alexametrics
26.3 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

Penyertaan Modal Rp 3 Miliar Disoal

PAMEKASAN – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan dapat jatah penyertaan modal daerah (PMD) Rp 3 miliar. Anggaran itu mendapat sorotan Komisi II DPRD.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyampaikan, penyertaan modal tersebut sampai sekarang belum direalisasikan. Dewan belum membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana tersebut.

Besar kemungkinan, pembahasan raperda itu alot dan diwarnai penolakan dari legislator. Sebab, perencanaan penyertaan modal miliaran rupiah itu tanpa melalui pembahasan dengan dewan.

Seharusnya, kata Harun, sebelum diajukan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan, dipaparkan di internal komisi II. Mengingat, komisi tersebut merupakan mitra PDAM.

Harun menyampaikan, pada 2018, PDAM mendapat penyertaan modal sekitar Rp 4,5 miliar. Sampai sekarang, pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut belum dipaparkan secara terperinci.

Baca Juga :  PDAM Trunojoyo Bakal Surati Pemprov

Dewan tidak bermaksud menghalangi aliran dana kepada perusahaan pengelola air minum tersebut. Tetapi, hanya ingin memastikan bahwa uang rakyat yang dikelola itu bermanfaat bagi masyarakat. ”Saya yakin, banyak penolakan nanti (pada pembahasan raperda),” ujarnya kemarin (20/5).

Sejauh ini, dewan jarang dilibatkan. Laporan disampaikan ketika program dikerjakan. Padahal, perencanaan sangat penting disusun secara matang. Wakil rakyat sebagai representasi dari rakyat seharusnya dilibatkan. ”Tanpa persetujuan dewan, penyertaan modal itu tidak akan bisa direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan, raperda penyertaan modal tersebut merupakan usulan eksekutif, bukan inisiatif dewan. Dengan demikian, prosedurnya tidak diajukan melalui komisi, tetapi langsung ke bapemperda.

Baca Juga :  Disdik Apresiasi Pamekasan School Fair

Draf raperda itu diusulkan beberapa waktu lalu ke DPRD Pamekasan. Tindak lanjutnya tinggal dibahas di internal dewan. ”Entah dibahas melalui komisi atau pansus bukan ranah saya,” katanya.

Realisasi PMD yang dikelola PDAM dipastikan sesuai dengan prosedur. Penggunaannya juga atas persetujuan dewan. Selama ini, tidak ada persoalan tentang modal yang disertakan kepada perusahaan pengelola air minum itu.

 

PAMEKASAN – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pamekasan dapat jatah penyertaan modal daerah (PMD) Rp 3 miliar. Anggaran itu mendapat sorotan Komisi II DPRD.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menyampaikan, penyertaan modal tersebut sampai sekarang belum direalisasikan. Dewan belum membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang dana tersebut.

Besar kemungkinan, pembahasan raperda itu alot dan diwarnai penolakan dari legislator. Sebab, perencanaan penyertaan modal miliaran rupiah itu tanpa melalui pembahasan dengan dewan.


Seharusnya, kata Harun, sebelum diajukan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pamekasan, dipaparkan di internal komisi II. Mengingat, komisi tersebut merupakan mitra PDAM.

Harun menyampaikan, pada 2018, PDAM mendapat penyertaan modal sekitar Rp 4,5 miliar. Sampai sekarang, pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut belum dipaparkan secara terperinci.

Baca Juga :  Tolak RUU Permusikan, CEKAMP Demo DPRD Pamekasan

Dewan tidak bermaksud menghalangi aliran dana kepada perusahaan pengelola air minum tersebut. Tetapi, hanya ingin memastikan bahwa uang rakyat yang dikelola itu bermanfaat bagi masyarakat. ”Saya yakin, banyak penolakan nanti (pada pembahasan raperda),” ujarnya kemarin (20/5).

Sejauh ini, dewan jarang dilibatkan. Laporan disampaikan ketika program dikerjakan. Padahal, perencanaan sangat penting disusun secara matang. Wakil rakyat sebagai representasi dari rakyat seharusnya dilibatkan. ”Tanpa persetujuan dewan, penyertaan modal itu tidak akan bisa direalisasikan,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur PDAM Pamekasan Agoes Bachtiar mengatakan, raperda penyertaan modal tersebut merupakan usulan eksekutif, bukan inisiatif dewan. Dengan demikian, prosedurnya tidak diajukan melalui komisi, tetapi langsung ke bapemperda.

Baca Juga :  Tarif PDAM Bakal Naik Tahun Ini, Tinggal Persetujuan Bupati

Draf raperda itu diusulkan beberapa waktu lalu ke DPRD Pamekasan. Tindak lanjutnya tinggal dibahas di internal dewan. ”Entah dibahas melalui komisi atau pansus bukan ranah saya,” katanya.

Realisasi PMD yang dikelola PDAM dipastikan sesuai dengan prosedur. Penggunaannya juga atas persetujuan dewan. Selama ini, tidak ada persoalan tentang modal yang disertakan kepada perusahaan pengelola air minum itu.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/