alexametrics
22.7 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

30 Persen DD-ADD untuk Serap Tenaga Kerja

PAMEKASAN – Alokasi dana desa (ADD) di Pamekasan tahun ini mengalami penurunan Rp 4.861.256.100. Bila tahun lalu pemkab menyediakan ADD Rp 94.648.788.200, pada 2018 ADD cuma dianggarkan Rp 89.787.532.100.

Tetapi, penurunan ADD itu tidak akan berpengaruh signifikan. Sebab, desa tetap mendapatkan anggaran besar. Meski ADD berkurang, dana desa (DD) tahun ini justru bertambah Rp 11.282.593.000.

Tahun lalu, Pamekasan mendapat DD Rp 154.653.592.000 dari pemerintah pusat. Sementara DD tahun ini meningkat menjadi Rp 165.936.185.000.

Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Lituhayu mengatakan, plotting ADD dikeluarkan oleh BKD. Menurut dia, ada pertimbangan mengapa ADD tahun ini turun.

”Secara umum, APBD tahun ini berkurang. Termasuk variabel jumlah penduduk dan warga miskin terus berubah,” ucap Yayuk, panggilan akrab Lituhayu, kepada Jawa Pos Radar Madura Kamis (22/2). Dia menyarankan pemerintah desa segera menyusun APBDes agar pelaksanaan kegiatan tidak molor di akhir tahun.

Baca Juga :  Raperda RTH Pamekasan Tunggu Evaluasi Gubernur Jatim

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin menyampaikan, setelah dicek, 178 desa belum menyusun APBDes. ”Ternyata belum semua,” katanya.

Muttaqin berjanji akan segera melakukan langkah-langkah untuk mendorong desa agar segera menyetorkan penyusunan APBDes dan LPj APBDes untuk pencairan DD dan ADD. Sebab, pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, harus segera dijalankan.

”Semua desa sedang berproses. Walaupun belum selesai, tetapi saya yakin dalam waktu dekat akan selesai,” janjinya. Sebelumnya, pihaknya memberi target penyusunan APBDes selesai paling lambat awal Februari. Tetapi, sampai saat ini belum ada satu pun APBDes yang selesai. ”Sudah melewati target. Insya Allah awal Maret selesai,” terangnya.

Baca Juga :  Garap Wisata Terintegrasi untuk Dongkrak Wisatawan

Muttaqin mengakui, DD dan ADD yang dititipkan ke pemerintah desa belum berdampak pada peningkatan dan perputaran ekonomi desa. Menurut dia, sudah ada penekanan dari Kemendes PDTT untuk menerapkan program padat karya. ”Selain ada perbaikan infrastruktur, harus ada penyerapan tenaga kerja di setiap desa,” ucapnya.

Dia menjelaskan, penyerapan tenaga kerja untuk setiap kegiatan sekitar 30 persen. Muttaqin mengaku, memang tidak semua kegiatan membutuhkan tenaga kerja. Tetapi, setiap kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja harus melibatkan masyarakat desa.

”Terutama kegiatan fisik. Yang kami harapkan, desa bisa maksimal menyerap tenaga kerja,” tandasnya. Itu dilakukan, kata Muttaqin, agar DD dan ADD bisa membuat masyarakat desa sejahtera.

 

 

 

PAMEKASAN – Alokasi dana desa (ADD) di Pamekasan tahun ini mengalami penurunan Rp 4.861.256.100. Bila tahun lalu pemkab menyediakan ADD Rp 94.648.788.200, pada 2018 ADD cuma dianggarkan Rp 89.787.532.100.

Tetapi, penurunan ADD itu tidak akan berpengaruh signifikan. Sebab, desa tetap mendapatkan anggaran besar. Meski ADD berkurang, dana desa (DD) tahun ini justru bertambah Rp 11.282.593.000.

Tahun lalu, Pamekasan mendapat DD Rp 154.653.592.000 dari pemerintah pusat. Sementara DD tahun ini meningkat menjadi Rp 165.936.185.000.


Kabid Anggaran Badan Keuangan Daerah (BKD) Pamekasan Lituhayu mengatakan, plotting ADD dikeluarkan oleh BKD. Menurut dia, ada pertimbangan mengapa ADD tahun ini turun.

”Secara umum, APBD tahun ini berkurang. Termasuk variabel jumlah penduduk dan warga miskin terus berubah,” ucap Yayuk, panggilan akrab Lituhayu, kepada Jawa Pos Radar Madura Kamis (22/2). Dia menyarankan pemerintah desa segera menyusun APBDes agar pelaksanaan kegiatan tidak molor di akhir tahun.

Baca Juga :  Renovasi Monumen Arek Lancor Dikebut

Kabid Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin menyampaikan, setelah dicek, 178 desa belum menyusun APBDes. ”Ternyata belum semua,” katanya.

Muttaqin berjanji akan segera melakukan langkah-langkah untuk mendorong desa agar segera menyetorkan penyusunan APBDes dan LPj APBDes untuk pencairan DD dan ADD. Sebab, pelaksanaan pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, harus segera dijalankan.

- Advertisement -

”Semua desa sedang berproses. Walaupun belum selesai, tetapi saya yakin dalam waktu dekat akan selesai,” janjinya. Sebelumnya, pihaknya memberi target penyusunan APBDes selesai paling lambat awal Februari. Tetapi, sampai saat ini belum ada satu pun APBDes yang selesai. ”Sudah melewati target. Insya Allah awal Maret selesai,” terangnya.

Baca Juga :  Kades Hasin: Kalau Dianggap Fiktif, Saya Korban Permendes

Muttaqin mengakui, DD dan ADD yang dititipkan ke pemerintah desa belum berdampak pada peningkatan dan perputaran ekonomi desa. Menurut dia, sudah ada penekanan dari Kemendes PDTT untuk menerapkan program padat karya. ”Selain ada perbaikan infrastruktur, harus ada penyerapan tenaga kerja di setiap desa,” ucapnya.

Dia menjelaskan, penyerapan tenaga kerja untuk setiap kegiatan sekitar 30 persen. Muttaqin mengaku, memang tidak semua kegiatan membutuhkan tenaga kerja. Tetapi, setiap kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja harus melibatkan masyarakat desa.

”Terutama kegiatan fisik. Yang kami harapkan, desa bisa maksimal menyerap tenaga kerja,” tandasnya. Itu dilakukan, kata Muttaqin, agar DD dan ADD bisa membuat masyarakat desa sejahtera.

 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/