alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, June 25, 2022

Penanggulangan Kemiskinan Lamban

PAMEKASAN – Kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Pamekasan dinilai tidak maksimal, bahkan dituding tidak serius. Indikasinya, jumlah orang miskin sangat banyak. Yakni, 60 persen berada di bawah garis kemiskinan dari total penduduk 800 ribu jiwa.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, keseriusan pemerintah menanggulangi kemiskinan patut dipertanyakan. Dia menilai, tim penanggulangan kemiskinan bentukan pemerintah pusat tidak jalan.

Antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Pamekasan tidak sinergi dalam menjalankan program. Akibatnya, program pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Output tidak jelas sehingga tidak mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menyikapi hal itu, DPRD Pamekasan akan mengesahkan peraturan daerah (perda) yang menjadi payung hukum penanggulangan kemiskinan. Komisi I yang diberi mandat menyelesaikan pembahasan raperda berusaha bekerja maksimal.

Baca Juga :  Tuan Guru Bajang Lecutkan Semangat Ribuan Santri

Raperda tentang penanggulangan kemiskinan masuk tahap paripurna internal DPRD. Secara keseluruhan, wakil rakyat sepakat dengan isi raperda. ”Penanggulangan kemiskinan memang perlu payung hukum,” kata Ismail Rabu (23/5).

Politikus Demokrat itu menyampaikan, langkah selanjutnya membicarakan raperda tentang penanggulangan kemiskinan dengan pemkab. Jika tidak ada persoalan, bisa langsung diusulkan ke gubernur untuk difasilitasi.

Ismail yakin, raperda tentang penanggulangan kemiskinan tidak terlalu banyak direvisi. Sebab, isinya mengatur tentang kebutuhan masyarakat kecil. Salah satunya, harus ada sinergitas antar OPD dalam menyelesaikan program kerja.

Masing-masing instansi pemerintah harus memiliki program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Kemudian, ada tim khusus yang bekerja penuh mengurus kemiskinan di Pamekasan.

Salah satu tugas tim tersebut yakni melakukan pendataan di lapangan. Sebab, data yang dimiliki pemerintah cenderung tidak valid. Terbukti, masih ditemukan warga miskin tidak terakomodasi bantuan dari pemerintah. ”Ada tim khusus yang meng-cover seluruh penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Baca Juga :  Disparbud Sulit Kumpulkan Manuskrip

Ismail menyatakan, dalam waktu dekat raperda tersebut segera disahkan. Masing-masing OPD diharapkan langsung bekerja agar peningkatan kesejahteraan di Pamekasan berjalan maksimal.

Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan. Seluruh OPD bekerja dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Mengenai hasil, diakui belum maksimal seratus persen. Tetapi, progres dinilai cukup baik. ”Kami selalu berkoordinasi mengenai penanggulangan kemiskinan,” klaimnya.

 

PAMEKASAN – Kinerja pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Pamekasan dinilai tidak maksimal, bahkan dituding tidak serius. Indikasinya, jumlah orang miskin sangat banyak. Yakni, 60 persen berada di bawah garis kemiskinan dari total penduduk 800 ribu jiwa.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, keseriusan pemerintah menanggulangi kemiskinan patut dipertanyakan. Dia menilai, tim penanggulangan kemiskinan bentukan pemerintah pusat tidak jalan.

Antar organisasi perangkat daerah (OPD) di Pamekasan tidak sinergi dalam menjalankan program. Akibatnya, program pemerintah berjalan sendiri-sendiri. Output tidak jelas sehingga tidak mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Menyikapi hal itu, DPRD Pamekasan akan mengesahkan peraturan daerah (perda) yang menjadi payung hukum penanggulangan kemiskinan. Komisi I yang diberi mandat menyelesaikan pembahasan raperda berusaha bekerja maksimal.

Baca Juga :  Petis Madura Tembus Pasar Turki

Raperda tentang penanggulangan kemiskinan masuk tahap paripurna internal DPRD. Secara keseluruhan, wakil rakyat sepakat dengan isi raperda. ”Penanggulangan kemiskinan memang perlu payung hukum,” kata Ismail Rabu (23/5).

Politikus Demokrat itu menyampaikan, langkah selanjutnya membicarakan raperda tentang penanggulangan kemiskinan dengan pemkab. Jika tidak ada persoalan, bisa langsung diusulkan ke gubernur untuk difasilitasi.

Ismail yakin, raperda tentang penanggulangan kemiskinan tidak terlalu banyak direvisi. Sebab, isinya mengatur tentang kebutuhan masyarakat kecil. Salah satunya, harus ada sinergitas antar OPD dalam menyelesaikan program kerja.

Masing-masing instansi pemerintah harus memiliki program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan. Kemudian, ada tim khusus yang bekerja penuh mengurus kemiskinan di Pamekasan.

Salah satu tugas tim tersebut yakni melakukan pendataan di lapangan. Sebab, data yang dimiliki pemerintah cenderung tidak valid. Terbukti, masih ditemukan warga miskin tidak terakomodasi bantuan dari pemerintah. ”Ada tim khusus yang meng-cover seluruh penanggulangan kemiskinan,” katanya.

Baca Juga :  Disparbud Sulit Kumpulkan Manuskrip

Ismail menyatakan, dalam waktu dekat raperda tersebut segera disahkan. Masing-masing OPD diharapkan langsung bekerja agar peningkatan kesejahteraan di Pamekasan berjalan maksimal.

Kepala Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Pamekasan Rahmat Kurniadi Suroso mengatakan, koordinasi antar OPD yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan terus dilakukan. Seluruh OPD bekerja dalam rangka menanggulangi kemiskinan.

Mengenai hasil, diakui belum maksimal seratus persen. Tetapi, progres dinilai cukup baik. ”Kami selalu berkoordinasi mengenai penanggulangan kemiskinan,” klaimnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/