alexametrics
22.4 C
Madura
Monday, August 15, 2022

Realisasi Raskin secara Utuh sejak 2009

PAMEKASAN – Bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, menyisakan masalah. Masyarakat mengaku tidak menerima bantuan itu secara utuh sejak 2009. Dugaan penyimpangan bantuan beras tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Sebanyak empat orang dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh penyidik Selasa (23/10). Misnari, 40, salah satu penerima manfaat yang dimintai klarifikasi mengaku geram dengan tindakan oknum yang menangani raskin. Sebab, sejak 2009, bantuan raskin itu tidak diberikan secara utuh.

Masyarakat hanya diberi beras per tiga bulan sekali. Ironisnya, jumlahnya tidak sampai 15 kilogram sesuai dengan ketentuan. ”Sejak 2009 sampai 2011, kemudian dari 2012 sampai 2015,” katanya.

Misnari mengatakan, ada warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan beras. Padahal, pada daftar keluarga penerima manfaat (KPM), nama warga tersebut tercantum. Masyarakat bingung, jatah beras itu diberikan kepada siapa.

Baca Juga :  Mahasiswa Kecam Aksi Pengeboman

Kegeraman warga sebenarnya terjadi sejak lama. Tetapi, mereka bingung mau melapor kepada siapa lantaran tidak ada yang mengomando. Beberapa waktu lalu, masyarakat memberanikan diri melapor ke kejaksaan.

Harapannya, masalah raskin tersebut segera teratasi. Hak masyarakat seharusnya sampai pada masyarakat. ”Pelapornya atas nama masyarakat, sekarang baru empat orang yang dipanggil kejaksaan,” katanya.

Berdasarkan berkas laporan yang dilayangkan ke Kejari Pamekasan, jumlah KPM pada 2009–2011 sebanyak 862 keluarga. Tiap penerima diberi jatah 5 kilogram beras dengan harga tebus Rp 8 ribu.

Kasi Intel Kejari Pamekasan Sutriyono mengatakan, kasus tersebut masih tahap klarifikasi. Kejaksaan akan meminta klarifikasi kepada seluruh penerima manfaat yang jumlahnya hampir mencapai 900 orang.

Baca Juga :  Warga Sampang Dapat Rastra Tak Layak Konsumsi

Pasca meminta klarifikasi, kasus tersebut akan diketahui tindak lanjutnya. Untuk sementara, Korps Adhyaksa fokus pada proses klarifikasi itu. ”Masih klarifikasi, bukan meminta keterangan saksi,” tandasnya. 

PAMEKASAN – Bantuan beras untuk keluarga miskin (raskin) di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan, menyisakan masalah. Masyarakat mengaku tidak menerima bantuan itu secara utuh sejak 2009. Dugaan penyimpangan bantuan beras tersebut dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan.

Sebanyak empat orang dipanggil untuk dimintai klarifikasi oleh penyidik Selasa (23/10). Misnari, 40, salah satu penerima manfaat yang dimintai klarifikasi mengaku geram dengan tindakan oknum yang menangani raskin. Sebab, sejak 2009, bantuan raskin itu tidak diberikan secara utuh.

Masyarakat hanya diberi beras per tiga bulan sekali. Ironisnya, jumlahnya tidak sampai 15 kilogram sesuai dengan ketentuan. ”Sejak 2009 sampai 2011, kemudian dari 2012 sampai 2015,” katanya.


Misnari mengatakan, ada warga yang sama sekali tidak mendapatkan bantuan beras. Padahal, pada daftar keluarga penerima manfaat (KPM), nama warga tersebut tercantum. Masyarakat bingung, jatah beras itu diberikan kepada siapa.

Baca Juga :  Tiga Kecamatan Tak Tebus Rastra

Kegeraman warga sebenarnya terjadi sejak lama. Tetapi, mereka bingung mau melapor kepada siapa lantaran tidak ada yang mengomando. Beberapa waktu lalu, masyarakat memberanikan diri melapor ke kejaksaan.

Harapannya, masalah raskin tersebut segera teratasi. Hak masyarakat seharusnya sampai pada masyarakat. ”Pelapornya atas nama masyarakat, sekarang baru empat orang yang dipanggil kejaksaan,” katanya.

Berdasarkan berkas laporan yang dilayangkan ke Kejari Pamekasan, jumlah KPM pada 2009–2011 sebanyak 862 keluarga. Tiap penerima diberi jatah 5 kilogram beras dengan harga tebus Rp 8 ribu.

- Advertisement -

Kasi Intel Kejari Pamekasan Sutriyono mengatakan, kasus tersebut masih tahap klarifikasi. Kejaksaan akan meminta klarifikasi kepada seluruh penerima manfaat yang jumlahnya hampir mencapai 900 orang.

Baca Juga :  Hendak Ledakkan Batu, Penambang Tewas

Pasca meminta klarifikasi, kasus tersebut akan diketahui tindak lanjutnya. Untuk sementara, Korps Adhyaksa fokus pada proses klarifikasi itu. ”Masih klarifikasi, bukan meminta keterangan saksi,” tandasnya. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/