alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Kualitas Pendidikan Harus Meningkat

PAMEKASAN – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bakal menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan seragam sekolah bagi siswa SMA/SMK. Kebijakan tersebut akan direalisasikan mulai tahun pelajaran 2019/2020.

Kebijakan gubernur Jatim tersebut diresposn positif oleh pemerhati pendidikan Madura Abdul Muin. Dia menjelaskan, kebijakan itu merupakan hal positif bagi masyarakat dan pengelola pendidikan.

”Kebijakan itu baik bagi dunia pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Muin.

Dengan kebijakan tersebut, pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab mewujudkan sekolah berkualitas. Jangan sampai kualitas pendidikan di Madura stagnan. ”Pengelola pendidikan harus lebih maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar demi kualitas pendidikan yang labih baik,” ujar Ketua IAI Al-Khairat tersebut.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan dengan maksimal agar tujuan pendidikan tercapai. Guru merupakan subjek yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar. ”Penting meningkatkan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Pemkab Launching Siskeudes Berbasis Online

Pemangku kebijakan harus memiliki tanggungjawab memberikan penyadaran pendidikan kepada msayarakat. Tidak ada alasan lagi masyarakat Madura tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. ”Selama ini masih ada yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK dengan alasan biaya,” ucapnya.

Sebagian warga Madura ketika lulus SMP, lanjut Muin, memutuskan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka memutuskan bekerja ke luar negeri.

”SDM dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Madura masih rendah. Pendidikan yang berkualitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan harus menjadi solusi,” terangnya.

Dia meminta pengelola pendidikan dan pemangku kebijakan mempersiapkan diri menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas. Lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK harus meningkat dari tahun sebelumnya. ”Sebab, pemerintah telah menggratiskan SPP dan seragam sekolah,” tegasnya.

Baca Juga :  Tinjau Vaksinasi Nakes, Ini Lokasi yang Didatangi Gubernur Khofifah

Kepala SMKN 2 Pamekasan Budi Sulistyo menjelaskan, dengan SPP gratis, siswa dan wali murid tidak akan terbebani dengan biaya sekolah. Mereka nanti fokus untuk belajar. ”Biasanya mereka bayar SPP tiap bulan Rp 120 ribu. Bahkan di antara mereka kadang ada yang nunggak. Dengan kebijakan SPP gratis ini, tentu meringankan,” katanya.

Dia optimistis, dengan kebijakan SPP gratis, kesadaran masyarakat dalam berpendidikan akan meningkat. IPM Madura diharapkan terus meningkat. ”Kami selaku pengelola sekolah akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan,” tukasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bakal menggratiskan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan seragam sekolah bagi siswa SMA/SMK. Kebijakan tersebut akan direalisasikan mulai tahun pelajaran 2019/2020.

Kebijakan gubernur Jatim tersebut diresposn positif oleh pemerhati pendidikan Madura Abdul Muin. Dia menjelaskan, kebijakan itu merupakan hal positif bagi masyarakat dan pengelola pendidikan.

”Kebijakan itu baik bagi dunia pendidikan. Khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu,” kata Muin.


Dengan kebijakan tersebut, pengelola pendidikan memiliki tanggung jawab mewujudkan sekolah berkualitas. Jangan sampai kualitas pendidikan di Madura stagnan. ”Pengelola pendidikan harus lebih maksimal melaksanakan kegiatan belajar mengajar demi kualitas pendidikan yang labih baik,” ujar Ketua IAI Al-Khairat tersebut.

Kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dilakukan dengan maksimal agar tujuan pendidikan tercapai. Guru merupakan subjek yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar. ”Penting meningkatkan kualitas pendidikan,” tegasnya.

Baca Juga :  Petani Berharap Harga Garam Naik

Pemangku kebijakan harus memiliki tanggungjawab memberikan penyadaran pendidikan kepada msayarakat. Tidak ada alasan lagi masyarakat Madura tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK. ”Selama ini masih ada yang tidak melanjutkan ke SMA/SMK dengan alasan biaya,” ucapnya.

Sebagian warga Madura ketika lulus SMP, lanjut Muin, memutuskan menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka memutuskan bekerja ke luar negeri.

”SDM dan indeks pembangunan manusia (IPM) di Madura masih rendah. Pendidikan yang berkualitas dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan harus menjadi solusi,” terangnya.

Dia meminta pengelola pendidikan dan pemangku kebijakan mempersiapkan diri menghadirkan pendidikan yang lebih berkualitas. Lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK harus meningkat dari tahun sebelumnya. ”Sebab, pemerintah telah menggratiskan SPP dan seragam sekolah,” tegasnya.

Baca Juga :  Tahun Lalu Kemendikbud Usulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kepala SMKN 2 Pamekasan Budi Sulistyo menjelaskan, dengan SPP gratis, siswa dan wali murid tidak akan terbebani dengan biaya sekolah. Mereka nanti fokus untuk belajar. ”Biasanya mereka bayar SPP tiap bulan Rp 120 ribu. Bahkan di antara mereka kadang ada yang nunggak. Dengan kebijakan SPP gratis ini, tentu meringankan,” katanya.

Dia optimistis, dengan kebijakan SPP gratis, kesadaran masyarakat dalam berpendidikan akan meningkat. IPM Madura diharapkan terus meningkat. ”Kami selaku pengelola sekolah akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/