alexametrics
19.4 C
Madura
Thursday, August 18, 2022

IDI Pamekasan Kutuk Kekerasan Terhadap Kokter

PAMEKASAN – Kekerasan yang menimpa dokter di Sampang beberapa waktu lalu direspons Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pamekasan. Puluhan dokter menandatangani pernyataan sikap menolak terhadap segala bentuk kekerasan terhadap dokter Selasa (21/11).

Ketua IDI Cabang Pamekasan Saifudin mengatakan, kekerasan terhadap dokter di Sampang tidak bisa ditoleransi. Harus ada tindakan tegas dari aparat kepolisian kepada pelaku. Polisi diminta untuk menginvestigasi peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan seorang tokoh di Kota Bahari itu.

Jika ada pelanggaran hukum, harus diselesaikan sesuai aturan. Saifudin mengatakan, jaminan keamanan bagi dokter juga sangat penting. Sebab, sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur secara terperinci perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas.

Baca Juga :  Kebijakan Impor Peloroti Harga Garam Lokal

Satu-satunya aturan yang menyinggung jaminan keamanan dokter adalah UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam regulasi itu disebutkan, dokter berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas. Tetapi, perlindungan yang dimaksud belum ada penjabaran.

Sampai sekarang, belum ada turunan UU yang menjelaskan secara terperinci mengenai perlindungan yang dimaksud. Dengan demikian, langkah yang bisa dilakukan adalah meminta kepada manajemen rumah sakit atau tempat medis lainnya agar memberi perlindungan terhadap dokter. ”Institusi kesehatan mampu melindungi tenaga dokter yang bekerja,” katanya.

Saifudin berharap, kekerasan yang terjadi di Sampang beberapa waktu lalu tidak terjadi kembali di daerah lain. Termasuk di Pamekasan. ”Regulasi perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan profesinya perlu disusun,” katanya.

Baca Juga :  Desa Somalang Andalkan Lima Program Inovatif

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur mengatakan, kekerasan tidak dibenarkan. Penegakan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi kekerasan di kemudian hari. ”Kekerasan tidak boleh dilakukan kepada siapa pun,” katanya.

Mengenai perlindungan kepada dokter berupa regulasi, menurut Sahur, ada tingkatan peraturan. Yakni, setelah UU biasanya dijabarkan melalui peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (permen). Pemerintah daerah tidak bisa serta merta menyusun regulasi tanpa PP dan permen itu. ”Kalau ada PP atau permen, bisa ditindaklanjuti di daerah,” tandasnya.

PAMEKASAN – Kekerasan yang menimpa dokter di Sampang beberapa waktu lalu direspons Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Pamekasan. Puluhan dokter menandatangani pernyataan sikap menolak terhadap segala bentuk kekerasan terhadap dokter Selasa (21/11).

Ketua IDI Cabang Pamekasan Saifudin mengatakan, kekerasan terhadap dokter di Sampang tidak bisa ditoleransi. Harus ada tindakan tegas dari aparat kepolisian kepada pelaku. Polisi diminta untuk menginvestigasi peristiwa kekerasan yang diduga dilakukan seorang tokoh di Kota Bahari itu.

Jika ada pelanggaran hukum, harus diselesaikan sesuai aturan. Saifudin mengatakan, jaminan keamanan bagi dokter juga sangat penting. Sebab, sampai sekarang belum ada regulasi yang mengatur secara terperinci perlindungan terhadap dokter dan tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas.

Baca Juga :  Pemkab Pamekasan Ciptakan Atmosfer Ilmuan

Satu-satunya aturan yang menyinggung jaminan keamanan dokter adalah UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam regulasi itu disebutkan, dokter berhak mendapatkan perlindungan dalam menjalankan tugas. Tetapi, perlindungan yang dimaksud belum ada penjabaran.

Sampai sekarang, belum ada turunan UU yang menjelaskan secara terperinci mengenai perlindungan yang dimaksud. Dengan demikian, langkah yang bisa dilakukan adalah meminta kepada manajemen rumah sakit atau tempat medis lainnya agar memberi perlindungan terhadap dokter. ”Institusi kesehatan mampu melindungi tenaga dokter yang bekerja,” katanya.

Saifudin berharap, kekerasan yang terjadi di Sampang beberapa waktu lalu tidak terjadi kembali di daerah lain. Termasuk di Pamekasan. ”Regulasi perlindungan hukum bagi dokter dalam melaksanakan profesinya perlu disusun,” katanya.

Baca Juga :  Batik Pamekasan Dipakai Presiden hingga Sri Sultan

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Mohammad Sahur mengatakan, kekerasan tidak dibenarkan. Penegakan hukum harus dilakukan agar tidak terjadi kekerasan di kemudian hari. ”Kekerasan tidak boleh dilakukan kepada siapa pun,” katanya.

- Advertisement -

Mengenai perlindungan kepada dokter berupa regulasi, menurut Sahur, ada tingkatan peraturan. Yakni, setelah UU biasanya dijabarkan melalui peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (permen). Pemerintah daerah tidak bisa serta merta menyusun regulasi tanpa PP dan permen itu. ”Kalau ada PP atau permen, bisa ditindaklanjuti di daerah,” tandasnya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/