PAMEKASAN – Banyaknya masyarakat yang enggan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) setelah mendapatkan pelayanan kesehatan disesalkan oleh Erfandi (42 tahun), warga Kolor Sumenep Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Epang itu menceritakan, beberapa kali menemukan perilaku peserta yang hanya mau membayar iuran JKN – KIS ketika sakit saja.
Bahkan, dirinya pernah mendapat keluhan dari tetangganya lantaran harus tetap membayar iuran bulanan pasca mendapatkan pelayanan operasi di Rumah Sakit. Padahal, sebagai peserta JKN – KIS, iuran harus tetap dibayarkan meskipun pelayanan kesehatan telah diberikan.
”Saya bilang, sampeyan kemarin di Rumah Sakit habis berapa biayanya andai tidak pakai BPJS? (JKN-red). Ternyata habisnya sekitar 20 juta, langsung saya ajak untuk berhitung. Selisih antara 20 juta dengan 25.500 (iuran peserta mandiri JKN – KIS kelas 3). Kalau baru membayar iuran beberapa kali saja sudah tidak mau membayar lagi kan curang namanya. Padahal untuk operasi itu juga dibantu oleh iuran orang lain. Eh akhirnya bilang mau membayar iuran terus,” ujar ayah satu anak itu.
Tak hanya itu, pegawai swasta di salah satu perusahaan di Pamekasan itu juga menceritakan. Salah satu penyebab keengganan peserta membayar iuran JKN karena merasa rugi dengan iuran yang dikeluarkan. Padahal, iuran yang saat ini dibayarkan oleh peserta JKN – KIS merupakan sarana sebagai gotong royong untuk membantu masyarakat lain yang sedang memerlukan biaya pelayanan kesehatan.
Epang berharap BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada peserta dan masyarakat tentang pentingnya membayar iuran secara disipilin. Sehingga tidak lagi ada orang yang tidak mau membayar iuran setelah memanfaatkan pelayanan kesehatan.
”Kadang orang itu tidak mau membayar iuran itu karena merasa rugi harus membayar iuran bulanan. Padahal kalau kita hitung, iuran yang dibayar itu jumlahnya tidak seberapa dibanding dengan biaya pelayanan kesehatan ketika di Rumah Sakit. Kalau seperti ini terus nanti Program BPJS (JKN – KIS) nya tidak berlanjut yang susah juga pasti masyarakat,” pungkasnya. (*)
PAMEKASAN – Banyaknya masyarakat yang enggan membayar iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS) setelah mendapatkan pelayanan kesehatan disesalkan oleh Erfandi (42 tahun), warga Kolor Sumenep Jawa Timur. Pria yang akrab disapa Epang itu menceritakan, beberapa kali menemukan perilaku peserta yang hanya mau membayar iuran JKN – KIS ketika sakit saja.
Bahkan, dirinya pernah mendapat keluhan dari tetangganya lantaran harus tetap membayar iuran bulanan pasca mendapatkan pelayanan operasi di Rumah Sakit. Padahal, sebagai peserta JKN – KIS, iuran harus tetap dibayarkan meskipun pelayanan kesehatan telah diberikan.
”Saya bilang, sampeyan kemarin di Rumah Sakit habis berapa biayanya andai tidak pakai BPJS? (JKN-red). Ternyata habisnya sekitar 20 juta, langsung saya ajak untuk berhitung. Selisih antara 20 juta dengan 25.500 (iuran peserta mandiri JKN – KIS kelas 3). Kalau baru membayar iuran beberapa kali saja sudah tidak mau membayar lagi kan curang namanya. Padahal untuk operasi itu juga dibantu oleh iuran orang lain. Eh akhirnya bilang mau membayar iuran terus,” ujar ayah satu anak itu.
Tak hanya itu, pegawai swasta di salah satu perusahaan di Pamekasan itu juga menceritakan. Salah satu penyebab keengganan peserta membayar iuran JKN karena merasa rugi dengan iuran yang dikeluarkan. Padahal, iuran yang saat ini dibayarkan oleh peserta JKN – KIS merupakan sarana sebagai gotong royong untuk membantu masyarakat lain yang sedang memerlukan biaya pelayanan kesehatan.
Epang berharap BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi kepada peserta dan masyarakat tentang pentingnya membayar iuran secara disipilin. Sehingga tidak lagi ada orang yang tidak mau membayar iuran setelah memanfaatkan pelayanan kesehatan.
”Kadang orang itu tidak mau membayar iuran itu karena merasa rugi harus membayar iuran bulanan. Padahal kalau kita hitung, iuran yang dibayar itu jumlahnya tidak seberapa dibanding dengan biaya pelayanan kesehatan ketika di Rumah Sakit. Kalau seperti ini terus nanti Program BPJS (JKN – KIS) nya tidak berlanjut yang susah juga pasti masyarakat,” pungkasnya. (*)
