alexametrics
25.3 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Belasan Desa Belum Cairkan DD, Hambat Pengajuan Tahap Kedua

PAMEKASAN – Dana desa (DD) belum terealisasi seratus persen. Dari 178 desa di Pamekasan, yang mencairkan dana untuk pembangunan itu 161 desa. Sementara 17 desa yang lain belum mengajukan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, DD tahap pertama 20 persen dari total anggaran mulai dicairkan. Sebanyak 161 desa sudah mengajukan. Total pagu anggaran DD Pamekasan Rp 162.867.890.000.

Total anggaran yang dicairkan pada tahap pertama Rp 29.732.447.000. ”Sebanyak 17 desa yang belum mengajukan pencairan tersebar di 13 kecamatan,” katanya Selasa (22/5).

Taufik mengatakan, secara teknis pengajuan pencairan DD berada di bawah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Tetapi, pencairan keuangan tetap melalui BKD. Pria asal Sumenep itu mengatakan, pencairan tahap pertama berpengaruh pada pencairan tahap selanjutnya. Jika pada tahap pertama bermasalah, tahap selanjutnya tidak bisa dicairkan. ”Realisasi DD harus benar-benar maksimal,” katanya.

Baca Juga :  Ratusan Desa di Sumenep Belum Miliki BUMDes

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, realisasi DD harus maksimal. Dana yang salah satu fungsinya untuk peningkatan pembangunan itu harus tepat sasaran dan segera direalisasikan. Tujuannya, agar pembangunan di desa berjalan lancar.

Dengan demikian, manfaat pembangunan tersebut bisa segera dirasakan masyarakat. ”Dana desa harus segera direalisasikan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tandas Ismail.

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Pamekasan Mutakin menyampaikan, belum tuntasnya pengajuan pencairan DD ini diklaim tidak mengganggu progres kegiatan desa yang bakal dilaksanakan selama tujuh bulan ke depan. Tetapi, Mutakin mengakui pencairan dana desa di tahap kedua akan banyak berpengaruh. ”Saya harapkan bulan ini bisa selesai 100 persen. Tapi, ternyata banyak hambatan di bawah,” katanya.

Baca Juga :  Kasus Korupsi Tanah Kas Desa Lurah Kolpajung Resmi Ditahan

Hambatan yang dihadapi pemerintahan desa itu seperti penyusunan teknis kegiatan fisik. Pemerintah desa memang sudah dibantu pendamping desa. Namun, pendampingan itu belum bisa berjalan optimal. Sebab, ada aturan baru dalam penyusunan APBDes kali ini.

”Penyusunan perencanaan teknis ini yang rumit. Kalau salah, dikhawatirkan justru ada aturan yang dilanggar. Ini yang membuat lama sebenarnya,” klaimnya.

Mutakin membandingkan proses pencairan dana desa tahun ini dengan tahun lalu. Menurut dia, lebih cepat tahun lalu karena tidak menggunakan aturan baru untuk kegiatan fisik. ”Memang agak tersendatnya di situ. Kami harap bulan ini tuntas, toh desa yang belum mengajukan tinggal sedikit,” tukasnya.

 

PAMEKASAN – Dana desa (DD) belum terealisasi seratus persen. Dari 178 desa di Pamekasan, yang mencairkan dana untuk pembangunan itu 161 desa. Sementara 17 desa yang lain belum mengajukan.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Taufikurrachman mengatakan, DD tahap pertama 20 persen dari total anggaran mulai dicairkan. Sebanyak 161 desa sudah mengajukan. Total pagu anggaran DD Pamekasan Rp 162.867.890.000.

Total anggaran yang dicairkan pada tahap pertama Rp 29.732.447.000. ”Sebanyak 17 desa yang belum mengajukan pencairan tersebar di 13 kecamatan,” katanya Selasa (22/5).


Taufik mengatakan, secara teknis pengajuan pencairan DD berada di bawah dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Tetapi, pencairan keuangan tetap melalui BKD. Pria asal Sumenep itu mengatakan, pencairan tahap pertama berpengaruh pada pencairan tahap selanjutnya. Jika pada tahap pertama bermasalah, tahap selanjutnya tidak bisa dicairkan. ”Realisasi DD harus benar-benar maksimal,” katanya.

Baca Juga :  Disdik Pamekasan Sukses Monitoring Pengelolaan BOS 2017

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail mengatakan, realisasi DD harus maksimal. Dana yang salah satu fungsinya untuk peningkatan pembangunan itu harus tepat sasaran dan segera direalisasikan. Tujuannya, agar pembangunan di desa berjalan lancar.

Dengan demikian, manfaat pembangunan tersebut bisa segera dirasakan masyarakat. ”Dana desa harus segera direalisasikan agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” tandas Ismail.

Kabid Pemerintahan Desa DPMD Pamekasan Mutakin menyampaikan, belum tuntasnya pengajuan pencairan DD ini diklaim tidak mengganggu progres kegiatan desa yang bakal dilaksanakan selama tujuh bulan ke depan. Tetapi, Mutakin mengakui pencairan dana desa di tahap kedua akan banyak berpengaruh. ”Saya harapkan bulan ini bisa selesai 100 persen. Tapi, ternyata banyak hambatan di bawah,” katanya.

Baca Juga :  Coret 23.632 Calon Penerima

Hambatan yang dihadapi pemerintahan desa itu seperti penyusunan teknis kegiatan fisik. Pemerintah desa memang sudah dibantu pendamping desa. Namun, pendampingan itu belum bisa berjalan optimal. Sebab, ada aturan baru dalam penyusunan APBDes kali ini.

”Penyusunan perencanaan teknis ini yang rumit. Kalau salah, dikhawatirkan justru ada aturan yang dilanggar. Ini yang membuat lama sebenarnya,” klaimnya.

Mutakin membandingkan proses pencairan dana desa tahun ini dengan tahun lalu. Menurut dia, lebih cepat tahun lalu karena tidak menggunakan aturan baru untuk kegiatan fisik. ”Memang agak tersendatnya di situ. Kami harap bulan ini tuntas, toh desa yang belum mengajukan tinggal sedikit,” tukasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/