alexametrics
27.2 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Serapan Anggaran Dinas PUPR Pamekasan Minim

PAMEKASAN – Realisasi anggaran pembangunan menjadi atensi wakil rakyat. Badan Anggaran DPRD Pamekasan mengkritik serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan.

Anggota Banggar Moh. Ali mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Pamekasan sangat tinggi. Total anggaran pada 2018 senilai Rp 124.698.770.194.

Namun, yang masuk tahap lelang baru Rp 95 miliar. Ironisnya, yang proses lelang tuntas dan dikeluarkan surat perintah kerja (SPK) baru Rp 17 miliar. ”Serapan anggaran ini sangat kecil,” katanya Selasa (22/5).

Ali mengatakan, dinas PUPR merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) sentral. Kinerjanya sangat berpengaruh pada kelancaran aktivitas masyarakat. Manfaat programnya juga sangat banyak.

Baca Juga :  Plafon Pasar Sore Rusak, Dewan Geram

Yakni, berpengaruh pada pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, hingga triwulan kedua 2018, lelang sangat kecil. Bahkan yang proses tendernya selesai baru Rp 17 miliar. ”Itu pun dari DAK (dana alokasi khusus, Red),” ungkap Ali.

Dia mendesak realisasi anggaran dipercepat agar pembangunan berjalan lancar. Menurut dia, semakin lama waktu pengerjaan proyek, pengawasan akan lebih maksimal. Kualitas pekerjaan juga diyakini lebih baik.

Namun sebaliknya, jika pengerjaan proyek fisik mepet, diyakini berpengaruh pada kualitas. Pengawasan juga keteteran. ”Segera lakukan lelang demi pembangunan yang lebih baik,” sarannya.

Kepala Dinas PUPR Pamekasan Totok Hartono membenarkan realisasi anggaran minim. Yang selesai lelang baru Rp 17 miliar dari DAK. Sementara, sisa anggaran masih dalam tahap lelang.

Baca Juga :  Pemerintah Sulit Penuhi RTH 30 Persen

Totok mengatakan, khusus DAK, SPK sudah ditandatangani. Sejumlah lokasi pekerjaan mulai digarap oleh rekanan pemenang lelang. ”Rp 17 miliar ini untuk pembangunan jalan di tiga lokasi,” ujarnya.

Mengenai lelang yang dinilai belum maksimal lantaran jumlahnya minim, Totok mengaku masih dalam proses. Pemerintah memiliki keterbatasan tenaga. Karena itu, lelang dilakukan secara bertahap.

Terkait kekhawatiran terhadap kualitas, Totok mengaku optimistis kualitas pengerjaan baik. Sebab, pengawasan dilakukan secara maksimal. ”Masyarakat juga dipersilakan mengawasi hasil pekerjaan,” tandasnya. 

PAMEKASAN – Realisasi anggaran pembangunan menjadi atensi wakil rakyat. Badan Anggaran DPRD Pamekasan mengkritik serapan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pamekasan.

Anggota Banggar Moh. Ali mengatakan, anggaran pembangunan infrastruktur di Dinas PUPR Pamekasan sangat tinggi. Total anggaran pada 2018 senilai Rp 124.698.770.194.

Namun, yang masuk tahap lelang baru Rp 95 miliar. Ironisnya, yang proses lelang tuntas dan dikeluarkan surat perintah kerja (SPK) baru Rp 17 miliar. ”Serapan anggaran ini sangat kecil,” katanya Selasa (22/5).


Ali mengatakan, dinas PUPR merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) sentral. Kinerjanya sangat berpengaruh pada kelancaran aktivitas masyarakat. Manfaat programnya juga sangat banyak.

Baca Juga :  Hadeh! Sampah Sungai di Pamekasan Tersendat di Kaki Jembatan

Yakni, berpengaruh pada pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya. Namun, hingga triwulan kedua 2018, lelang sangat kecil. Bahkan yang proses tendernya selesai baru Rp 17 miliar. ”Itu pun dari DAK (dana alokasi khusus, Red),” ungkap Ali.

Dia mendesak realisasi anggaran dipercepat agar pembangunan berjalan lancar. Menurut dia, semakin lama waktu pengerjaan proyek, pengawasan akan lebih maksimal. Kualitas pekerjaan juga diyakini lebih baik.

Namun sebaliknya, jika pengerjaan proyek fisik mepet, diyakini berpengaruh pada kualitas. Pengawasan juga keteteran. ”Segera lakukan lelang demi pembangunan yang lebih baik,” sarannya.

Kepala Dinas PUPR Pamekasan Totok Hartono membenarkan realisasi anggaran minim. Yang selesai lelang baru Rp 17 miliar dari DAK. Sementara, sisa anggaran masih dalam tahap lelang.

Baca Juga :  Pengadaan Obat Puskesmas Gagal

Totok mengatakan, khusus DAK, SPK sudah ditandatangani. Sejumlah lokasi pekerjaan mulai digarap oleh rekanan pemenang lelang. ”Rp 17 miliar ini untuk pembangunan jalan di tiga lokasi,” ujarnya.

Mengenai lelang yang dinilai belum maksimal lantaran jumlahnya minim, Totok mengaku masih dalam proses. Pemerintah memiliki keterbatasan tenaga. Karena itu, lelang dilakukan secara bertahap.

Terkait kekhawatiran terhadap kualitas, Totok mengaku optimistis kualitas pengerjaan baik. Sebab, pengawasan dilakukan secara maksimal. ”Masyarakat juga dipersilakan mengawasi hasil pekerjaan,” tandasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/