alexametrics
21.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

PGRI Dorong Terbitkan SK GTT Nonkategori

PAMEKASAN – Permintaan Forum Guru Honorer Nonkategori Pamekasan agar pemerintah menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai legalitas mendapat dukungan. Dukungan itu datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan.

Sekretaris PGRI Pamekasan Syaiful Bahri mengatakan, keinginan guru tidak tetap (GTT) nonkategori memiliki pengakuan dari pemerintah sangat lumrah. Harapannya, mereka bekerja memiliki landasan. Legalitas status itu juga akan menekan intimidasi terhadap guru honorer nonkategori tersebut.

Berdasarkan informasi dari guru, pernah terjadi perlakuan kurang baik dari pimpinan sekolah. Semisal, ancaman pemecatan. Dengan SK tersebut, kepala sekolah tidak berhak memecat dengan sewenang-wenang. Guru akan mengajar dengan nyaman tanpa takut terhadap ancaman pemecatan tersebut.

Syaiful menyampaikan, guru honorer kategori dua (K2) memiliki SK dari pemerintah. Dirasa tidak berlebihan jika GTT nonkategori itu juga meminta SK tersebut. Apalagi, jika dilihat dari masa kerja, tidak kalah dengan honorer K2.

Baca Juga :  Perjuangan Mahfudi, Guru Honorer Pulau Giligenting, Sumenep

Masa kerja guru honorer nonkategori ada yang sepuluh hingga belasan tahun. Tetapi, sejauh ini mereka belum menerima haknya dengan baik. Di antaranya, hak kesejahteraan, kesehatan, dan legalitas.

PGRI berharap, ada keseimbangan perlakuan dari pemerintah terhadap guru honorer nonkategori itu. Hak dan kewajibannya harus seimbang. ”Walaupun adil, tidak harus sama. Minimal ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” katanya kemarin (22/2).

Pria murah senyum itu menyampaikan, meski honor yang diterima GTT nonkategori itu sangat tidak layak, mereka tetap menjalankan kewajibannya dengan baik. Proses belajar mengajar berjalan optimal. ”Kami berharap ada perhatian dari pemerintah,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, surat pengangkatan GTT yang ditandatangani kepala sekolah sudah mewakili pemerintah. Guru honorer K2 awalnya juga hanya mengantongi SK kepala sekolah.

Dengan demikian, dia meminta kepada guru honorer nonkategori untuk tidak mempermasalahkan legalitas. Sebab, di mata hukum mereka sangat legal. ”SK sekolah itu sudah pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  Ketuk Pintu Langit, Pemkab Canangkan Gerakan Pamekasan Bersalawat

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengaku geram mendengar informasi intimidasi terhadap guru. Dia meminta, jika terulang kembali, dipersilakan mengadu kepada dewan. Wakil rakyat akan turun langsung.

Jika terbukti melakukan intimidasi, akan direkomendasi kepada bupati agar kepala sekolah yang bersangkutan dicopot. ”Silakan adukan kepada kami. Kami akan langsung tindak lanjuti,” katanya.

Puluhan guru honorer nonkategori mendatangi Komisi IV DPRD Pamekasan pada Kamis (21/2). Mereka menyampaikan keluh kesah selama mengabdi sebagai pendidik. Di antaranya, persoalan kesejahteraan yang dinilai sangat tidak layak.

Guru honorer nonkategori itu hanya digaji Rp 150 setiap bulan. Sementara, jadwal mengajarnya penuh selama sepekan. Mereka hanya memiliki jatah libur di hari Minggu. Jumlah guru honorer nonkategori 1.789 orang.

PAMEKASAN – Permintaan Forum Guru Honorer Nonkategori Pamekasan agar pemerintah menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai legalitas mendapat dukungan. Dukungan itu datang dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pamekasan.

Sekretaris PGRI Pamekasan Syaiful Bahri mengatakan, keinginan guru tidak tetap (GTT) nonkategori memiliki pengakuan dari pemerintah sangat lumrah. Harapannya, mereka bekerja memiliki landasan. Legalitas status itu juga akan menekan intimidasi terhadap guru honorer nonkategori tersebut.

Berdasarkan informasi dari guru, pernah terjadi perlakuan kurang baik dari pimpinan sekolah. Semisal, ancaman pemecatan. Dengan SK tersebut, kepala sekolah tidak berhak memecat dengan sewenang-wenang. Guru akan mengajar dengan nyaman tanpa takut terhadap ancaman pemecatan tersebut.


Syaiful menyampaikan, guru honorer kategori dua (K2) memiliki SK dari pemerintah. Dirasa tidak berlebihan jika GTT nonkategori itu juga meminta SK tersebut. Apalagi, jika dilihat dari masa kerja, tidak kalah dengan honorer K2.

Baca Juga :  Ratusan Guru Sukwan Dicoret Begini Penjelasannya

Masa kerja guru honorer nonkategori ada yang sepuluh hingga belasan tahun. Tetapi, sejauh ini mereka belum menerima haknya dengan baik. Di antaranya, hak kesejahteraan, kesehatan, dan legalitas.

PGRI berharap, ada keseimbangan perlakuan dari pemerintah terhadap guru honorer nonkategori itu. Hak dan kewajibannya harus seimbang. ”Walaupun adil, tidak harus sama. Minimal ada keseimbangan antara hak dan kewajiban,” katanya kemarin (22/2).

Pria murah senyum itu menyampaikan, meski honor yang diterima GTT nonkategori itu sangat tidak layak, mereka tetap menjalankan kewajibannya dengan baik. Proses belajar mengajar berjalan optimal. ”Kami berharap ada perhatian dari pemerintah,” katanya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan Moch. Tarsun mengatakan, surat pengangkatan GTT yang ditandatangani kepala sekolah sudah mewakili pemerintah. Guru honorer K2 awalnya juga hanya mengantongi SK kepala sekolah.

Dengan demikian, dia meminta kepada guru honorer nonkategori untuk tidak mempermasalahkan legalitas. Sebab, di mata hukum mereka sangat legal. ”SK sekolah itu sudah pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  BRI Pamekasan Serahkan Mobil Operasional ke Pemkab

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengaku geram mendengar informasi intimidasi terhadap guru. Dia meminta, jika terulang kembali, dipersilakan mengadu kepada dewan. Wakil rakyat akan turun langsung.

Jika terbukti melakukan intimidasi, akan direkomendasi kepada bupati agar kepala sekolah yang bersangkutan dicopot. ”Silakan adukan kepada kami. Kami akan langsung tindak lanjuti,” katanya.

Puluhan guru honorer nonkategori mendatangi Komisi IV DPRD Pamekasan pada Kamis (21/2). Mereka menyampaikan keluh kesah selama mengabdi sebagai pendidik. Di antaranya, persoalan kesejahteraan yang dinilai sangat tidak layak.

Guru honorer nonkategori itu hanya digaji Rp 150 setiap bulan. Sementara, jadwal mengajarnya penuh selama sepekan. Mereka hanya memiliki jatah libur di hari Minggu. Jumlah guru honorer nonkategori 1.789 orang.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/