alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Bayi Baru Lahir Wajib Didaftarkan JKN-KIS

PAMEKASAN – Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu isi dari regulasi tersebut yakni, bayi yang lahir dari pasangan peserta JKN-KIS wajib langsung didaftarkan menjadi anggota jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Cabang Pamekasan Elke Winasari mengatakan, perpres tersebut menyempurnakan regulasi sebelumnya. Yakni, Perpres 19 dan 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Beberapa aturan baru dalam perpres tersebut yakni, bayi yang lahir dari keluarga peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Maksimal, 28 hari sejak bayi lahir. Aturan tersebut berlaku tiga bulan sejak regulasi tersebut ditetapkan.

Elke menyampaikan, pendaftaran peserta umum butuh proses verifikasi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 14 hari kalender. Peserta bisa membayar iuran pertama setelah pendaftaran selesai.

Baca Juga :  Tahap Tiga, Sasaran Vaksinasi Warga Rentan

Jika pendaftaran selesai dan iuran terbayar, bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut diperoleh di fasilitas kesehatan (faskes) yang tertera di kartu JKN-KIS.

Jika bayi tersebut lahir dari keluarga penerima bantuan iuran (PBI) APBN atau APBD, otomatis bayi tersebut masuk peserta PBI. Iuran yang menjadi tanggungannya dibayar oleh pemerintah. ”Segera daftarkan diri Anda sebagai peserta JKN-KIS,” katanya Kamis (20/12).

Perpres tersebut juga memberi keuntungan bagi perangkat desa. Yakni, kepala desa dan sekretaris desa ditetapkan sebagai anggota JKN-KIS segmen pekerja penerima upah (PPU). Iuran yang ditanggung setiap bulan dibayar oleh pemerintah.

”Penghitungan iurannya sama dengan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya. Yaitu, 2 persen dipotong dari penghasilan peserta dan 3 persen dibayar oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  Ribuan Ton Garam Menuju Palembang

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, regulasi tentang JKN-KIS diatur oleh pemerintah pusat. BJPS Kesehatan di daerah hanya menjalankan regulasi tersebut.

Hanya, dia tetap menginginkan agar regulasi apa pun yang dibuat oleh pemerintah pusat, harus berpihak pada masyarakat kecil. Sebab, sejatinya jaminan kesehatan itu untuk melindungi warga miskin. ”Harus berpihak pada rakyat kecil,” tandasnya. 

 

 

PAMEKASAN – Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Salah satu isi dari regulasi tersebut yakni, bayi yang lahir dari pasangan peserta JKN-KIS wajib langsung didaftarkan menjadi anggota jaminan kesehatan.

Kepala BPJS Cabang Pamekasan Elke Winasari mengatakan, perpres tersebut menyempurnakan regulasi sebelumnya. Yakni, Perpres 19 dan 28 Tahun 2016 tentang Jaminan Kesehatan.

Beberapa aturan baru dalam perpres tersebut yakni, bayi yang lahir dari keluarga peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Maksimal, 28 hari sejak bayi lahir. Aturan tersebut berlaku tiga bulan sejak regulasi tersebut ditetapkan.

Elke menyampaikan, pendaftaran peserta umum butuh proses verifikasi. Waktu yang dibutuhkan sekitar 14 hari kalender. Peserta bisa membayar iuran pertama setelah pendaftaran selesai.

Baca Juga :  Berkat JKN-KIS, Biaya Persalinan Istri Ari Gratis

Jika pendaftaran selesai dan iuran terbayar, bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut diperoleh di fasilitas kesehatan (faskes) yang tertera di kartu JKN-KIS.

Jika bayi tersebut lahir dari keluarga penerima bantuan iuran (PBI) APBN atau APBD, otomatis bayi tersebut masuk peserta PBI. Iuran yang menjadi tanggungannya dibayar oleh pemerintah. ”Segera daftarkan diri Anda sebagai peserta JKN-KIS,” katanya Kamis (20/12).

Perpres tersebut juga memberi keuntungan bagi perangkat desa. Yakni, kepala desa dan sekretaris desa ditetapkan sebagai anggota JKN-KIS segmen pekerja penerima upah (PPU). Iuran yang ditanggung setiap bulan dibayar oleh pemerintah.

”Penghitungan iurannya sama dengan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya. Yaitu, 2 persen dipotong dari penghasilan peserta dan 3 persen dibayar oleh pemerintah,” katanya.

Baca Juga :  Bayi Tidak Dibedong, Lututnya Bakal Bengkok?

Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan Muhammad Sahur mengatakan, regulasi tentang JKN-KIS diatur oleh pemerintah pusat. BJPS Kesehatan di daerah hanya menjalankan regulasi tersebut.

Hanya, dia tetap menginginkan agar regulasi apa pun yang dibuat oleh pemerintah pusat, harus berpihak pada masyarakat kecil. Sebab, sejatinya jaminan kesehatan itu untuk melindungi warga miskin. ”Harus berpihak pada rakyat kecil,” tandasnya. 

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Wabup Ajak Insan Pers Lawan Hoaks

Bimtek Pelaku Usaha Tak Menyeluruh

Biaya Ambulans Harus Mengacu pada Perbup

Artikel Terbaru

/