PAMEKASAN – Keinginan pemerintah pusat menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) tidak berjalan mulus di Pamekasan. Puluhan badan usaha yang sumber biayanya dari dana desa (DD) itu tidak aktif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, dari 178 desa baru 90 desa yang memiliki badan usaha. Itu pun tidak keseluruhan badan usaha yang diproyeksi mengelola potensi desa itu berjalan aktif.
Sesuai pendataan DPMD, hanya 30 BUMDes yang aktif. Jenis usaha yang dijalankan beragam. Di antaranya, menggali potensi pariwisata dan pasar. ”Dari 90 BUMDes, hanya 30 unit yang aktif,” katanya Senin (19/11).
BUMDes merupakan salah satu program prioritas realisasi DD. Diharapkan semua desa memiliki badan usaha yang mengelola potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun di lapangan terjadi sejumlah kendala. Di antaranya, sumber daya manusia (SDM) yang belum mumpuni mengelola perusahaan. Aparat desa kebingungan mencari potensi desa yang dapat dikelola menjadi usaha.
Pemerintah mengajak aparat desa studi banding ke sejumlah desa yang memiliki BUMDes maju. Salah satunya, Desa Ponggok di Jawa Tengah. ”Potensi desa yang dikembangkan tidak sama,” ujar dia.
Pemerintah terus berupaya agar tiap desa memiliki badan usaha. Pembinaan tidak henti dilakukan. Progres pembinaan itu dinilai cukup positif. Diprediksi seluruh desa memiliki BUMDes pada 2020.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mengatakan, pembinaan terhadap perangkat desa dalam mengelola BUMDes sangat penting. Sebab sejauh ini belum berpengalaman dalam mengelola perusahaan.
Pengelolaan keuangan juga harus mendapat pembinaan secara optimal. Mengingat badan usaha tersebut mengelola uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. ”Jangan dibiarkan, pemerintah harus memberi pembinaan secara optimal,” tandasnya.
PAMEKASAN – Keinginan pemerintah pusat menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui badan usaha milik desa (BUMDes) tidak berjalan mulus di Pamekasan. Puluhan badan usaha yang sumber biayanya dari dana desa (DD) itu tidak aktif.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan Ach. Faisol mengatakan, dari 178 desa baru 90 desa yang memiliki badan usaha. Itu pun tidak keseluruhan badan usaha yang diproyeksi mengelola potensi desa itu berjalan aktif.
Sesuai pendataan DPMD, hanya 30 BUMDes yang aktif. Jenis usaha yang dijalankan beragam. Di antaranya, menggali potensi pariwisata dan pasar. ”Dari 90 BUMDes, hanya 30 unit yang aktif,” katanya Senin (19/11).
BUMDes merupakan salah satu program prioritas realisasi DD. Diharapkan semua desa memiliki badan usaha yang mengelola potensi desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Namun di lapangan terjadi sejumlah kendala. Di antaranya, sumber daya manusia (SDM) yang belum mumpuni mengelola perusahaan. Aparat desa kebingungan mencari potensi desa yang dapat dikelola menjadi usaha.
Pemerintah mengajak aparat desa studi banding ke sejumlah desa yang memiliki BUMDes maju. Salah satunya, Desa Ponggok di Jawa Tengah. ”Potensi desa yang dikembangkan tidak sama,” ujar dia.
Pemerintah terus berupaya agar tiap desa memiliki badan usaha. Pembinaan tidak henti dilakukan. Progres pembinaan itu dinilai cukup positif. Diprediksi seluruh desa memiliki BUMDes pada 2020.
- Advertisement -
Wakil Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Dul Haq mengatakan, pembinaan terhadap perangkat desa dalam mengelola BUMDes sangat penting. Sebab sejauh ini belum berpengalaman dalam mengelola perusahaan.
Pengelolaan keuangan juga harus mendapat pembinaan secara optimal. Mengingat badan usaha tersebut mengelola uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. ”Jangan dibiarkan, pemerintah harus memberi pembinaan secara optimal,” tandasnya.
