alexametrics
21.6 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Sebut Pengelolaan Anggaran Kebencanaan Tak Proporsional

PAMEKASAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan kembali menyoroti kinerja eksekutif dalam mengelola anggaran. Ditemukan pos anggaran yang seharusnya tinggi tetapi justru rendah. Salah satunya, anggaran kebencanaan yang dinilai minim.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, bencana merupakan kejadian tidak terduga. Kapan pun dan di mana pun bisa terjadi bencana. Seharusnya pemerintah berupaya maksimal mengantisipasi terjadinya bencana.

Salah satu caranya dengan memperbanyak anggaran. Tetapi, di Pamekasan justru anggaran kebencanaan sangat kecil. Pada tahun anggaran 2018, pemerintah hanya menyediakan anggaran Rp 1,4 miliar.

Anggaran tersebut untuk pembangunan fisik penanggulangan bencana. ”Anggaran segitu (Rp 1,4 miliar, Red) mana cukup,” kata Ali Kamis (19/4). Selebihnya, pemerintah mengandalkan anggaran kebencanaan yang disiapkan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat menyiapkan dana Rp 7 miliar untuk antisipasi bencana di Kota Gerbang Salam. Tetapi, anggaran Rp 7 miliar itu tidak digelontorkan pada 2018. Anggaran tersebut sudah masuk ke kas daerah (kasda) sejak 2016 namun serapannya minim.

Baca Juga :  Pengunjung Pasar Wajib Pakai Masker dan Cuci Tangan

Sejak 2016, anggaran dari pemerintah pusat hanya terserap sekitar 3 persen. Itu pun bukan untuk pembangunan, melainkan hanya dikeluarkan untuk kegiatan konsultan perencanaan. ”Pemkab memang seperti tutup mata terhadap bencana,” tudingnya.

Ali menyampaikan, Pamekasan termasuk daerah rawan bencana. Berdasarkan pemetaan, sejumlah lokasi di kawasan pantai utara (pantura) tiap tahun menjadi langganan bencana.

Di antaranya, Kecamatan Kadur, Waru, Pasean, dan Palengaan. Tebing yang mengalami longsor di kecamatan-kecamatan tersebut hampir 10 persen setiap tahun. Jika tidak segera mendapat penanganan baik, bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Terutama masyarakat yang hidup di sekitar lokasi-lokasi rawan bencana itu. ”Seharusnya bencana menjadi perhatian khusus pemerintah,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga :  Koordinasi untuk Kurangi PMI Nonprosedural

Dia menyampaikan, penanganan bencana tidak cukup hanya pasca terjadi. Tetapi harus dilakukan sejak sebelum terjadi, saat terjadi, dan pasca terjadi bencana. ”Upaya pencegahan ini yang belum terasa,” sebut Ali.

Banggar akan berkoordinasi dengan tim anggaran (timgar) selaku perencana anggaran dari eksekutif untuk membicarakan proporsionalitas penganggaran kebencanaan. Tujuannya, agar dana yang digelontorkan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebelumnya, Ketua Timgar Moh. Alwi mengatakan, penganggaran sudah proporsional. Sebelum direalisasikan, anggaran dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Pamekasan. Dengan demikian, anggaran yang tertuang dalam APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif.

PAMEKASAN – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pamekasan kembali menyoroti kinerja eksekutif dalam mengelola anggaran. Ditemukan pos anggaran yang seharusnya tinggi tetapi justru rendah. Salah satunya, anggaran kebencanaan yang dinilai minim.

Anggota Banggar DPRD Pamekasan Moh. Ali mengatakan, bencana merupakan kejadian tidak terduga. Kapan pun dan di mana pun bisa terjadi bencana. Seharusnya pemerintah berupaya maksimal mengantisipasi terjadinya bencana.

Salah satu caranya dengan memperbanyak anggaran. Tetapi, di Pamekasan justru anggaran kebencanaan sangat kecil. Pada tahun anggaran 2018, pemerintah hanya menyediakan anggaran Rp 1,4 miliar.


Anggaran tersebut untuk pembangunan fisik penanggulangan bencana. ”Anggaran segitu (Rp 1,4 miliar, Red) mana cukup,” kata Ali Kamis (19/4). Selebihnya, pemerintah mengandalkan anggaran kebencanaan yang disiapkan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat menyiapkan dana Rp 7 miliar untuk antisipasi bencana di Kota Gerbang Salam. Tetapi, anggaran Rp 7 miliar itu tidak digelontorkan pada 2018. Anggaran tersebut sudah masuk ke kas daerah (kasda) sejak 2016 namun serapannya minim.

Baca Juga :  Perusahaan Terancam Bangkrut, Pekerja Di-PHK

Sejak 2016, anggaran dari pemerintah pusat hanya terserap sekitar 3 persen. Itu pun bukan untuk pembangunan, melainkan hanya dikeluarkan untuk kegiatan konsultan perencanaan. ”Pemkab memang seperti tutup mata terhadap bencana,” tudingnya.

Ali menyampaikan, Pamekasan termasuk daerah rawan bencana. Berdasarkan pemetaan, sejumlah lokasi di kawasan pantai utara (pantura) tiap tahun menjadi langganan bencana.

Di antaranya, Kecamatan Kadur, Waru, Pasean, dan Palengaan. Tebing yang mengalami longsor di kecamatan-kecamatan tersebut hampir 10 persen setiap tahun. Jika tidak segera mendapat penanganan baik, bisa berdampak buruk bagi masyarakat.

Terutama masyarakat yang hidup di sekitar lokasi-lokasi rawan bencana itu. ”Seharusnya bencana menjadi perhatian khusus pemerintah,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga :  Reses Dewan Belum Tuntas, Pencairan Tunjangan 45 Anggota Terhambat

Dia menyampaikan, penanganan bencana tidak cukup hanya pasca terjadi. Tetapi harus dilakukan sejak sebelum terjadi, saat terjadi, dan pasca terjadi bencana. ”Upaya pencegahan ini yang belum terasa,” sebut Ali.

Banggar akan berkoordinasi dengan tim anggaran (timgar) selaku perencana anggaran dari eksekutif untuk membicarakan proporsionalitas penganggaran kebencanaan. Tujuannya, agar dana yang digelontorkan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Sebelumnya, Ketua Timgar Moh. Alwi mengatakan, penganggaran sudah proporsional. Sebelum direalisasikan, anggaran dibahas terlebih dahulu dengan DPRD Pamekasan. Dengan demikian, anggaran yang tertuang dalam APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dengan legislatif.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/