alexametrics
22.8 C
Madura
Saturday, May 21, 2022

Gugatan Madura Provinsi Dinilai Layak, MK Gelar Sidang Pokok Perkara

PAMEKASAN – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana judicial review terkait wacana pembentukan provinsi Madura, Selasa sore (18/7). Sidang dengan materi gugatan atas UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah itu berlangsung lancar. Bahkan, majelis hakim MK yang dipimpin Wahiduddin Adams menilai layak atas gugatan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukum dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Syafi’ Rabu (19/7). Kepada Jawa Pos Radar Madura Syafi’ menjelaskan, pada prinsipnya secara administratif, materi pengajuan judicial review diterima oleh MK. Karena itulah, judicial review ini dilanjutkan kepada tahapan berikutnya.

”Setelah ini tinggal dilanjutkan kepada sidang pokok perkara pemohon,” ujar Syafi’ melalui sambungan telepon.

Meski materi diterima, tetapi ada tiga catatan yang diberikan oleh hakim. Pertama, pemohon diminta untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait kerugian konstitusional akibat UU 23/2014. Dampak-dampak kerugian hukum akibat UU tersebut bagi masyarakat Madura diminta dipertajam dan diperjelas.

Baca Juga :  Pakai Aplikasi Mobile JKN Buatan BPJS Kesehatan, Pelayanan Jadi Lancar

”Dalam materi kami sudah mengajukan. Ada tujuh poin kerugian hukum yang diterima oleh masyarakat Madura akibat UU tersebut. Tapi oleh hakim, materi itu diminta untuk dielaborasi,” terangnya.

Dijelaskan, salah satu kerugian hukum yakni, dengan penerapan UU 23/2014 masyarakat Madura tidak bisa mengajukan diri menjadi provinsi. Sebab di pasal 35 ayat 4 huruf a UU 23/2014 dijelaskan bahwa daerah dapat mengajukan diri menjadi provinsi dengan syarat minimal terdapat lima kabupaten/kota. Sementara Madura baru terdiri dari empat kabupaten.

”Akibat UU ini pula, masyarakat Madura tidak bisa mengelola SDA dan SDM secara mandiri. Proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa dilakukan,” tegasnya.

Koreksi kedua yang diberikan oleh hakim MK yakni perbaikan posita atau alasan permohonan. Meskipun pada materi sudah dicantumkan, tetapi hakim meminta agar lebih spesifik dan detail. ”Catatan ketiga dari MK, kami diminta untuk memperbaiki redaksional petitum atau hal yang dimintakan penggugat kepada hakim,” tambahnya.

Baca Juga :  KPU Tambah Dua Personel Tiap Kecamatan

Oleh majelis hakim MK, tim kuasa hukum diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki materi gugatan. Namun Syafi’ bersama tim lainnya mengaku siap menyelesaikan lebih cepat. Terlebih, kata dia, keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi sudah bulat dan mendapat dukungan dari masyarakat.

”Kami targetkan satu minggu perbaikan materi selesai. Harapan kami pada akhir bulan Juli atau awal Agustus sudah bisa digelar sidang lanjutan terkait pokok perkara,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Ahmad Zaini menyambut baik hasil positif pada sidang pertama itu. Dengan hasil positif itu, dia berharap agar sidang selanjutnya juga berjalan lancar. Jika MK mengabulkan gugatan, pembentukan provinsi Madura bisa berjalan lebih cepat.

”Mohon dukungan doa dan moral dari seluruh masyarakat Madura agar sidang selanjutnya berjalan lancar, dan harapan menjadikan Madura sebagai provinsi segera terwujud,” papar Zaini

 

- Advertisement -

PAMEKASAN – Mahkamah Konstitusi (MK) telah menggelar sidang perdana judicial review terkait wacana pembentukan provinsi Madura, Selasa sore (18/7). Sidang dengan materi gugatan atas UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah itu berlangsung lancar. Bahkan, majelis hakim MK yang dipimpin Wahiduddin Adams menilai layak atas gugatan tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh tim kuasa hukum dari Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Syafi’ Rabu (19/7). Kepada Jawa Pos Radar Madura Syafi’ menjelaskan, pada prinsipnya secara administratif, materi pengajuan judicial review diterima oleh MK. Karena itulah, judicial review ini dilanjutkan kepada tahapan berikutnya.

”Setelah ini tinggal dilanjutkan kepada sidang pokok perkara pemohon,” ujar Syafi’ melalui sambungan telepon.


Meski materi diterima, tetapi ada tiga catatan yang diberikan oleh hakim. Pertama, pemohon diminta untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait kerugian konstitusional akibat UU 23/2014. Dampak-dampak kerugian hukum akibat UU tersebut bagi masyarakat Madura diminta dipertajam dan diperjelas.

Baca Juga :  Klaim Asuransi Nelayan Tak Dicairkan Gara - Gara Ini

”Dalam materi kami sudah mengajukan. Ada tujuh poin kerugian hukum yang diterima oleh masyarakat Madura akibat UU tersebut. Tapi oleh hakim, materi itu diminta untuk dielaborasi,” terangnya.

Dijelaskan, salah satu kerugian hukum yakni, dengan penerapan UU 23/2014 masyarakat Madura tidak bisa mengajukan diri menjadi provinsi. Sebab di pasal 35 ayat 4 huruf a UU 23/2014 dijelaskan bahwa daerah dapat mengajukan diri menjadi provinsi dengan syarat minimal terdapat lima kabupaten/kota. Sementara Madura baru terdiri dari empat kabupaten.

”Akibat UU ini pula, masyarakat Madura tidak bisa mengelola SDA dan SDM secara mandiri. Proses percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa dilakukan,” tegasnya.

Koreksi kedua yang diberikan oleh hakim MK yakni perbaikan posita atau alasan permohonan. Meskipun pada materi sudah dicantumkan, tetapi hakim meminta agar lebih spesifik dan detail. ”Catatan ketiga dari MK, kami diminta untuk memperbaiki redaksional petitum atau hal yang dimintakan penggugat kepada hakim,” tambahnya.

Baca Juga :  Honorer K-2 Akan Dapat SK Bupati

Oleh majelis hakim MK, tim kuasa hukum diberi waktu 14 hari untuk memperbaiki materi gugatan. Namun Syafi’ bersama tim lainnya mengaku siap menyelesaikan lebih cepat. Terlebih, kata dia, keinginan menjadikan Madura sebagai provinsi sudah bulat dan mendapat dukungan dari masyarakat.

”Kami targetkan satu minggu perbaikan materi selesai. Harapan kami pada akhir bulan Juli atau awal Agustus sudah bisa digelar sidang lanjutan terkait pokok perkara,” harapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura (PNP3M) Ahmad Zaini menyambut baik hasil positif pada sidang pertama itu. Dengan hasil positif itu, dia berharap agar sidang selanjutnya juga berjalan lancar. Jika MK mengabulkan gugatan, pembentukan provinsi Madura bisa berjalan lebih cepat.

”Mohon dukungan doa dan moral dari seluruh masyarakat Madura agar sidang selanjutnya berjalan lancar, dan harapan menjadikan Madura sebagai provinsi segera terwujud,” papar Zaini

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/