal. DPRD Pamekasan belum mengembalikan fasilitas negara itu.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), sejumlah mobdin AKD berada di area parkir kantor dewan. Mobil tersebut ada yang masih dipakai. Namun, ada juga yang dikandangkan.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, pengembalian mobdin ke pemkab belum dilakukan. Sebab, regulasi yang mengatur pencabutan fasilitas mobdin itu belum direalisasikan.

Dia menjelaskan, PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD butuh regulasi penjabar. Yakni, peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup).

Dua turunan PP itu belum disahkan di Pamekasan. Legislatif masih melakukan sejumlah tahapan penetapan dua regulasi tersebut. ”Insya Allah dalam waktu dekat sudah rampung,” katanya Selasa (25/7).

Baca Juga :  Ratusan CJH Terindikasi Penyakit Resiko Tinggi

Halili mengaku tidak mengetahui ambang batas bagi dewan untuk mengembalikan mobdin. Menurut dia, mobdin itu dikembalikan jika tunjangan transportasi sebagai pengganti fasilitas sudah diterima anggota dewan.

Namun, hingga sekarang tunjangan tersebut belum terealisasi. Sebab, pelaksanaannya masih menunggu perda dan perbup. ”Nanti di perbup diketahui nominal tunjangan yang akan diterima anggota dewan,” ucapnya.

Politikus PPP itu menyampaikan, regulasi baru tersebut harus dijalani. Terkait mobdin yang ditarik, itu merupakan konsekuensi dari aturan. Dipastikan, penarikan fasilitas tersebut tidak mengganggu kinerja dewan.

Bahkan Halili memastikan semua pimpinan AKD menerima keputusan itu. Apalagi, penarikan mobdin diganti dengan tunjangan transportasi. ”Kalau saya tidak dapat tunjangan transportasi, jadi tetap difasilitasi mobil dinas,” ujarnya.

Mengenai nasib puluhan mobdin yang harus dikembalikan, Halili mengaku belum berkoordinasi dengan eksekutif. Apakah mobil itu tetap ditaruh di sekretariat dewan atau didistribusikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain, belum diketahui.

Baca Juga :  Mahasiswa Tuding Kinerja Polres Lamban

Jika mobil itu tetap berada di sekretariat dewan, legislatif diperbolehkan menggunakan mobil tersebut, tetapi sebatas untuk kepentingan kedinasan. Jika dibawa pulang, dipastikan tidak boleh.

Kalaupun mobil itu ditarik dari sekretariat dewan, Halili meyakini tidak akan ada aktivitas yang terganggu. Sebab, ada mobil khusus yang biasanya dipakai kunjungan kerja (kunker) atau inspeksi mendadak (sidak). ”Kami pastikan tidak mengganggu kinerja. Tapi yang jelas, mobil itu harus dikembalikan,” tegasnya.

Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD Ismail mengaku sekarang tahap penyusunan perda. Pihaknya menghitung kekuatan uang daerah untuk memetakan apakah Pamekasan masuk kategori tinggi, menengah, atau rendah. ”Kita bahas nanti dengan eksekutif,” tandasnya.

PAMEKASAN – Kebijakan pemerintah pusat menarik fasilitas mobil dinas (mobdin) alat kelengkapan dewan (AKD) belum terealisasi secara optimal. DPRD Pamekasan belum mengembalikan fasilitas negara itu.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), sejumlah mobdin AKD berada di area parkir kantor dewan. Mobil tersebut ada yang masih dipakai. Namun, ada juga yang dikandangkan.

Ketua DPRD Pamekasan Halili Yasin mengatakan, pengembalian mobdin ke pemkab belum dilakukan. Sebab, regulasi yang mengatur pencabutan fasilitas mobdin itu belum direalisasikan.


Dia menjelaskan, PP 18/2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD butuh regulasi penjabar. Yakni, peraturan daerah (perda) dan peraturan bupati (perbup).

Dua turunan PP itu belum disahkan di Pamekasan. Legislatif masih melakukan sejumlah tahapan penetapan dua regulasi tersebut. ”Insya Allah dalam waktu dekat sudah rampung,” katanya Selasa (25/7).

Baca Juga :  Kecebur ke Sumur Sedalam 40 Meter

Halili mengaku tidak mengetahui ambang batas bagi dewan untuk mengembalikan mobdin. Menurut dia, mobdin itu dikembalikan jika tunjangan transportasi sebagai pengganti fasilitas sudah diterima anggota dewan.

Namun, hingga sekarang tunjangan tersebut belum terealisasi. Sebab, pelaksanaannya masih menunggu perda dan perbup. ”Nanti di perbup diketahui nominal tunjangan yang akan diterima anggota dewan,” ucapnya.

Politikus PPP itu menyampaikan, regulasi baru tersebut harus dijalani. Terkait mobdin yang ditarik, itu merupakan konsekuensi dari aturan. Dipastikan, penarikan fasilitas tersebut tidak mengganggu kinerja dewan.

Bahkan Halili memastikan semua pimpinan AKD menerima keputusan itu. Apalagi, penarikan mobdin diganti dengan tunjangan transportasi. ”Kalau saya tidak dapat tunjangan transportasi, jadi tetap difasilitasi mobil dinas,” ujarnya.

Mengenai nasib puluhan mobdin yang harus dikembalikan, Halili mengaku belum berkoordinasi dengan eksekutif. Apakah mobil itu tetap ditaruh di sekretariat dewan atau didistribusikan ke organisasi perangkat daerah (OPD) lain, belum diketahui.

Baca Juga :  Tetap Gelar Pilkades tanpa Restu Bupati

Jika mobil itu tetap berada di sekretariat dewan, legislatif diperbolehkan menggunakan mobil tersebut, tetapi sebatas untuk kepentingan kedinasan. Jika dibawa pulang, dipastikan tidak boleh.

Kalaupun mobil itu ditarik dari sekretariat dewan, Halili meyakini tidak akan ada aktivitas yang terganggu. Sebab, ada mobil khusus yang biasanya dipakai kunjungan kerja (kunker) atau inspeksi mendadak (sidak). ”Kami pastikan tidak mengganggu kinerja. Tapi yang jelas, mobil itu harus dikembalikan,” tegasnya.

Ketua Pansus Hak Keuangan dan Administratif Anggota dan Pimpinan DPRD Ismail mengaku sekarang tahap penyusunan perda. Pihaknya menghitung kekuatan uang daerah untuk memetakan apakah Pamekasan masuk kategori tinggi, menengah, atau rendah. ”Kita bahas nanti dengan eksekutif,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/