alexametrics
21 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Mengurai Polemik Berdirinya Gedung Kota Cinema Mall di Pamekasan

Kota Cinema Mall (KCM) telah beroperasi sejak 13 Februari lalu. Pihak manajemen sudah mengantongi izin lengkap. Namun, polemik dan kegaduhan belum berkesudahan. Apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Berikut penelusuran Jawa Pos Radar Madura.

KCM telah melahirkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat Bumi Gerbang Salam. Ada yang menolak keras. Ada juga yang mendukung.

Salah satu yang menolak Front Pembela Islam (FPI). Mereka sudah melakukan aksi penolakan ke kantor DPRD dan Pemkab Pamekasan, Jumat (14/2). Lalu, ada yang mempersoalkan izin mendirikan bangunan (KCM) yang dinilai bersinggungan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan 2012–2032.

Tudingan itu disampaikan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Progresif (APMP) Selasa (18/2). Mereka juga melakukan audiensi dengan DPRD Pamekasan.

Penulusuran JPRM, pihak KCM sudah mengurus izin sejak Januari 2018 dengan mengirim proposal perizinan ke Pemkab Pamekasan. Pada 8 Mei 2018 mengurus izin melalui online single submission (OSS).

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan mengeluarkan rekomendasi izin upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) pada 13 November 2018. Dokumen ini ditandatangani Kepala DLH Amin Jabir. Ada 14 orang sebagai tim verifikasi.

Pada 28 Februari 2019 merekomendasi izin kesesuaian tata ruang dari dinas PUPR yang ditandatangani kepala dinas PUPR yang saat itu dijabat Totok Hartono. Acuannya Perda 16/2012 tentang RTRW Kabupaten Pamekasan 2012–2032, pada pasal 19 ayat 2a dan 3a.

Baca Juga :  Kalau Setelah Sembuh Tidak Bayar Iuran JKN – KIS Lagi Namanya Curang

Kemudian, pada 16 April 2019, izin mendirikan bangunan (IMB) Gedung Kota Cinema Mall Pamekasan dengan Nomor SK-IMB-352804-16042019-02 diterbitkan. Jenis bangunan Kota Cinema Mall Pamekasan dengan status gedung baru.

Badan usaha KCM bernama PT Graha Restu Mulya. Nama pemilik tanah sekaligus direktur PT Graha Restu Mulya adalah Mulya Djaja Graha. Dia merupakan warga Kelurahan Parteker, Kota Pamekasan.

Izin tersebut dikeluarkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan. Tertanda Kepala DPMPTSP Agus Mulyadi atas nama Bupati Pamekasan tertanggal 16 April 2019.

Dalam sebuah dokumen saran/masukan/tanggapan pemeriksaan dokumen UKL-UPL pada 6 November, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pamekasan Ika Agustinah sekaligus sebagai tim verifikasi memberikan catatan. Yakni, agar sertifikat tanah KCM yang berada di Jalan Raya Sentol, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan, itu diganti karena tidak sesuai peruntukan.

Kemudian, dalam catatan itu, Ika juga memberikan catatan bahwa luas total lahan yang dikuasai 10.300,11 meter persegi. Sementara sertifikat yang dilampirkan pihak KCM ada tiga. Pertama, luas bidang tanah 12.600 meter persegi. Kedua, luas tanah 9.250 meter persegi. Ketiga, luas tanah 4.485 meter persegi. Dalam saran tersebut Ika meminta pihak KCM untuk mengubah ke luas lahan yang sudah dikuasai saja.

Baca Juga :  Bangkalan Terbanyak, Sampang Salip Pamekasan dan Sumenep

Dikonfirmasi terkait hal itu Minggu (23/2), Ika menepis catatan pemeriksaan UKL-UPL yang diberikan dirinya tersebut. ”Ini jelas hoax dan fitnah, karena saya tidak pernah mengeluarkan rekom seperti ini. Pada rekom dinas PUPR hanya berupa apa yang tertuang di Perda RTRW,” terpisnya.

Sementara itu, Sekkab Pamekasan Totok Hartono yang saat itu menjabat sebagai kepala dinas PUPR mengatakan masih akan mengecek dan mengumpulkan tim verifikasi yang terlibat dalam izin tersebut. ”Saya akan kumpulkan dulu tim teknis,” janjinya.

Di tempat terpisah, Kepala DPMPTSP Agus Mulyadi menyampaikan bahwa sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pasal 9 dan 10, pihaknya hanya punya tanggung jawab administratif. Untuk hal-hal yang lebih teknis, rekomendasi izin ada di dinas-dinas teknis terkait. ”Sementara tanggung jawab teknis berada di pihak terkait,” katanya.

Pihak terkait yang cukup berperan keluarnya izin KCM adalah DLH Pamekasan yang dikepalai Amin Jabir. Kemudian dinas PUPR yang saat itu dikepalai Totok Hartono. Rekomendasi izin lingkungan UKL-UPL dari DLH keluar pada 13 November 2018. Sementara rekomendasi kesesuaian tata ruang berdirinya KCM dikeluarkan oleh dinas PUPR tertanggal pada 28 Februari 2019.

Branch Manager KCM Farouk Pratama mengatakan, segala aturan perizinan sudah dipenuhi sesuai ketentuan. ”Pemilik KCM tidak mau mengoperasikan kegiatan kalau tidak semua izinnya lengkap,” ujarnya. (ky)

 

Kota Cinema Mall (KCM) telah beroperasi sejak 13 Februari lalu. Pihak manajemen sudah mengantongi izin lengkap. Namun, polemik dan kegaduhan belum berkesudahan. Apa sebenarnya yang jadi permasalahan? Berikut penelusuran Jawa Pos Radar Madura.

KCM telah melahirkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat Bumi Gerbang Salam. Ada yang menolak keras. Ada juga yang mendukung.

Salah satu yang menolak Front Pembela Islam (FPI). Mereka sudah melakukan aksi penolakan ke kantor DPRD dan Pemkab Pamekasan, Jumat (14/2). Lalu, ada yang mempersoalkan izin mendirikan bangunan (KCM) yang dinilai bersinggungan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan 2012–2032.

Tudingan itu disampaikan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Progresif (APMP) Selasa (18/2). Mereka juga melakukan audiensi dengan DPRD Pamekasan.

Penulusuran JPRM, pihak KCM sudah mengurus izin sejak Januari 2018 dengan mengirim proposal perizinan ke Pemkab Pamekasan. Pada 8 Mei 2018 mengurus izin melalui online single submission (OSS).

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan mengeluarkan rekomendasi izin upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) pada 13 November 2018. Dokumen ini ditandatangani Kepala DLH Amin Jabir. Ada 14 orang sebagai tim verifikasi.

Pada 28 Februari 2019 merekomendasi izin kesesuaian tata ruang dari dinas PUPR yang ditandatangani kepala dinas PUPR yang saat itu dijabat Totok Hartono. Acuannya Perda 16/2012 tentang RTRW Kabupaten Pamekasan 2012–2032, pada pasal 19 ayat 2a dan 3a.

Baca Juga :  Daftarkan Diri Jadi Peserta Mandiri JKN – KIS Tak Perlu Tunggu Sakit

Kemudian, pada 16 April 2019, izin mendirikan bangunan (IMB) Gedung Kota Cinema Mall Pamekasan dengan Nomor SK-IMB-352804-16042019-02 diterbitkan. Jenis bangunan Kota Cinema Mall Pamekasan dengan status gedung baru.

Badan usaha KCM bernama PT Graha Restu Mulya. Nama pemilik tanah sekaligus direktur PT Graha Restu Mulya adalah Mulya Djaja Graha. Dia merupakan warga Kelurahan Parteker, Kota Pamekasan.

Izin tersebut dikeluarkan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pamekasan. Tertanda Kepala DPMPTSP Agus Mulyadi atas nama Bupati Pamekasan tertanggal 16 April 2019.

Dalam sebuah dokumen saran/masukan/tanggapan pemeriksaan dokumen UKL-UPL pada 6 November, Kabid Tata Ruang Dinas PUPR Pamekasan Ika Agustinah sekaligus sebagai tim verifikasi memberikan catatan. Yakni, agar sertifikat tanah KCM yang berada di Jalan Raya Sentol, Kelurahan Kowel, Kecamatan Kota Pamekasan, itu diganti karena tidak sesuai peruntukan.

Kemudian, dalam catatan itu, Ika juga memberikan catatan bahwa luas total lahan yang dikuasai 10.300,11 meter persegi. Sementara sertifikat yang dilampirkan pihak KCM ada tiga. Pertama, luas bidang tanah 12.600 meter persegi. Kedua, luas tanah 9.250 meter persegi. Ketiga, luas tanah 4.485 meter persegi. Dalam saran tersebut Ika meminta pihak KCM untuk mengubah ke luas lahan yang sudah dikuasai saja.

Baca Juga :  Kalau Setelah Sembuh Tidak Bayar Iuran JKN – KIS Lagi Namanya Curang

Dikonfirmasi terkait hal itu Minggu (23/2), Ika menepis catatan pemeriksaan UKL-UPL yang diberikan dirinya tersebut. ”Ini jelas hoax dan fitnah, karena saya tidak pernah mengeluarkan rekom seperti ini. Pada rekom dinas PUPR hanya berupa apa yang tertuang di Perda RTRW,” terpisnya.

Sementara itu, Sekkab Pamekasan Totok Hartono yang saat itu menjabat sebagai kepala dinas PUPR mengatakan masih akan mengecek dan mengumpulkan tim verifikasi yang terlibat dalam izin tersebut. ”Saya akan kumpulkan dulu tim teknis,” janjinya.

Di tempat terpisah, Kepala DPMPTSP Agus Mulyadi menyampaikan bahwa sesuai Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pasal 9 dan 10, pihaknya hanya punya tanggung jawab administratif. Untuk hal-hal yang lebih teknis, rekomendasi izin ada di dinas-dinas teknis terkait. ”Sementara tanggung jawab teknis berada di pihak terkait,” katanya.

Pihak terkait yang cukup berperan keluarnya izin KCM adalah DLH Pamekasan yang dikepalai Amin Jabir. Kemudian dinas PUPR yang saat itu dikepalai Totok Hartono. Rekomendasi izin lingkungan UKL-UPL dari DLH keluar pada 13 November 2018. Sementara rekomendasi kesesuaian tata ruang berdirinya KCM dikeluarkan oleh dinas PUPR tertanggal pada 28 Februari 2019.

Branch Manager KCM Farouk Pratama mengatakan, segala aturan perizinan sudah dipenuhi sesuai ketentuan. ”Pemilik KCM tidak mau mengoperasikan kegiatan kalau tidak semua izinnya lengkap,” ujarnya. (ky)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/