alexametrics
21.1 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Pemkab Belum Penuhi Janji, Honor K-2 Tak Dinaikkan

PAMEKASAN – Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai honorer hanya isapan jempol. Kenaikan insentif yang dijanjikan tidak diusulkan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Berdasar data rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, insentif honorer K-2 tetap Rp 1 juta per bulan. Sementara honor guru dan insentif pegawai nonkategori Rp 600 ribu per tahun.

Wakil Ketua I Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Miftahol Arifin mengaku kecewa atas sikap pemkab. Peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan tak kunjung ditepati.

Akhir 2018 lalu, ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi besar-besaran. Bahkan, puluhan sekolah terpaksa disegel lantaran janji pemerintah mengangkat honorer K-2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tak kunjung ditepati.

Pada waktu aksi turun jalan, massa ditemui sejumlah perwakilan pemerintah. Di antaranya, Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun (sekarang asisten pemerintahan dan kesra) serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya (sekarang pensiun).

Baca Juga :  Jika Waktu Mepet, Rawan Dikerjakan Asal-asalan

Kemudian, pimpinan DPRD Pamekasan bersama sejumlah pimpinan komisi. Di hadapan massa, perwakilan pemerintah itu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan honorer. Yakni, menaikkan insentif minimal setara upah minimum kabupaten (UMK).

Namun, janji itu tak kunjung ditepati. Sepanjang 2019, honorer beberapa kali menagih janji, tetapi tidak digubris. Ironisnya, tahun anggaran 2020 juga diusulkan dengan nominal sama. ”Kami tagih janji pemerintah,” tegasnya kemarin (19/11).

Menurut Arifin, insentif yang diterima setiap bulan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Biaya hidup tinggi. Ditambah, jarak rumah guru dengan sekolah rata-rata jauh sehingga butuh biaya operasional.

Sementara itu, tugas di sekolah tidak jauh berbeda dengan tugas guru PNS. Bahkan, kadang ada tugas tambahan yang wajib dikerjakan. ”Pengabdian kami sudah puluhan tahun, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga :  Ratusan Produk IKM Gagal Masuk SIP 6

Tidak jarang tenaga honorer nyambi bekerja sampingan memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, berdagang, beternak, dan bertani. Tanpa penghasilan tambahan, biaya hidup sehari-hari tidak bisa dipenuhi.

Arifin berharap kebijaksanaan pemerintah. Janji yang pernah diucapkan di hadapan ribuan tenaga honorer diminta segera ditepati. Kenaikan insentif menjadi satu-satunya cara agar kesejahteraan tenaga honorer K-2 meningkat.

Sebab, mau ikut rekrutmen CPNS, mayoritas tidak memenuhi syarat. Usianya di atas 35 tahun. Pemerintah tidak memberikan pengecualian kepada honorer yang puluhan tahun mengabdi. ”Kami berharap pemerintah segera menepati janji,” kata guru honorer yang mengabdi sejak 2001 itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Pamekasan Prama Jaya tidak berkomentar banyak mengenai insentif honorer K-2 itu. Dia hanya memastikan bahwa tak ada kenaikan insentif. ”Tidak ada usulan kenaikan,” ucapnya singkat.

 

PAMEKASAN – Janji Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai honorer hanya isapan jempol. Kenaikan insentif yang dijanjikan tidak diusulkan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) 2020.

Berdasar data rencana kerja dan anggaran (RKA) Dinas Pendidikan (Disdik) Pamekasan, insentif honorer K-2 tetap Rp 1 juta per bulan. Sementara honor guru dan insentif pegawai nonkategori Rp 600 ribu per tahun.

Wakil Ketua I Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Pamekasan Miftahol Arifin mengaku kecewa atas sikap pemkab. Peningkatan kesejahteraan yang dijanjikan tak kunjung ditepati.


Akhir 2018 lalu, ribuan tenaga honorer menggelar demonstrasi besar-besaran. Bahkan, puluhan sekolah terpaksa disegel lantaran janji pemerintah mengangkat honorer K-2 menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tak kunjung ditepati.

Pada waktu aksi turun jalan, massa ditemui sejumlah perwakilan pemerintah. Di antaranya, Kepala Disdik Pamekasan Moch. Tarsun (sekarang asisten pemerintahan dan kesra) serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Lukman Hedi Mahdiya (sekarang pensiun).

Baca Juga :  Asosiasi Petani Tembakau Gulirkan Revisi Perda

Kemudian, pimpinan DPRD Pamekasan bersama sejumlah pimpinan komisi. Di hadapan massa, perwakilan pemerintah itu berjanji akan meningkatkan kesejahteraan honorer. Yakni, menaikkan insentif minimal setara upah minimum kabupaten (UMK).

Namun, janji itu tak kunjung ditepati. Sepanjang 2019, honorer beberapa kali menagih janji, tetapi tidak digubris. Ironisnya, tahun anggaran 2020 juga diusulkan dengan nominal sama. ”Kami tagih janji pemerintah,” tegasnya kemarin (19/11).

Menurut Arifin, insentif yang diterima setiap bulan tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-sehari. Biaya hidup tinggi. Ditambah, jarak rumah guru dengan sekolah rata-rata jauh sehingga butuh biaya operasional.

Sementara itu, tugas di sekolah tidak jauh berbeda dengan tugas guru PNS. Bahkan, kadang ada tugas tambahan yang wajib dikerjakan. ”Pengabdian kami sudah puluhan tahun, tapi tidak diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Baca Juga :  Beri Spirit ke Pesantren, Pemkab Serahkan Beasiswa Santri

Tidak jarang tenaga honorer nyambi bekerja sampingan memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, berdagang, beternak, dan bertani. Tanpa penghasilan tambahan, biaya hidup sehari-hari tidak bisa dipenuhi.

Arifin berharap kebijaksanaan pemerintah. Janji yang pernah diucapkan di hadapan ribuan tenaga honorer diminta segera ditepati. Kenaikan insentif menjadi satu-satunya cara agar kesejahteraan tenaga honorer K-2 meningkat.

Sebab, mau ikut rekrutmen CPNS, mayoritas tidak memenuhi syarat. Usianya di atas 35 tahun. Pemerintah tidak memberikan pengecualian kepada honorer yang puluhan tahun mengabdi. ”Kami berharap pemerintah segera menepati janji,” kata guru honorer yang mengabdi sejak 2001 itu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdik Pamekasan Prama Jaya tidak berkomentar banyak mengenai insentif honorer K-2 itu. Dia hanya memastikan bahwa tak ada kenaikan insentif. ”Tidak ada usulan kenaikan,” ucapnya singkat.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/