alexametrics
24.9 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Ungkap Program Distan PHP Bermasalah

PAMEKASAN – Dua program milik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distan PHP) Pamekasan diduga bermasalah. Komisi II DPRD Pamekasan merekomendasikan agar program yang anggarannya mencapai miliaran rupiah itu di-pending.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, ada dua program milik distan PHP yang diduga bermasalah. Yakni, perbaikan balai penyuluh pertanian (BPP) senilai Rp 393.777.000 dan pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani (JUT) berwawasan pedesaan senilai Rp 936.800.000. ”Total anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar,” katanya kemarin (24/1).

Harun menyampaikan, dua program itu diduga bermasalah dari sisi penerima. Distan PHP diduga mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) penetapan penerima bantuan yang berlaku.

Baca Juga :  Minta Polres Mengusut Tuntas Kasus Penganiyaan Jurnalis

Dijelaskan, penerima bantuan, khususnya JUT, harus melalui sejumlah tahapan. Yakni, usulan dari kelompok tani. Kemudian berdasarkan usulan itu, dinas terkait melakukan verifikasi ke lapangan.

Tidak semua usulan diterima. Jika tidak sesuai kebutuhan, bisa dibagikan kepada pengusul lainnya. Hasil verifikasi dijadikan acuan memutuskan kelompok mana saja yang akan menerima bantuan itu.

Namun, pada bantuan pembangunan JUT, tahapan usulan dari bawah hingga verifikasi tidak terlaksana. Distan PHP langsung memutuskan lokasi proyek fisik tersebut. ”Kami minta di-pending. Tahapan yang berlaku harus dilalui,” ujarnya.

Politikus PKS itu menyampaikan, langkah tegas tersebut bertujuan mengantisipasi persoalan di kemudian hari. Anggaran yang digelontorkan sangat besar. Jika tidak sesuai SOP, khawatir kurang tepat sasaran.

Baca Juga :  Sungai Kalowang Tercemar Popok Bayi

Bahkan, dikhawatirkan bermasalah secara hukum. Pada prinsipnya, jika proyek tersebut sesuai tahapan, dewan mempersilakan dikerjakan. Apalagi, mendorong agar segera direalisasikan sehingga cepat bermanfaat bagi masyarakat.

Dewan akan mengawasi proyek yang diduga bermasalah dari sisi administrasi itu. Koordinasi dan investigasi langsung ke lapangan akan dilakukan. ”Proyek ini menjadi atensi kami,” tegas Harun.

Kabid Sarana dan Prasarana Penyuluhan Distan PHP Pamekasan Aziz Jamil belum memberikan keterangan. Namun pada saat rapat koordinasi dengan komisi II, dia mengaku akan mematuhi rekomendasi dewan agar program tersebut di-pending terlebih dahulu.

PAMEKASAN – Dua program milik Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distan PHP) Pamekasan diduga bermasalah. Komisi II DPRD Pamekasan merekomendasikan agar program yang anggarannya mencapai miliaran rupiah itu di-pending.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, ada dua program milik distan PHP yang diduga bermasalah. Yakni, perbaikan balai penyuluh pertanian (BPP) senilai Rp 393.777.000 dan pembangunan atau peningkatan jalan usaha tani (JUT) berwawasan pedesaan senilai Rp 936.800.000. ”Total anggarannya mencapai Rp 1,3 miliar,” katanya kemarin (24/1).

Harun menyampaikan, dua program itu diduga bermasalah dari sisi penerima. Distan PHP diduga mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) penetapan penerima bantuan yang berlaku.

Baca Juga :  Separo Wakil Rakyat Pamekasan Bolos Paripurna

Dijelaskan, penerima bantuan, khususnya JUT, harus melalui sejumlah tahapan. Yakni, usulan dari kelompok tani. Kemudian berdasarkan usulan itu, dinas terkait melakukan verifikasi ke lapangan.

Tidak semua usulan diterima. Jika tidak sesuai kebutuhan, bisa dibagikan kepada pengusul lainnya. Hasil verifikasi dijadikan acuan memutuskan kelompok mana saja yang akan menerima bantuan itu.

Namun, pada bantuan pembangunan JUT, tahapan usulan dari bawah hingga verifikasi tidak terlaksana. Distan PHP langsung memutuskan lokasi proyek fisik tersebut. ”Kami minta di-pending. Tahapan yang berlaku harus dilalui,” ujarnya.

Politikus PKS itu menyampaikan, langkah tegas tersebut bertujuan mengantisipasi persoalan di kemudian hari. Anggaran yang digelontorkan sangat besar. Jika tidak sesuai SOP, khawatir kurang tepat sasaran.

Baca Juga :  Kemensos Siapkan Rp 1,5 M untuk Korban Covid-19

Bahkan, dikhawatirkan bermasalah secara hukum. Pada prinsipnya, jika proyek tersebut sesuai tahapan, dewan mempersilakan dikerjakan. Apalagi, mendorong agar segera direalisasikan sehingga cepat bermanfaat bagi masyarakat.

Dewan akan mengawasi proyek yang diduga bermasalah dari sisi administrasi itu. Koordinasi dan investigasi langsung ke lapangan akan dilakukan. ”Proyek ini menjadi atensi kami,” tegas Harun.

Kabid Sarana dan Prasarana Penyuluhan Distan PHP Pamekasan Aziz Jamil belum memberikan keterangan. Namun pada saat rapat koordinasi dengan komisi II, dia mengaku akan mematuhi rekomendasi dewan agar program tersebut di-pending terlebih dahulu.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/