alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Selama 2020 DPRD Pamekasan Bahas 16 Raperda

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Pada 2020 ini, setidaknya 16 rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibahas.

Dari 16 raperda, delapan di antaranya adalah usulan legislatif dan delapan raperda lainnya usulan eksekutif. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Hermanto mengatakan, usulan awal Propemperda 2020 berjumlah 21 buah.

”Ada yang tidak memenuhi tiga syarat minimal, sehingga yang dibahas hanya 16 raperda,” ungkapnya. Dia mengatakan, raperda yang ditolak dan tidak masuk ke Propemperda 2020 harus dievaluasi untuk jadi bahan koreksi ke depan,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, ada tiga syarat minimal raperda bisa masuk dalam propemperda. Pertama, raperda harus jelas siapa pengusulnya. Kedua, raperda harus ada isinya, atau tidak hanya judul saja. Ketiga, raperda harus disertai kajian akademik.

Baca Juga :  Tingkatkan Pengawasan Impor Garam

Hermanto mengatakan, di antara sekian raperda pada Propemperda 2020, yang terpokok dan urgen adalah Raperda Perubahan Perda 4/2015 tentang Tata Niaga, Budi Daya dan Perlindungan Tembakau Madura. Perda tersebut harus segera selesai. Dengan demikian, tata niaga tembakau bisa dibenahi.

”Semua raperda itu penting karena untuk kepentingan perbaikan. Hanya yang terpenting yang menjadi prioritas adalah Raperda Perubahan Perda Tembakau. Ini harus segera disahkan,” pungkasnya. (ky/par)

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Pada 2020 ini, setidaknya 16 rancangan peraturan daerah (raperda) yang dibahas.

Dari 16 raperda, delapan di antaranya adalah usulan legislatif dan delapan raperda lainnya usulan eksekutif. Wakil Ketua DPRD Pamekasan Hermanto mengatakan, usulan awal Propemperda 2020 berjumlah 21 buah.

”Ada yang tidak memenuhi tiga syarat minimal, sehingga yang dibahas hanya 16 raperda,” ungkapnya. Dia mengatakan, raperda yang ditolak dan tidak masuk ke Propemperda 2020 harus dievaluasi untuk jadi bahan koreksi ke depan,” terangnya.


Sebagaimana diketahui, ada tiga syarat minimal raperda bisa masuk dalam propemperda. Pertama, raperda harus jelas siapa pengusulnya. Kedua, raperda harus ada isinya, atau tidak hanya judul saja. Ketiga, raperda harus disertai kajian akademik.

Baca Juga :  Pers Bukan Tukang Peras

Hermanto mengatakan, di antara sekian raperda pada Propemperda 2020, yang terpokok dan urgen adalah Raperda Perubahan Perda 4/2015 tentang Tata Niaga, Budi Daya dan Perlindungan Tembakau Madura. Perda tersebut harus segera selesai. Dengan demikian, tata niaga tembakau bisa dibenahi.

”Semua raperda itu penting karena untuk kepentingan perbaikan. Hanya yang terpenting yang menjadi prioritas adalah Raperda Perubahan Perda Tembakau. Ini harus segera disahkan,” pungkasnya. (ky/par)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/