alexametrics
22.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

36 Ribu E-KTP Belum Dicetak

PAMEKASAN – Menjelang pilkada serentak 2018, pemerintah menggenjot kesiapan pendistribusian e-KTP kepada masyarakat. Dewan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Dispendukcapil Pamekasan kemarin (23/4). Sidak itu untuk memastikan jumlah data penduduk yang bermasalah.

Hasil sidak itu menunjukkan 36 ribu keping e-KTP belum terdistribusi. Warga yang bersangkutan belum mengajukan permohonan pencetakan. Padahal, Dispencukcapil Pamekasan mengaku siap mencetak.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, sebanyak 36 ribu warga itu sudah melakukan perekaman. Bahkan, datanya sudah masuk di database di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta selesai dilakukan penunggalan NIK.

Dengan demikian, keping e-KTP sudah bisa dicetak melalui Dispendukcapil Pamekasan. Sayangnya, sampai sekarang pencetakan belum dilakukan. Sebab, pemilik e-KTP itu belum mengajukan cetak.

Baca Juga :  Calon Bupati-Wabup di Pamekasan Belum Lepas Jabatan

Komisi I meminta agar dispendukcapil proaktif. Yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu bisa melalui pengumuman mulai dari tingkat kecamatan hingga pelosok desa. ”Wajib segera disosialisasikan,” katanya.

Ismail mengatakan, puluhan ribu warga yang belum mengajukan permohonan pencetakan itu bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satunya faktor ketidaktahuan bahwa pemerintah sudah siap mencetak. Akibatnya, warga belum mengajukan pencetakan itu.

Dengan demikian, dispendukcapil harus segera menyampaikan informasi itu. Tujuannya, agar masyarakat segera mengajukan pencetakan sehingga tidak perlu lagi memperpanjang masa berlaku surat keterangan (suket).

Politikus Demokrat itu mengatakan, e-KTP menjadi syarat wajib bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Jika tidak memiliki e-KTP, minimal mengantongi suket. Tanpa kedua dokumen tersebut, meski memiliki hak pilih, tidak bisa menyalurkan dukungan.

Baca Juga :  Pelayanan E-KTP Belum Normal

Ismail berharap, seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suaranya. Dengan demikian, warga yang belum memiliki e-KTP atau suket harus segera mengurus. ”Jangan sampai hak pilih hangus lantaran tidak memiliki dokumen itu,” katanya.

Kepala Dispendukcapil Pamekasan Herman Kusnadi mengatakan, sosialisasi akan dilakukan. Sosialisasi akan dilakukan secara maksimal. ”Sesuai rekomendasi dewan, kami akan lakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa,” katanya.

Herman menyampaikan jika ada pengajuan, dalam waktu beberapa menit bisa diproses. Pengajuan pencetakan e-KTP itu harus melengkapi beberapa persyaratan. Salah satunya, fotokopi kartu keluarga (KK).

 

PAMEKASAN – Menjelang pilkada serentak 2018, pemerintah menggenjot kesiapan pendistribusian e-KTP kepada masyarakat. Dewan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke Dispendukcapil Pamekasan kemarin (23/4). Sidak itu untuk memastikan jumlah data penduduk yang bermasalah.

Hasil sidak itu menunjukkan 36 ribu keping e-KTP belum terdistribusi. Warga yang bersangkutan belum mengajukan permohonan pencetakan. Padahal, Dispencukcapil Pamekasan mengaku siap mencetak.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, sebanyak 36 ribu warga itu sudah melakukan perekaman. Bahkan, datanya sudah masuk di database di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta selesai dilakukan penunggalan NIK.


Dengan demikian, keping e-KTP sudah bisa dicetak melalui Dispendukcapil Pamekasan. Sayangnya, sampai sekarang pencetakan belum dilakukan. Sebab, pemilik e-KTP itu belum mengajukan cetak.

Baca Juga :  Plt Bupati Lepas¬†Pendistribusian¬†Air Bersih

Komisi I meminta agar dispendukcapil proaktif. Yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi itu bisa melalui pengumuman mulai dari tingkat kecamatan hingga pelosok desa. ”Wajib segera disosialisasikan,” katanya.

Ismail mengatakan, puluhan ribu warga yang belum mengajukan permohonan pencetakan itu bisa disebabkan beberapa faktor. Salah satunya faktor ketidaktahuan bahwa pemerintah sudah siap mencetak. Akibatnya, warga belum mengajukan pencetakan itu.

Dengan demikian, dispendukcapil harus segera menyampaikan informasi itu. Tujuannya, agar masyarakat segera mengajukan pencetakan sehingga tidak perlu lagi memperpanjang masa berlaku surat keterangan (suket).

Politikus Demokrat itu mengatakan, e-KTP menjadi syarat wajib bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Jika tidak memiliki e-KTP, minimal mengantongi suket. Tanpa kedua dokumen tersebut, meski memiliki hak pilih, tidak bisa menyalurkan dukungan.

Baca Juga :  Calon Bupati-Wabup di Pamekasan Belum Lepas Jabatan

Ismail berharap, seluruh warga yang memiliki hak pilih bisa menyalurkan suaranya. Dengan demikian, warga yang belum memiliki e-KTP atau suket harus segera mengurus. ”Jangan sampai hak pilih hangus lantaran tidak memiliki dokumen itu,” katanya.

Kepala Dispendukcapil Pamekasan Herman Kusnadi mengatakan, sosialisasi akan dilakukan. Sosialisasi akan dilakukan secara maksimal. ”Sesuai rekomendasi dewan, kami akan lakukan sosialisasi ke kecamatan dan desa,” katanya.

Herman menyampaikan jika ada pengajuan, dalam waktu beberapa menit bisa diproses. Pengajuan pencetakan e-KTP itu harus melengkapi beberapa persyaratan. Salah satunya, fotokopi kartu keluarga (KK).

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/