alexametrics
21.6 C
Madura
Wednesday, May 18, 2022

Dorong KPK Tidak Tebang Pilih

PAMEKASAN – Ratusan aktivis PMII Cabang Pamekasan menggelar aksi demonstrasi kemarin (20/9). Mereka mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.

Ketua PMII Cabang Pamekasan Lian Fawahan mengatakan, KPK terkesan tebang pilih dalam mengusut perkara korupsi. Sejumlah kasus rasuah berskala besar seperti Century dan BLBI dibiarkan.

Tetapi, perkara kecil justru diuber. Padahal, esensi pemberantasan tindak pidana korupsi bukan dari seberapa banyak orang yang ditangkap. Tetapi, seberapa banyak uang negara yang diselamatkan dengan upaya pencegahan.

Lian mengatakan, KPK dalam kondisi tidak baik. Salah satu komisioner mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Sesuai UU KPK, penyelidikan dan penyidikan harus disepakati lima komisioner.

Baca Juga :  Peran Bupati (Nonaktif) Syafii Masih Dibutuhkan

Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Jokowi. Tetapi, beberapa hari setelah itu, KPK justru menetapkan tersangka.

Seharusnya penetapan tersangka setelah salah satu komisioner mundur dan mandat diserahkan kepada Presiden tidak sah dimata hukum. Dengan demikian, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut. ”Kami mendorong pemberantasan korupsi besar, jangan tebang pilih,” katanya.

Anggota DPRD Pamekasan Al Anwari menemui langsung massa aksi. Wakil rakyat dari Fraksi PKS itu berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke DPR RI. Aspirasi mahasiswa akan dilayangkan ke senayan. ”Langsung kami tindak lanjuti,” tandasnya.

- Advertisement -

PAMEKASAN – Ratusan aktivis PMII Cabang Pamekasan menggelar aksi demonstrasi kemarin (20/9). Mereka mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak tebang pilih dalam menangani perkara korupsi.

Ketua PMII Cabang Pamekasan Lian Fawahan mengatakan, KPK terkesan tebang pilih dalam mengusut perkara korupsi. Sejumlah kasus rasuah berskala besar seperti Century dan BLBI dibiarkan.

Tetapi, perkara kecil justru diuber. Padahal, esensi pemberantasan tindak pidana korupsi bukan dari seberapa banyak orang yang ditangkap. Tetapi, seberapa banyak uang negara yang diselamatkan dengan upaya pencegahan.


Lian mengatakan, KPK dalam kondisi tidak baik. Salah satu komisioner mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Sesuai UU KPK, penyelidikan dan penyidikan harus disepakati lima komisioner.

Baca Juga :  Pemprov Jatim Lirik Budi Daya Perikanan di Madura

Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu kepada Presiden Jokowi. Tetapi, beberapa hari setelah itu, KPK justru menetapkan tersangka.

Seharusnya penetapan tersangka setelah salah satu komisioner mundur dan mandat diserahkan kepada Presiden tidak sah dimata hukum. Dengan demikian, harus ada evaluasi menyeluruh terhadap lembaga tersebut. ”Kami mendorong pemberantasan korupsi besar, jangan tebang pilih,” katanya.

Anggota DPRD Pamekasan Al Anwari menemui langsung massa aksi. Wakil rakyat dari Fraksi PKS itu berjanji akan menindaklanjuti tuntutan tersebut ke DPR RI. Aspirasi mahasiswa akan dilayangkan ke senayan. ”Langsung kami tindak lanjuti,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/