alexametrics
22.1 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

BPK Minta Pemerintah Daerah Lebih Selektif Buat Program

PAMEKASAN – Anggota enam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah. Khususnya, dalam realiasi penggunaan anggaran.

”Rakyat harus mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Jika tidak, kencenderungan pemerintah daerah atau kepala daerah dalam menjalankan tugas bisa semena-mena,” ujarnya saat dihubungi Senin (25/6).

Di lapangan masih ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan realitas. Karena itu, rakyat harus sadar bahwa semua anggaran tersebut merupakan hak dan untuk kepentingan rakyat.

”Masih ditemukan laporan fiktif, belanja yang bertambah tidak sesuai dengan speks, dan sebagainya. Nah, masyarakat perlu mengawasinya, termasuk di Pamekasan,” terangnya.

Kendati demikian, dia menjelaskan, laporan keuangan sudah semakin membaik. Beberapa kabupaten/kota sudah banyak yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Peningkatannya, kata Harry Azhar Azis, cukup signifikan. 

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan Kembali Raih WTP

”Tahun 2009 saya di DPR sebagai ketua banggar. Saat itu hanya 3 persen mendapatkan WTP dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sekarang sudah mencapai angka 70 persen,” terangnya.

Kendati demikian, membaiknya tata kelola keuangan belum berdampak pada masyarakat. Alokasi anggaran tidak selalu tekait dengan bertambahnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

”Karena tidak dilakukan penelitian lebih tekun. Alokasi mana yang bisa memberikan angka kemiskinan, alokasi mana yang bisa menurunkan angka pengangguran, dan menaikkan indeks pembangunan manusia,” terangnya.

Lalu, apa langkah BPK untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah? Pihaknya akan lebih jeli dan administratif dalam mengontrol penggunaan keuangan dareah. Jika ada temuan yang bersifat kesengajaan, harus dikembalikan ke daerah.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP setelah 4 Tahun

”Misalkan  membangun jembatan Rp 10 miliar, tapi seharusnya Rp 9 miliar. Maka Rp 1 miliar harus dikembalikan ke pemerintah,” terangnya. Jika tidak, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Seperti KPK, kejaksaan, maupun kepolisian.

 

 

 

 

PAMEKASAN – Anggota enam Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis mengajak masyarakat ikut mengawasi kinerja pemerintah daerah. Khususnya, dalam realiasi penggunaan anggaran.

”Rakyat harus mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Jika tidak, kencenderungan pemerintah daerah atau kepala daerah dalam menjalankan tugas bisa semena-mena,” ujarnya saat dihubungi Senin (25/6).

Di lapangan masih ditemukan penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan realitas. Karena itu, rakyat harus sadar bahwa semua anggaran tersebut merupakan hak dan untuk kepentingan rakyat.


”Masih ditemukan laporan fiktif, belanja yang bertambah tidak sesuai dengan speks, dan sebagainya. Nah, masyarakat perlu mengawasinya, termasuk di Pamekasan,” terangnya.

Kendati demikian, dia menjelaskan, laporan keuangan sudah semakin membaik. Beberapa kabupaten/kota sudah banyak yang mendapatkan wajar tanpa pengecualian (WTP). Peningkatannya, kata Harry Azhar Azis, cukup signifikan. 

Baca Juga :  Mobil Guling, 10 Orang Dirujuk ke Puskesmas

”Tahun 2009 saya di DPR sebagai ketua banggar. Saat itu hanya 3 persen mendapatkan WTP dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Sekarang sudah mencapai angka 70 persen,” terangnya.

Kendati demikian, membaiknya tata kelola keuangan belum berdampak pada masyarakat. Alokasi anggaran tidak selalu tekait dengan bertambahnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

”Karena tidak dilakukan penelitian lebih tekun. Alokasi mana yang bisa memberikan angka kemiskinan, alokasi mana yang bisa menurunkan angka pengangguran, dan menaikkan indeks pembangunan manusia,” terangnya.

Lalu, apa langkah BPK untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah? Pihaknya akan lebih jeli dan administratif dalam mengontrol penggunaan keuangan dareah. Jika ada temuan yang bersifat kesengajaan, harus dikembalikan ke daerah.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Raih Opini WTP setelah 4 Tahun

”Misalkan  membangun jembatan Rp 10 miliar, tapi seharusnya Rp 9 miliar. Maka Rp 1 miliar harus dikembalikan ke pemerintah,” terangnya. Jika tidak, kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Seperti KPK, kejaksaan, maupun kepolisian.

 

 

 

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/