alexametrics
20.7 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Pemekaran Pemekasan Sulit Diwujudkan

PAMEKASAN – Rencana pemekaran Pamekasan menjadi kabupaten dan kota butuh kesabaran ekstra. Meski segala persiapan rampung, pemekaran tidak bisa dilakukan dalam tempo waktu cepat. Pemerintah menyetop sementara atau moratorium pemekaran wilayah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, untuk sementara, pemerintah menunda pemekaran wilayah. Diperkirakan, proses pemekaran baru dilanjutkan sekitar 10 tahun ke depan.

Meski diproses, usulan pemekaran wilayah belum tentu disetujui. Banyak syarat yang harus dipenuhi daerah yang berencana memekarkan diri dari daerah induk. ”Pemerintah masih menunda pemekaran,” katanya Senin (20/11).

Daerah yang berencana memekarkan diri tidak hanya Pamekasan. Usulan yang masuk ke Kemendagri sangat banyak. Soni –sapaan Sumarsono– tidak menyebutkan angka detail daerah yang mengusulkan pemekaran.

Tapi, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan. Menurut Soni, usulan pemekaran dari ratusan daerah itu masuk hampir 10–15 tahun lalu. Tapi, karena masih moratorium, usulan itu tidak diproses. ”Antriannya ratusan,” katanya.

Baca Juga :  Zainal Abidin Komitmen Berdayakan KKKS

Mengenai rencana pemekaran Pamekasan untuk kepentingan Provinsi Madura, Soni tidak berkomentar banyak. Hanya, pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, itu menyarankan agar dipikirkan lebih jauh dan lebih dalam.

Menurut Soni, Madura akan lebih berkembang jika tetap bergabung dengan Jawa Timur dalam kurun waktu 10–15 tahun ke depan. ”Perlu dipikirkan lebih jauh dan lebih dalam ide pembentukan provinsi Madura ini,” kata Pria yang menjabat Dirjen Otda Kemendagri sejak Juli 2015 itu.

Ismail, selaku inisiator pemekaran Pamekasan paham betul mengenai moratorium itu. Politikus Demokrat itu menyatakan, justru karena masih dimoratorium, persiapan harus dimulai sejak sekarang.

Dengan demikian, jika ada kebijakan politik membuka kran pemekaran dengan pencabutan moratorium, Pamekasan sudah siap. Proses pemekaran akan terus berjalan meski pemerintah pusat untuk sementara menyetop. ”Sewaktu-waktu moratorium itu bisa dicabut, sesuai perkembangan kebijakan politik,” katanya.

Baca Juga :  Luas RTH Baru 8,9 Persen

Ismail mengatakan, serangkaian kajian akan dilakukan. Sejumlah perguruan tinggi akan dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik (NA). Kemudian, lobi politik juga akan dilakukan ke berbagai pihak.

Pembicaraan intens antara legislatif dengan eksekutif akan dilakukan. Sebab, syarat utama pemekaran adalah adanya persetujuan pemerintah. ”Surat sudah kami sampaikan ke pimpinan dewan untuk membicarakan rencana (pemekaran) ini dengan eksekutif,” katanya.

Hasil persetujuan itu akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat. Menurut Ismail, salah satu poin penting dalam pemekaran wilayah adalah persetujuan pemerintah.

Ismail berharap, persiapan pemekaran matang sebelum moratorium dicabut. Dengan demikian, jika kebijakan pemekaran wilayah dibuka kembali, Pamekasan sudah siap mengajukan.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan itu berharap, persiapan pemekaran berjalan lancar. Sebab, ikhtiar pemekaran semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyamaratakan pembangunan di Pamekasan.

PAMEKASAN – Rencana pemekaran Pamekasan menjadi kabupaten dan kota butuh kesabaran ekstra. Meski segala persiapan rampung, pemekaran tidak bisa dilakukan dalam tempo waktu cepat. Pemerintah menyetop sementara atau moratorium pemekaran wilayah.

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Sumarsono mengatakan, untuk sementara, pemerintah menunda pemekaran wilayah. Diperkirakan, proses pemekaran baru dilanjutkan sekitar 10 tahun ke depan.

Meski diproses, usulan pemekaran wilayah belum tentu disetujui. Banyak syarat yang harus dipenuhi daerah yang berencana memekarkan diri dari daerah induk. ”Pemerintah masih menunda pemekaran,” katanya Senin (20/11).


Daerah yang berencana memekarkan diri tidak hanya Pamekasan. Usulan yang masuk ke Kemendagri sangat banyak. Soni –sapaan Sumarsono– tidak menyebutkan angka detail daerah yang mengusulkan pemekaran.

Tapi, jumlahnya diperkirakan mencapai ratusan. Menurut Soni, usulan pemekaran dari ratusan daerah itu masuk hampir 10–15 tahun lalu. Tapi, karena masih moratorium, usulan itu tidak diproses. ”Antriannya ratusan,” katanya.

Baca Juga :  Luas RTH Baru 8,9 Persen

Mengenai rencana pemekaran Pamekasan untuk kepentingan Provinsi Madura, Soni tidak berkomentar banyak. Hanya, pria kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, itu menyarankan agar dipikirkan lebih jauh dan lebih dalam.

Menurut Soni, Madura akan lebih berkembang jika tetap bergabung dengan Jawa Timur dalam kurun waktu 10–15 tahun ke depan. ”Perlu dipikirkan lebih jauh dan lebih dalam ide pembentukan provinsi Madura ini,” kata Pria yang menjabat Dirjen Otda Kemendagri sejak Juli 2015 itu.

Ismail, selaku inisiator pemekaran Pamekasan paham betul mengenai moratorium itu. Politikus Demokrat itu menyatakan, justru karena masih dimoratorium, persiapan harus dimulai sejak sekarang.

Dengan demikian, jika ada kebijakan politik membuka kran pemekaran dengan pencabutan moratorium, Pamekasan sudah siap. Proses pemekaran akan terus berjalan meski pemerintah pusat untuk sementara menyetop. ”Sewaktu-waktu moratorium itu bisa dicabut, sesuai perkembangan kebijakan politik,” katanya.

Baca Juga :  Surat Suara di TPS Kurang, Tenaga Sortir KPU Pamekasan Lembur

Ismail mengatakan, serangkaian kajian akan dilakukan. Sejumlah perguruan tinggi akan dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik (NA). Kemudian, lobi politik juga akan dilakukan ke berbagai pihak.

Pembicaraan intens antara legislatif dengan eksekutif akan dilakukan. Sebab, syarat utama pemekaran adalah adanya persetujuan pemerintah. ”Surat sudah kami sampaikan ke pimpinan dewan untuk membicarakan rencana (pemekaran) ini dengan eksekutif,” katanya.

Hasil persetujuan itu akan disampaikan kepada Gubernur Jatim untuk dilanjutkan ke pemerintah pusat. Menurut Ismail, salah satu poin penting dalam pemekaran wilayah adalah persetujuan pemerintah.

Ismail berharap, persiapan pemekaran matang sebelum moratorium dicabut. Dengan demikian, jika kebijakan pemekaran wilayah dibuka kembali, Pamekasan sudah siap mengajukan.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan itu berharap, persiapan pemekaran berjalan lancar. Sebab, ikhtiar pemekaran semata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menyamaratakan pembangunan di Pamekasan.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

12 Hari, Tangkap 15 Budak Narkoba

Mendidik atas Nama Tuhan

Ternyata Adik Ipar Korban

Artikel Terbaru

/