alexametrics
20.8 C
Madura
Wednesday, August 17, 2022

Reklamasi Pantai Kian Ramai, DLH Tak Berkutik

PAMEKASAN – Sepanjang bibir pantai Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, sesak dengan aktivitas reklamasi. Warga menimbun bibir pantai untuk dijadikan daratan baru sebagai pemukiman dan tempat usaha.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), aktivitas penimbunan masih berlangsung hingga Rabu (22/11). Pemerintah mengaku tidak bisa mencegah aktivitas yang dapat merusak lingkungan pantai itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengatakan, ada sejumlah titik yang ditimbun warga. Pemerintah sempat turun ke lapangan untuk mengroscek aktivitas tersebut.

Hasilnya, pemerintah tidak bisa mencegah atau menghentikan reklamasi itu. Sebab, warga yang menimbun bibir pantai itu ternyata memiliki hak kepemilikan tanah. Hak tersebut ditunjukkan dengan sertifikat.

Rata-rata, reklamasi itu berada di titik yang sudah dikavling dan ada bukti kepemilikan. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menyetop aktivitas penimbunan pinggir pantai itu. ”Kami tidak bisa mencegah, apalagi menyetop,” katanya.

Baca Juga :  PT Dua Putri Kedaton Dukung Penuh Vaksinasi

Jabir menyatakan, perizinan reklamasi sebenarnya cukup sulit. Masyarakat harus mengurus izin tersebut ke Pemprov Jatim. Meski demikian, harus ada rekomendasi dari pemkab.

Salah satunya, rekomendasi dari dinas perikanan. Sebab, khawatir aktivitas penimbunan berada pada titik konservasi. Kemudian, harus ada rekomendasi dari bappeda mengenai tata ruang.

Lalu, rekomendasi lain adalah yang dikeluarkan DLH berkaitan dengan dampak lingkungan. Rekomendasi itu menjadi pertimbangan dan landasan bagi pemprov dalam mengeluarkan izin.

Mengenai reklamasi di Desa Ambat, ada satu titik yang berskala besar. Reklamasi itu sudah berizin lengkap. Sementara beberapa titik lainnya, masih tahap pengurukan di titik yang sudah bersertifikat.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pengawasan terhadap reklamasi harus maksimal. Mengingat, jika aktivitas itu tidak dilakukan dengan benar, bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

Baca Juga :  Mideast Tour Berangkatkan Ratusan Jamaah

Pemerintah hendaknya meningkatkan selektivitas pengeluaran izin agar warga atau perusahaan tidak sembarangan melakukan reklamasi pantai. Pemkab harus mendukung upaya pemerintah dalam menyeleksi perizinan reklamasi.

”Dulu, reklamasi cukup meminta izin pemerintah daerah. Tapi sejak 2015, izin reklamasi harus ke provinsi. Itu dilakukan untuk memperketat perizinan. Pemerintah daerah harus ikut andil mengawasi reklamasi,” tandasnya.

PAMEKASAN – Sepanjang bibir pantai Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, sesak dengan aktivitas reklamasi. Warga menimbun bibir pantai untuk dijadikan daratan baru sebagai pemukiman dan tempat usaha.

Pantauan Jawa Pos Radar Madura (JPRM), aktivitas penimbunan masih berlangsung hingga Rabu (22/11). Pemerintah mengaku tidak bisa mencegah aktivitas yang dapat merusak lingkungan pantai itu.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pamekasan Amin Jabir mengatakan, ada sejumlah titik yang ditimbun warga. Pemerintah sempat turun ke lapangan untuk mengroscek aktivitas tersebut.


Hasilnya, pemerintah tidak bisa mencegah atau menghentikan reklamasi itu. Sebab, warga yang menimbun bibir pantai itu ternyata memiliki hak kepemilikan tanah. Hak tersebut ditunjukkan dengan sertifikat.

Rata-rata, reklamasi itu berada di titik yang sudah dikavling dan ada bukti kepemilikan. Akibatnya, pemerintah tidak bisa menyetop aktivitas penimbunan pinggir pantai itu. ”Kami tidak bisa mencegah, apalagi menyetop,” katanya.

Baca Juga :  24 Poktan Penerima Bantuan Diminta Diverifikasi Ulang

Jabir menyatakan, perizinan reklamasi sebenarnya cukup sulit. Masyarakat harus mengurus izin tersebut ke Pemprov Jatim. Meski demikian, harus ada rekomendasi dari pemkab.

Salah satunya, rekomendasi dari dinas perikanan. Sebab, khawatir aktivitas penimbunan berada pada titik konservasi. Kemudian, harus ada rekomendasi dari bappeda mengenai tata ruang.

- Advertisement -

Lalu, rekomendasi lain adalah yang dikeluarkan DLH berkaitan dengan dampak lingkungan. Rekomendasi itu menjadi pertimbangan dan landasan bagi pemprov dalam mengeluarkan izin.

Mengenai reklamasi di Desa Ambat, ada satu titik yang berskala besar. Reklamasi itu sudah berizin lengkap. Sementara beberapa titik lainnya, masih tahap pengurukan di titik yang sudah bersertifikat.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, pengawasan terhadap reklamasi harus maksimal. Mengingat, jika aktivitas itu tidak dilakukan dengan benar, bisa berdampak buruk pada lingkungan sekitar.

Baca Juga :  Jembatan Penghubung Antardesa Ambruk

Pemerintah hendaknya meningkatkan selektivitas pengeluaran izin agar warga atau perusahaan tidak sembarangan melakukan reklamasi pantai. Pemkab harus mendukung upaya pemerintah dalam menyeleksi perizinan reklamasi.

”Dulu, reklamasi cukup meminta izin pemerintah daerah. Tapi sejak 2015, izin reklamasi harus ke provinsi. Itu dilakukan untuk memperketat perizinan. Pemerintah daerah harus ikut andil mengawasi reklamasi,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/