alexametrics
18.5 C
Madura
Thursday, June 30, 2022

Serapan Rastra Baru 57 Persen, Batas Akhir Desember

PAMEKASAN – Pendistribusian bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) tidak lancar. Hingga saat ini baru 57 persen beras yang terserap. Padahal, ambang batas penyerapan berakhir 15 Desember 2017.

Data Bulog Sub Divre Madura XII, jumlah total bantuan rastra setiap bulan 14.896.440 ton. Jumlah tersebut belum termasuk alokasi 13 dan 14. Setiap bulan beras yang seharusnya ditebus 1.241.370 ton.

Pemkab Pamekasan mengakui distribusi rastra masih minim. Data terbaru, hanya 75 persen yang terserap dari total alokasi bantuan. Pemerintah mengklaim telah mendorong kepala desa (Kades) melakukan penebusan.

Pemerintah juga meminta mencari tahu penyebab penyerapan bantuan untuk keluarga miskin itu minim. Berdasarkan pengakuan Kades, penyerapan minim lantaran mereka khawatir mendapat protes dari warga karena daftar penerima manfaat (DPM) berubah.

Baca Juga :  Sesalkan Petugas Tes CPNS Teledor

Kemudian, masih ditemukan penerima bantuan raskin yang kurang layak. Sementara, ada yang lebih layak tetapi tidak terdaftar dalam DPM. ”Alasan kepala desa begitu,” terang Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Pamekasan Prama Jaya, Selasa (21/11).

Bantuan itu untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Jika tidak ditebus, masyarakat menjadi korban. ”Sudah enam kali kami turun. Kami akan terus berupaya agar serapan rastra ini semakin meningkat,” katanya.

Sekretaris Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan Farid Afandi mengatakan, sejak Maret 2017 ada perubahan daftar keluarga penerima manfaat (KPM). Perubahan data dari pemerintah pusat itu sangat berpengaruh terhadap distribusi rastra. Sebab, ada desa yang penerima rastra berkurang, ada pula yang bertambah. ”Masyarakat mengira Kades yang mengubah data,” katanya.

Baca Juga :  Panitia Festival Sapi Sonok di Pamekassan Tak Sediakan Tempat Parkir

Kades tidak menebus rastra lantaran khawatir terjadi gejolak di tengah masyarakat. Sebab, ada masyarakat yang sebelumnya menerima tiba-tiba tidak tercantum. Ada pula masyarakat yang secara ekonomi mampu, tetapi tercantum sebagai penerima.

Dengan demikian, sementara Kades memilih tidak menebus. Kades menyosialisasikan perubahan data terlebih dahulu. Jika masyarakat menerima, penebusan akan dilakukan.

KPM yang dipakai adalah data 2011 yang disempurnakan 2015. Tak ayal, kerap ditemukan data kurang valid. Farid mengatakan, Kades menginginkan distribusi rastra berjalan maksimal. ”Kades sama sekali tidak dilibatkan dalam verifikasi data penerima rastra,” ucapnya.

PAMEKASAN – Pendistribusian bantuan beras untuk keluarga sejahtera (rastra) tidak lancar. Hingga saat ini baru 57 persen beras yang terserap. Padahal, ambang batas penyerapan berakhir 15 Desember 2017.

Data Bulog Sub Divre Madura XII, jumlah total bantuan rastra setiap bulan 14.896.440 ton. Jumlah tersebut belum termasuk alokasi 13 dan 14. Setiap bulan beras yang seharusnya ditebus 1.241.370 ton.

Pemkab Pamekasan mengakui distribusi rastra masih minim. Data terbaru, hanya 75 persen yang terserap dari total alokasi bantuan. Pemerintah mengklaim telah mendorong kepala desa (Kades) melakukan penebusan.


Pemerintah juga meminta mencari tahu penyebab penyerapan bantuan untuk keluarga miskin itu minim. Berdasarkan pengakuan Kades, penyerapan minim lantaran mereka khawatir mendapat protes dari warga karena daftar penerima manfaat (DPM) berubah.

Baca Juga :  19 Desa Ini Tak Tebus Rastra 2017

Kemudian, masih ditemukan penerima bantuan raskin yang kurang layak. Sementara, ada yang lebih layak tetapi tidak terdaftar dalam DPM. ”Alasan kepala desa begitu,” terang Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Pamekasan Prama Jaya, Selasa (21/11).

Bantuan itu untuk membantu meringankan beban masyarakat miskin. Jika tidak ditebus, masyarakat menjadi korban. ”Sudah enam kali kami turun. Kami akan terus berupaya agar serapan rastra ini semakin meningkat,” katanya.

Sekretaris Persatuan Kepala Desa (Perkasa) Pamekasan Farid Afandi mengatakan, sejak Maret 2017 ada perubahan daftar keluarga penerima manfaat (KPM). Perubahan data dari pemerintah pusat itu sangat berpengaruh terhadap distribusi rastra. Sebab, ada desa yang penerima rastra berkurang, ada pula yang bertambah. ”Masyarakat mengira Kades yang mengubah data,” katanya.

Baca Juga :  189 Personel Disiapkan Awasi Realisasi DD

Kades tidak menebus rastra lantaran khawatir terjadi gejolak di tengah masyarakat. Sebab, ada masyarakat yang sebelumnya menerima tiba-tiba tidak tercantum. Ada pula masyarakat yang secara ekonomi mampu, tetapi tercantum sebagai penerima.

Dengan demikian, sementara Kades memilih tidak menebus. Kades menyosialisasikan perubahan data terlebih dahulu. Jika masyarakat menerima, penebusan akan dilakukan.

KPM yang dipakai adalah data 2011 yang disempurnakan 2015. Tak ayal, kerap ditemukan data kurang valid. Farid mengatakan, Kades menginginkan distribusi rastra berjalan maksimal. ”Kades sama sekali tidak dilibatkan dalam verifikasi data penerima rastra,” ucapnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Harus Lakukan Efisiensi Belanja Anggaran

SKHU SD di Masalembu Belum Selesai

Fantastis, Rp 12 Juta Per Bulan

Artikel Terbaru

/