alexametrics
20 C
Madura
Monday, August 8, 2022

Upah Perangkat Desa Tak Layak

PAMEKASAN – Gaji perangkat desa di Kabupaten Pamekasan tidak layak. Sebab, masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Gaji tersebut tidak seimbang dengan beban kerja yang harus mereka tanggung. Tanggung jawab mereka bertambah dengan adanya dana dea (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Kabid Pemdes Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin mengatakan, perangkat desa terdiri dari Sekdes, Kasi, Kaur, dan Kasun. Untuk sekdes digaji Rp 1,4 juta. Sedangkan untuk Kasun, Kaur, Dan Kasi gajinya hanya Rp 1 juta. Bayaran itu tidak sebanding dengan beban yang harus mereka tanggung.

Saat ini pengelolaan keuangan di desa tidak jauh berbeda dengan intansi pemerintahan di kabupaten. Ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan sebagainya. Sebab, pada prinsipnya, semua pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Penghasilan Perangkat Desa Naik Begini Rinciannya

”Aturan pengelolaan keuangan di daerah dengan di desa sama. Yang jelas beban kerjanya bertambah. Sebab, anggaran di desa juga besar. Ketika anggaran besar, otomatis yang akan dikerjakan akan lebih banyak,” katanya kemarin (21/1).

”Presiden mengeluarkan kebijakan bahwa gaji perangkat desa akan setara dengan PNS golongan II-A. Kalau melihat beban kerja perangkat desa, saya rasa itu sudah seharusnya dilakukan,” ujar dia.

Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum ada kejelasan. Pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait perubahan gaji perangkat desa setara dengan PNS golongan II-A. Menurut dia, pemerintah harus merevisi Undang-Undang 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014.

Dalam PP tersebut menyatakan, ADD yang berjumlah Rp 500 juta, maka penghasilan tetapnya (siltap) 60 persen. ADD berjumlah antara Rp 500–700 juta, siltapnya antara Rp 300 juta hingga 50 persen. Sementara ADD yang berjumlah Rp 700­–900 juta, siltapnya antara Rp 350 juta hingga 50 persen. Sedangkan desa yang memiliki ADD 900 juta ke atas, siltapnya Rp 360 juta hingga paling banyak 30 persen.

Baca Juga :  Pembangunan Gedung Dewan Jadi Prioritas Pemkab Pamekasan

”Jika dalam PP itu belum ada perubahan, Pamekasan belum bisa menaikkan siltapnya kepala atau perangkat desa untuk disesuaikan dengan PNS golongan II-A. Kalau tidak salah gaji PNS golongan II-A sekitar satu juta sembilan ratus,” ujarnya.

Menurut Muttaqin, jika upah perangkat desa disamakan dengan PNS golongan II-A, akan memperbaiki kinerja di desa. Apalagi, selama ini perencanaan di desa sering terlambat. ”Kalau kesejahteraan mereka lebih diperhatikan, kami berharap akan meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya. (bil)

PAMEKASAN – Gaji perangkat desa di Kabupaten Pamekasan tidak layak. Sebab, masih di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Gaji tersebut tidak seimbang dengan beban kerja yang harus mereka tanggung. Tanggung jawab mereka bertambah dengan adanya dana dea (DD) dan alokasi dana desa (ADD).

Kabid Pemdes Dinas Permberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Muttaqin mengatakan, perangkat desa terdiri dari Sekdes, Kasi, Kaur, dan Kasun. Untuk sekdes digaji Rp 1,4 juta. Sedangkan untuk Kasun, Kaur, Dan Kasi gajinya hanya Rp 1 juta. Bayaran itu tidak sebanding dengan beban yang harus mereka tanggung.

Saat ini pengelolaan keuangan di desa tidak jauh berbeda dengan intansi pemerintahan di kabupaten. Ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan sebagainya. Sebab, pada prinsipnya, semua pengelolaan keuangan harus dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Penerima BLT DD Warga Desa Lain

”Aturan pengelolaan keuangan di daerah dengan di desa sama. Yang jelas beban kerjanya bertambah. Sebab, anggaran di desa juga besar. Ketika anggaran besar, otomatis yang akan dikerjakan akan lebih banyak,” katanya kemarin (21/1).

”Presiden mengeluarkan kebijakan bahwa gaji perangkat desa akan setara dengan PNS golongan II-A. Kalau melihat beban kerja perangkat desa, saya rasa itu sudah seharusnya dilakukan,” ujar dia.

Namun, hingga saat ini kebijakan tersebut belum ada kejelasan. Pihaknya belum menerima pemberitahuan dari pemerintah pusat terkait perubahan gaji perangkat desa setara dengan PNS golongan II-A. Menurut dia, pemerintah harus merevisi Undang-Undang 47/2015 tentang perubahan atas PP 43/2014.

Dalam PP tersebut menyatakan, ADD yang berjumlah Rp 500 juta, maka penghasilan tetapnya (siltap) 60 persen. ADD berjumlah antara Rp 500–700 juta, siltapnya antara Rp 300 juta hingga 50 persen. Sementara ADD yang berjumlah Rp 700­–900 juta, siltapnya antara Rp 350 juta hingga 50 persen. Sedangkan desa yang memiliki ADD 900 juta ke atas, siltapnya Rp 360 juta hingga paling banyak 30 persen.

Baca Juga :  Penghasilan Perangkat Desa Naik Begini Rinciannya

”Jika dalam PP itu belum ada perubahan, Pamekasan belum bisa menaikkan siltapnya kepala atau perangkat desa untuk disesuaikan dengan PNS golongan II-A. Kalau tidak salah gaji PNS golongan II-A sekitar satu juta sembilan ratus,” ujarnya.

Menurut Muttaqin, jika upah perangkat desa disamakan dengan PNS golongan II-A, akan memperbaiki kinerja di desa. Apalagi, selama ini perencanaan di desa sering terlambat. ”Kalau kesejahteraan mereka lebih diperhatikan, kami berharap akan meningkatkan kinerjanya,” pungkasnya. (bil)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/