alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, June 28, 2022

Polisi Periksa Pelapor, Terkait Kasus Dugaan Penggelapan PKH dan BPNT

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Setelah menerima pelimpahan dari Polda Jatim, Satreskrim Polres Pamekasan langsung menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana PKH dan BPNT di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar. Buktinya, pelapor perkara tersebut dipanggil dan dimintai keterangan pada Jumat (20/5) lalu.

Ketua Tim Penasihat Hukum Pelapor Bram Satriyo Buono mengatakan, ada tiga orang yang dipanggil polisi. Status mereka dalam kasus tersebut sebagai pelapor. ”Mereka dimintai keterangan secara bergantian. Pelapor itu termasuk penerima manfaat (baik program PKH atau BPNT),” ujarnya.

Menurut Bram, kasus dugaan penggelapan dana bansos PKH dan BPNT terjadi sejak 2018 hingga sekarang. Sebab, keluarga penerima manfaat (KPM) belum pernah menikmati bantuan tersebut. Salah satu warga yang tercatat sebagai KPM tapi belum menerima PKH sejak 2018 adalah Suti Hartini.

Baca Juga :  Umrah Murah Bersama Mideast Tour

Sampai sekarang, Suti Hartini tidak pernah menerima kartu ATM atau dokumen yang menjadi syarat pencairan dana PKH. Mahraden yang merupakan anggota keluarga Suti Hartini juga menegaskan tidak pernah mewakili siapa pun dalam pencairan bantuan tersebut. Sebab, dia juga bekerja ke luar negeri seperti Suti Hartini. ”Dia tidak pernah menerima bantuan,” terangnya.

”Hal serupa juga dialami Muslimah. Dia tercatat sebagai KPM PKH sejak 2018 sampai sekarang. Sejak 2019 sampai sekarang juga belum pernah mendapat BPNTdari pemerintah,” paparnya.

Bram menjelaskan, Muslimah juga menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 2017. Dia baru kembali ke Indonesia pada 2021. Namun, Muslimah belum pernah mendapat hak-haknya sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT. ”ATM atau bukti tanda penerima manfaat lainnya juga tidak diberikan sampai sekarang,” ungkapnya.

Baca Juga :  1.487 Penerima PKH Dicoret Begini Penyebabnya

Karena tidak pernah menerima bantuan, ketiga kliennya melaporkan kasus dugaan penggelapan tersebut ke aparat penegak hukum (APH). Bram menduga oknum aparat perangkat desa tidak pernah memberitahukan kepada pelapor terkait penyaluran bantuan tersebut. ”Awalnya kami laporan ke Polda Jatim, tapi kasus dilimpahkan ke Polres Pamekasan,” tuturnya.

Jawa Pos Radar Madura (JPRM) mencoba menghubungi Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Eka Purnama, baik melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler. Namun, Eka tidak merespons meski terdengar nada sambung. (bil/yan)

PAMEKASAN, Jawa Pos Radar Madura – Setelah menerima pelimpahan dari Polda Jatim, Satreskrim Polres Pamekasan langsung menyelidiki kasus dugaan penggelapan dana PKH dan BPNT di Desa Tamberu, Kecamatan Batumarmar. Buktinya, pelapor perkara tersebut dipanggil dan dimintai keterangan pada Jumat (20/5) lalu.

Ketua Tim Penasihat Hukum Pelapor Bram Satriyo Buono mengatakan, ada tiga orang yang dipanggil polisi. Status mereka dalam kasus tersebut sebagai pelapor. ”Mereka dimintai keterangan secara bergantian. Pelapor itu termasuk penerima manfaat (baik program PKH atau BPNT),” ujarnya.

Menurut Bram, kasus dugaan penggelapan dana bansos PKH dan BPNT terjadi sejak 2018 hingga sekarang. Sebab, keluarga penerima manfaat (KPM) belum pernah menikmati bantuan tersebut. Salah satu warga yang tercatat sebagai KPM tapi belum menerima PKH sejak 2018 adalah Suti Hartini.

Baca Juga :  42.976 Penerima Belum Dapat SP2D Untuk Penyaluran PKH

Sampai sekarang, Suti Hartini tidak pernah menerima kartu ATM atau dokumen yang menjadi syarat pencairan dana PKH. Mahraden yang merupakan anggota keluarga Suti Hartini juga menegaskan tidak pernah mewakili siapa pun dalam pencairan bantuan tersebut. Sebab, dia juga bekerja ke luar negeri seperti Suti Hartini. ”Dia tidak pernah menerima bantuan,” terangnya.

”Hal serupa juga dialami Muslimah. Dia tercatat sebagai KPM PKH sejak 2018 sampai sekarang. Sejak 2019 sampai sekarang juga belum pernah mendapat BPNTdari pemerintah,” paparnya.

Bram menjelaskan, Muslimah juga menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) sejak 2017. Dia baru kembali ke Indonesia pada 2021. Namun, Muslimah belum pernah mendapat hak-haknya sebagai penerima bantuan PKH dan BPNT. ”ATM atau bukti tanda penerima manfaat lainnya juga tidak diberikan sampai sekarang,” ungkapnya.

Baca Juga :  Pemkab Siapkan Bantuan untuk Anak Yatim Piatu

Karena tidak pernah menerima bantuan, ketiga kliennya melaporkan kasus dugaan penggelapan tersebut ke aparat penegak hukum (APH). Bram menduga oknum aparat perangkat desa tidak pernah memberitahukan kepada pelapor terkait penyaluran bantuan tersebut. ”Awalnya kami laporan ke Polda Jatim, tapi kasus dilimpahkan ke Polres Pamekasan,” tuturnya.

Jawa Pos Radar Madura (JPRM) mencoba menghubungi Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Eka Purnama, baik melalui pesan WhatsApp dan telepon seluler. Namun, Eka tidak merespons meski terdengar nada sambung. (bil/yan)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/