alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Aktivis GMNI Desak DPRD Pamekasan Kaji Data Honorer, Ini Alasannya

PAMEKASAN – Perbedaan data jumlah honorer mengancam APBD Pamekasan 2020. Keuangan daerah bisa bocor ratusan juta jika insentif honorer dibayar sesuai usulan rencana kerja dan anggaran (RKA) Disdik Pamekasan.

Sementara, jumlah honorer yang sebenarnya sesuai data dalam draf jawaban eksekutif atas PU Fraksi terhadap RAPBD 2020. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Aktivis GMNI Pamekasan Humaidi mengatakan, perbedaan data itu harus segera disikapi. Legislatif selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan harus mencermati dan mengkaji data tersebut.

Persoalan data tidak boleh dianggap remeh. Dampaknya bisa fatal terhadap pengeluaraan anggaran untuk pembayaran insentif. Jika dikalkulasi, kebocoran anggaran bisa mencapai Rp 487.200.000. Itu hasil penghitungan insentif honorer dikalikan selisih jumlah honorer.

Baca Juga :  Kadisdikbud Janjikan Ayu Dapat Beasiswa Santri

Saat ini, RAPBD 2020 dalam tahap pembahasan. Jika ditemukan kejanggalan harus dipertanyakan. Legislatif harus tegas mencoret jika usulan anggaran menyalahi aturan. ”Jangan anggap remeh persoalan ini, harus segera diluruskan,” ingat Humaidi.

Humaidi mengatakan, pemerintah pusat mewanti-wanti pemerintah di daerah untuk tidak merekrut tenaga honorer. Seharusnya, data honorer di Pamekasan tetap alias tidak bertambah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam berjanji segera menelusuri persoalan tersebut. Disdik Pamekasan selaku OPD yang bertanggung jawab akan dimintai klarifikasi. ”Akan segera kami tindak lanjuti,” janjinya. (pen/luq)

PAMEKASAN – Perbedaan data jumlah honorer mengancam APBD Pamekasan 2020. Keuangan daerah bisa bocor ratusan juta jika insentif honorer dibayar sesuai usulan rencana kerja dan anggaran (RKA) Disdik Pamekasan.

Sementara, jumlah honorer yang sebenarnya sesuai data dalam draf jawaban eksekutif atas PU Fraksi terhadap RAPBD 2020. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan tersebut.

Aktivis GMNI Pamekasan Humaidi mengatakan, perbedaan data itu harus segera disikapi. Legislatif selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan harus mencermati dan mengkaji data tersebut.


Persoalan data tidak boleh dianggap remeh. Dampaknya bisa fatal terhadap pengeluaraan anggaran untuk pembayaran insentif. Jika dikalkulasi, kebocoran anggaran bisa mencapai Rp 487.200.000. Itu hasil penghitungan insentif honorer dikalikan selisih jumlah honorer.

Baca Juga :  Polres Dalami Penimbunan Rastra

Saat ini, RAPBD 2020 dalam tahap pembahasan. Jika ditemukan kejanggalan harus dipertanyakan. Legislatif harus tegas mencoret jika usulan anggaran menyalahi aturan. ”Jangan anggap remeh persoalan ini, harus segera diluruskan,” ingat Humaidi.

Humaidi mengatakan, pemerintah pusat mewanti-wanti pemerintah di daerah untuk tidak merekrut tenaga honorer. Seharusnya, data honorer di Pamekasan tetap alias tidak bertambah.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Khairul Umam berjanji segera menelusuri persoalan tersebut. Disdik Pamekasan selaku OPD yang bertanggung jawab akan dimintai klarifikasi. ”Akan segera kami tindak lanjuti,” janjinya. (pen/luq)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Tak Ada Polwan di Kepulauan Sumenep

Gerebek Pasangan Pemuda Dalam Kos

Mayoritas OPD Bertipe Rendah

Polisi Lubangi Betis Begal

Artikel Terbaru

/