alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, July 6, 2022

”Saya Tidak Mau Mengambil Hak Orang Lain”

”Saya Tidak Mau Mengambil Hak Orang Lain”

§  Siswi Anak PNS Jadi Penerima Bantuan PIP

§  Siswa Kurang Mampu Justru Tidak Dapat

 

PAMEKASAN – Pemerintah memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, realisasi PIP tidak sepenuhnya tepat sasaran. Seperti dialami dua siswa SDN Pademawu Barat 1, Pamekasan.

Di sekolah tersebut yang terdata sebagai penerima manfaat PIP merupakan siswa yang taraf ekonominya menengah. Sementara siswa kurang mampu di sekolah tersebut, yakni Junitasari dan Aprilia Kanisa, tidak pernah merasakan manfaat PIP.

. Kakak beradik itu hanya mendengar dari teman-temannya bahwa di sekolah ada bantuan PIP. Siti Sulaiha, orang tua Junitasari dan Aprilia Kanisa, menuturkan, sejak mangenyam pendidikan, putrinya tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Saat ini Junitasari duduk di kelas dua SD. Sedangkan kakaknya, Aprilia Kanisa, sudah kelas tiga.

”Aprilia Kanisa dan Junitasari sekolahnya sama di SDN Pademawu Barat 1. Tapi, mereka tidak pernah terdata sebagai penerima bantuan,” katanya kemarin (25/2).

Ibu tiga anak itu mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia berjualan kacang dan telur puyuh di sekitar perkotaan. Itu dilakukan guna menopang kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Selama ini, Sulaiha tidak pernah merasakan manfaat program atau bantuan pemerintah. Baik dalam pendidikan, pangan, maupun perekonomian. Satu-satunya program pemerintah yang didapatkan hanya kartu jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ”Program Keluarga Harapan (PKH) kami tidak dapat. Yang kami punya hanya BPJS,” tuturnya.

Terkadang, lanjut dia, putrinya, yakni Junitasari, ikut membantu menjajakan dagangan. Hampir setiap malam dia bersama putrinya berjualan di trotoar sekeliling Monumen Arek Lancor. Kendati begitu, hal tersebut tidak mengganggu aktivitas sekolah putrinya.

Baca Juga :  Mas Tamam Ingatkan Pejabat tentang Kontrak Kinerja

”Saya tidak pernah mengajak anak berjualan. Itu merupakan keinginannya sendiri. Ketika saya tanya, dia bilang buat bantu-bantu agar tidak memberatkan ketika beli sepatu atau buku,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Berbeda dengan yang dialami Zainuddin, orang tua Neken Pujiastutik yang sekolah di SDN Pademawu Barat 1. Meski Zainuddin berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), putrinya terdata sebagai penerima manfaat PIP.

”Tiga hari yang lalu sepulang sekolah, Neken mengatakan bahwa dia mendapat bantuan dari sekolah. Saya terkejut karena setahu saya bantuan itu untuk siswa yang tidak mampu. Akhirnya, saya datangi sekolah meminta penjelasan,” terangnya.

Dia merasa tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, menurut dia, masih banyak siswa yang lebih membutuhkan. Untuk itu, dia berniat mengembalikan bantuan tersebut pada sekolah.

”Saya tidak mau mengambil hak orang lain. Masih banyak yang lebih berhak mendapatkan bantuan PIP. Saya akan memprosesnya. Nanti akan dikembalikan ke sekolah. Terserah dari sekolah mau dibagaimanakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Zainal Abidin, ketua RW 04, Dusun Karang Dalam, Desa Pademawu Barat, mengaku sering menerima laporan dari warganya terkait program bantuan dari pemerintah. Terkadang data penerima bantuan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Akhirnya, warga mengadu kepadanya.

”Warga banyak mengadu karena tidak mendapatkan bantuan. Termasuk bantuan PIP. Siswa yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, siswa yang orang tuanya memiliki penghasilan di atas rata-rata bahkan PNS   sebagai penerima bantuan,” tutur pria berkumis itu.

Baca Juga :  Mobil Sigap Bermanfaat bagi Warga

Plt Kepala SDN Pademawu Barat 1 Imam Rahadi membenarkan ada kesimpangsiuran data penerima PIP. Mayoritas siswa tidak mampu tidak terdata dalam PIP. Justru siswa yang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.

Di sekolah yang dipimpinnya tersebut terdapat 81 siswa yang terdata sebagai penerima manfaat PIP. Namun, hampir separo dari jumlah penerima itu tidak tepat sasaran. Artinya, siswa tidak mampu banyak yang luput dari pendataan peneriama PIP.

”Sejak ada PIP, pemerintah tidak pernah meminta data tentang siswa-siswa miskin kepada kami. Kemungkinan data yang digunakan pemerintah mengambil dari data pokok pendidikan (dapodik). Sistemnya beda dengan dulu sebelum diterapkan PIP,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Kesiswaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Disdik Pamekasan Marwi menyampaikan, siswa yang terdata sebagai penerima manfaat PIP harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jika tidak memiliki KIP, warga tidak mungkin bisa terdaftar di PIP.

Menurut dia, sistem pendataan siswa tidak mampu berada di sekolah. Itu dimasukkan dalam dapodik yang ditangani operator tiap sekolah. Setiap tahun data tersebut diperbarui.

”Jadi, setiap tahun data penerima manfaat PIP tidak sama. Bisa saja tahun ini tidak dapat karena sebelumnya sudah menerima. Sebaliknya, tahun ini terdata karena tahun sebelumnya tidak ada. Tiap tahun data dievaluasi,” tuturnya.

Terkait ada PNS yang terdata sebagai penerima manfaat PIP, pihaknya tidak banyak berkomentar. Dia mengaku tidak mengetahui secara detail data penerima PIP. ”Kami hanya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan sekolah,” tukasnya. (bil)

”Saya Tidak Mau Mengambil Hak Orang Lain”

§  Siswi Anak PNS Jadi Penerima Bantuan PIP

§  Siswa Kurang Mampu Justru Tidak Dapat


 

PAMEKASAN – Pemerintah memberikan bantuan bagi siswa kurang mampu melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, realisasi PIP tidak sepenuhnya tepat sasaran. Seperti dialami dua siswa SDN Pademawu Barat 1, Pamekasan.

Di sekolah tersebut yang terdata sebagai penerima manfaat PIP merupakan siswa yang taraf ekonominya menengah. Sementara siswa kurang mampu di sekolah tersebut, yakni Junitasari dan Aprilia Kanisa, tidak pernah merasakan manfaat PIP.

. Kakak beradik itu hanya mendengar dari teman-temannya bahwa di sekolah ada bantuan PIP. Siti Sulaiha, orang tua Junitasari dan Aprilia Kanisa, menuturkan, sejak mangenyam pendidikan, putrinya tidak pernah mendapatkan bantuan apa pun dari pemerintah. Saat ini Junitasari duduk di kelas dua SD. Sedangkan kakaknya, Aprilia Kanisa, sudah kelas tiga.

”Aprilia Kanisa dan Junitasari sekolahnya sama di SDN Pademawu Barat 1. Tapi, mereka tidak pernah terdata sebagai penerima bantuan,” katanya kemarin (25/2).

Ibu tiga anak itu mengaku tidak memiliki pekerjaan tetap. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, dia berjualan kacang dan telur puyuh di sekitar perkotaan. Itu dilakukan guna menopang kebutuhan pendidikan anak-anaknya.

Selama ini, Sulaiha tidak pernah merasakan manfaat program atau bantuan pemerintah. Baik dalam pendidikan, pangan, maupun perekonomian. Satu-satunya program pemerintah yang didapatkan hanya kartu jaminan kesehatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). ”Program Keluarga Harapan (PKH) kami tidak dapat. Yang kami punya hanya BPJS,” tuturnya.

Terkadang, lanjut dia, putrinya, yakni Junitasari, ikut membantu menjajakan dagangan. Hampir setiap malam dia bersama putrinya berjualan di trotoar sekeliling Monumen Arek Lancor. Kendati begitu, hal tersebut tidak mengganggu aktivitas sekolah putrinya.

Baca Juga :  Mobil Sigap Bermanfaat bagi Warga

”Saya tidak pernah mengajak anak berjualan. Itu merupakan keinginannya sendiri. Ketika saya tanya, dia bilang buat bantu-bantu agar tidak memberatkan ketika beli sepatu atau buku,” ucapnya dengan mata berkaca-kaca.

Berbeda dengan yang dialami Zainuddin, orang tua Neken Pujiastutik yang sekolah di SDN Pademawu Barat 1. Meski Zainuddin berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS), putrinya terdata sebagai penerima manfaat PIP.

”Tiga hari yang lalu sepulang sekolah, Neken mengatakan bahwa dia mendapat bantuan dari sekolah. Saya terkejut karena setahu saya bantuan itu untuk siswa yang tidak mampu. Akhirnya, saya datangi sekolah meminta penjelasan,” terangnya.

Dia merasa tidak berhak mendapatkan bantuan tersebut. Sebab, menurut dia, masih banyak siswa yang lebih membutuhkan. Untuk itu, dia berniat mengembalikan bantuan tersebut pada sekolah.

”Saya tidak mau mengambil hak orang lain. Masih banyak yang lebih berhak mendapatkan bantuan PIP. Saya akan memprosesnya. Nanti akan dikembalikan ke sekolah. Terserah dari sekolah mau dibagaimanakan,” ungkapnya.

Sementara itu, Zainal Abidin, ketua RW 04, Dusun Karang Dalam, Desa Pademawu Barat, mengaku sering menerima laporan dari warganya terkait program bantuan dari pemerintah. Terkadang data penerima bantuan tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. Akhirnya, warga mengadu kepadanya.

”Warga banyak mengadu karena tidak mendapatkan bantuan. Termasuk bantuan PIP. Siswa yang tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan. Sebaliknya, siswa yang orang tuanya memiliki penghasilan di atas rata-rata bahkan PNS   sebagai penerima bantuan,” tutur pria berkumis itu.

Baca Juga :  Pamekasan Rawan Banjir hingga Akhir Februari

Plt Kepala SDN Pademawu Barat 1 Imam Rahadi membenarkan ada kesimpangsiuran data penerima PIP. Mayoritas siswa tidak mampu tidak terdata dalam PIP. Justru siswa yang mampu terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut.

Di sekolah yang dipimpinnya tersebut terdapat 81 siswa yang terdata sebagai penerima manfaat PIP. Namun, hampir separo dari jumlah penerima itu tidak tepat sasaran. Artinya, siswa tidak mampu banyak yang luput dari pendataan peneriama PIP.

”Sejak ada PIP, pemerintah tidak pernah meminta data tentang siswa-siswa miskin kepada kami. Kemungkinan data yang digunakan pemerintah mengambil dari data pokok pendidikan (dapodik). Sistemnya beda dengan dulu sebelum diterapkan PIP,” jelasnya.

Menanggapi hal itu, Kasi Kesiswaan Pendidikan SD Dinas Pendidikan Disdik Pamekasan Marwi menyampaikan, siswa yang terdata sebagai penerima manfaat PIP harus memiliki Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jika tidak memiliki KIP, warga tidak mungkin bisa terdaftar di PIP.

Menurut dia, sistem pendataan siswa tidak mampu berada di sekolah. Itu dimasukkan dalam dapodik yang ditangani operator tiap sekolah. Setiap tahun data tersebut diperbarui.

”Jadi, setiap tahun data penerima manfaat PIP tidak sama. Bisa saja tahun ini tidak dapat karena sebelumnya sudah menerima. Sebaliknya, tahun ini terdata karena tahun sebelumnya tidak ada. Tiap tahun data dievaluasi,” tuturnya.

Terkait ada PNS yang terdata sebagai penerima manfaat PIP, pihaknya tidak banyak berkomentar. Dia mengaku tidak mengetahui secara detail data penerima PIP. ”Kami hanya sebagai jembatan antara pemerintah pusat dan sekolah,” tukasnya. (bil)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/