alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Mahasiswa Minta Pemkab Tolak Perpanjangan PPKM

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Pamekasan kemarin (23/7). Puluhan mahasiswa tersebut tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi BEM se- Pamekasan.

Dalam aksinya, mereka mengadu pada DPRD Pamekasan karena rumah sakit (RS) swasta di Pamekasan tidak melayani pasien Covid-19. Hal tersebut menyebabkan lambannya pelayanan medis. Apalagi, pasien ditolak karena kapasitas RSUD Pamekasan penuh.

”Kami meminta agar Pemkab Pamekasan menekan RS swasta untuk menerima pasien Covid 19,” kata  Moh. Lutfi selaku ketua Cabang PMII Pamekasan.

Dia mendesak agar pemkab mencabut izin operasional RS swasta jika tidak mau melayani pasien covid. ”Kami berharap agar pemkab bertindak tegas karena ini meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Ratusan Guru Ikuti Diklat Kurikulum 2013

Selain itu mahasiswa menuntut Pemkab Pamekasan menolak jika ada pusat memperpanjang PPKM. Sebaliknya, minta agar pemkab melakukan pelonggaran sesuai SE baru. Kemudian, menuntut memberikan kebijaksanaan terhadap PKL.

” Pemkab juga harus melonggarkan penyekatan sesuai SE yang baru,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman saat menemui pedemo mengaku sepakat dengan usulan mahasiswa. Khususnya berkenaan dengan RS yang tidak melayani pasien Covid-19.

Dia berjanji akan langsung mengadakan rapat agar tuntutan pedemo bisa direspons dengan cepat. Sehingga, menemukan solusi konkret. Sebab, tuntutan itu dinilai sangat mewakili aspirasi masyarakat.

”Sudah saya sampaikan agar segera dirapatkan atau disampaikan kepada bupati,” tegasnya.

Dia minta pemkab harus peka dan pemkab. Termasuk menuntut pemkab lebih cepat menangani kasus covid di Pamekasan. ”Saya meminta agar pemkab bertindak dengan cepat soal masalah ini,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Pengawasan Tembakau Harus Dievaluasi

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Sejumlah mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Pamekasan kemarin (23/7). Puluhan mahasiswa tersebut tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Aliansi BEM se- Pamekasan.

Dalam aksinya, mereka mengadu pada DPRD Pamekasan karena rumah sakit (RS) swasta di Pamekasan tidak melayani pasien Covid-19. Hal tersebut menyebabkan lambannya pelayanan medis. Apalagi, pasien ditolak karena kapasitas RSUD Pamekasan penuh.

”Kami meminta agar Pemkab Pamekasan menekan RS swasta untuk menerima pasien Covid 19,” kata  Moh. Lutfi selaku ketua Cabang PMII Pamekasan.


Dia mendesak agar pemkab mencabut izin operasional RS swasta jika tidak mau melayani pasien covid. ”Kami berharap agar pemkab bertindak tegas karena ini meresahkan masyarakat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pembangunan Pasar Kolpajung Butuh Kajian Panjang

Selain itu mahasiswa menuntut Pemkab Pamekasan menolak jika ada pusat memperpanjang PPKM. Sebaliknya, minta agar pemkab melakukan pelonggaran sesuai SE baru. Kemudian, menuntut memberikan kebijaksanaan terhadap PKL.

” Pemkab juga harus melonggarkan penyekatan sesuai SE yang baru,” pintanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pamekasan Fathor Rohman saat menemui pedemo mengaku sepakat dengan usulan mahasiswa. Khususnya berkenaan dengan RS yang tidak melayani pasien Covid-19.

Dia berjanji akan langsung mengadakan rapat agar tuntutan pedemo bisa direspons dengan cepat. Sehingga, menemukan solusi konkret. Sebab, tuntutan itu dinilai sangat mewakili aspirasi masyarakat.

”Sudah saya sampaikan agar segera dirapatkan atau disampaikan kepada bupati,” tegasnya.

Dia minta pemkab harus peka dan pemkab. Termasuk menuntut pemkab lebih cepat menangani kasus covid di Pamekasan. ”Saya meminta agar pemkab bertindak dengan cepat soal masalah ini,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Pemeliharaan Stadion Pamelingan Butuh Rp 850 Juta

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/