PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Pemkab Pamekasan tiap tahun menganggarkan bantuan operasional daerah (bosda) untuk lembaga negeri. Namun, dengan beberapa pertimbangan, bantuan tersebut dipastikan tidak akan dilanjutkan kembali tahun ini.
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan (Dispendikbud) Pamekasan Akhmad Zaini menyatakan, kegiatan yang didanai bosda hampir tercakup dalam bantuan operasional sekolah (BOS). Dengan demikian, dikhawatirkan ada tumpang tindih bantuan yang masuk.
”Seperti pembelian alat tulis kantor (ATK) dan renovasi skala kecil itu sudah ada di BOS. Sehingga, dirasa program daerah ini tak perlu dilanjutkan kembali. Tentu, dengan berbagai pertimbangan lainnya,” ujarnya pada Jawa Pos Radar Madura (JPRM).
Alasan lainnya, berkenaan dengan masalah anggaran. Menurut dia, pemerintah daerah tengah dihadapkan dengan kesulitan perihal anggaran. Mau tak mau, berbagai program yang ada di lembaga eksekutif harus dipilah, sehingga hanya menyisakan program prioritas.
Kabid Pembinaan SMP Dispendikbud Pamekasan Akh. Rifai menambahkan, nominal bosda berkurang sejak 2020 lalu. Bahkan, untuk 2022, pemerintah terpaksa meniadakan program tersebut akibat terkena refocusing anggaran (selengkapnya lihat grafis).
”Tahun lalu program ini terkena refocusing anggaran. Sementara untuk yang tahun ini kita memang tidak menganggarkannya. Kemungkinan program bosda ini memang tidak akan dilanjutkan kembali ke depannya,” ungkap Rifai saat dikonfirmasi kemarin (25/1).
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan (DP) Pamekasan M. Sahibuddin menyampaikan, penghapusan bosda harus bisa disikapi dengan baik bagi setiap sekolah. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa pendidikan tetap berjalan baik.
”Toh ini masih bisa menggunakan BOS reguler dalam mengelola pendidikan. Yang terpenting adalah mutu lembaga harus berjalan dengan optimal meski tanpa bosda. Anggaran yang ada harus bisa digunakan secara selektif sesuai kebutuhan,” tandasnya. (afg/han)
