alexametrics
29 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Tuntut SK dan Gaji Setara UMK

PAMEKASAN – Puluhan tenaga honorer kategori dua (K-2) menggelar audiensi di kantor DPRD Pamekasan Kamis (25/1). Mereka datang untuk mengadu nasib. Sekitar 1.260 honer K-2 di Kota Gerbang Salam masih terkatung-terkatung.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD, mereka ditemui pimpinan dan anggota komisi I, perwakilan dinas pendidikan (disdik), satpol PP, dinas perhubungan (dishub), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan.

Ketua Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK-2I) Pamekasan Maskur mengatakan, ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, mereka ingin mendapatkan kepastian hukum atas status kepegawaian. Yakni berupa surat keputusan (SK) dari bupati Pamekasan.

”Kami berharap segera dapat SK dari bupati Pamekasan. Informasinya, Februari akan diproses,” kata Maskur.

Kedua, mereka juga meminta agar mendapat kenaikan gaji. Jika tahun ini dianggarkan Rp 1 juta, ke depan diharapkan bisa naik. Setidaknya setara dengan upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp 1,4 juta.

Baca Juga :  KPU Belum Temukan Orgil Layak Memilih

Ketiga, mereka meminta agar ketika ada pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer K-2 diprioritaskan. Artinya, sebelum merekrut calon ASN dari kategori umum, 1.260 honorer K-2 hendaknya diprioritaskan.

”Tapi itu regulasinya kan di pemerintah pusat. Jadi di sini hanya ikhtiar agar teman-teman semua mendapat prioritas jadi PNS,” tegasnya.

Hal lain yang dia sampaikan yakni terkait dengan keberadaan guru honorer K-2 yang hak-haknya dikurangi oleh pihak sekolah. Diceritakan, bahwa ada beberapa sekolah yang mencabut atau mengurangi honor yang biasanya mereka terima dari sekolah. Alasannya, para guru honorer K-2 itu sudah mendapat tunjangan insentif dari pemkab. ”Kami berharap jangan dikurangi apalagi dicabut,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir mengaku siap memperjuangakan nasib 1.260 tenaga honorer K-2. Termasuk untuk mendapatkan SK dari bupati. Dalam waktu dekat, telaah staf mengenai SK bupati akan diproses oleh BKPSDM.

Baca Juga :  SMPN 1 Batumarmar Siap Ukir Prestasi

Terkait honor sekolah yang dipotong, mendapat tanggapan khusus dari Kepala Disdik Moch. Tarsun. Menurutnya, dalam waktu dekat dia akan mengirim surat edaran ke sekolah-sekolah agar tidak mengurangi honor yang selama ini diberikan kepada guru K-2.

”Saya akan membuat imbauan kepada kepala sekolah agar honor guru K-2 tidak dikurangi apalagi dicabut,” janji Tarsun.

”Tapi saya tidak memaksa mereka. Sebab sekolah juga punya beban untuk menggaji guru tidak tetap (GTT) non K-2,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail berjanji akan terus mengawal segala tuntutan dari FHK-2I. Pada prinsipnya, apa yang dituntut oleh tenaga honorer K-2 memang perlu diperjuangkan. Terutama dalam hal kesejahteraan guru yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.

”Pada 2019 nanti, akan kami perjuangkan agar gaji tenaga honorer K-2 bisa setara UMK. Mari kita berjuang bersama-sama,” ajaknya. 

- Advertisement -

PAMEKASAN – Puluhan tenaga honorer kategori dua (K-2) menggelar audiensi di kantor DPRD Pamekasan Kamis (25/1). Mereka datang untuk mengadu nasib. Sekitar 1.260 honer K-2 di Kota Gerbang Salam masih terkatung-terkatung.

Dalam audiensi yang berlangsung di ruang sidang paripurna DPRD, mereka ditemui pimpinan dan anggota komisi I, perwakilan dinas pendidikan (disdik), satpol PP, dinas perhubungan (dishub), dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan.

Ketua Forum Honorer K-2 Indonesia (FHK-2I) Pamekasan Maskur mengatakan, ada tiga tuntutan yang mereka sampaikan. Pertama, mereka ingin mendapatkan kepastian hukum atas status kepegawaian. Yakni berupa surat keputusan (SK) dari bupati Pamekasan.


”Kami berharap segera dapat SK dari bupati Pamekasan. Informasinya, Februari akan diproses,” kata Maskur.

Kedua, mereka juga meminta agar mendapat kenaikan gaji. Jika tahun ini dianggarkan Rp 1 juta, ke depan diharapkan bisa naik. Setidaknya setara dengan upah minimum kabupaten (UMK) sekitar Rp 1,4 juta.

Baca Juga :  Rekomendasikan Blacklist 10 Rekanan

Ketiga, mereka meminta agar ketika ada pengangkatan aparatur sipil negara (ASN), tenaga honorer K-2 diprioritaskan. Artinya, sebelum merekrut calon ASN dari kategori umum, 1.260 honorer K-2 hendaknya diprioritaskan.

”Tapi itu regulasinya kan di pemerintah pusat. Jadi di sini hanya ikhtiar agar teman-teman semua mendapat prioritas jadi PNS,” tegasnya.

Hal lain yang dia sampaikan yakni terkait dengan keberadaan guru honorer K-2 yang hak-haknya dikurangi oleh pihak sekolah. Diceritakan, bahwa ada beberapa sekolah yang mencabut atau mengurangi honor yang biasanya mereka terima dari sekolah. Alasannya, para guru honorer K-2 itu sudah mendapat tunjangan insentif dari pemkab. ”Kami berharap jangan dikurangi apalagi dicabut,” tukasnya.

Menanggapi hal itu, para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hadir mengaku siap memperjuangakan nasib 1.260 tenaga honorer K-2. Termasuk untuk mendapatkan SK dari bupati. Dalam waktu dekat, telaah staf mengenai SK bupati akan diproses oleh BKPSDM.

Baca Juga :  SMPN 1 Batumarmar Siap Ukir Prestasi

Terkait honor sekolah yang dipotong, mendapat tanggapan khusus dari Kepala Disdik Moch. Tarsun. Menurutnya, dalam waktu dekat dia akan mengirim surat edaran ke sekolah-sekolah agar tidak mengurangi honor yang selama ini diberikan kepada guru K-2.

”Saya akan membuat imbauan kepada kepala sekolah agar honor guru K-2 tidak dikurangi apalagi dicabut,” janji Tarsun.

”Tapi saya tidak memaksa mereka. Sebab sekolah juga punya beban untuk menggaji guru tidak tetap (GTT) non K-2,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail berjanji akan terus mengawal segala tuntutan dari FHK-2I. Pada prinsipnya, apa yang dituntut oleh tenaga honorer K-2 memang perlu diperjuangkan. Terutama dalam hal kesejahteraan guru yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah.

”Pada 2019 nanti, akan kami perjuangkan agar gaji tenaga honorer K-2 bisa setara UMK. Mari kita berjuang bersama-sama,” ajaknya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/