alexametrics
21.5 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

OS Komputer OPD di Pamekasan Ditengarai Bajakan

PAMEKASAN – Sidang paripurna dengan agenda jawaban DPRD Pamekasan atas pandangan bupati terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) usulan legislatif mencengangkan, Kamis (18/10). Terungkap penggunaan operating system (OS) pada komputer instansi pemerintah ditengarai bajakan.

Jubir Fraksi Golkar DPRD Pamekasan Ach. Tatang mengatakan, ada indikasi operating system atau software di masing-masing OPD bajakan. Indikasinya, setiap pengadaan komputer, tidak pernah ada pengecekan secara langsung.

Menurut Tatang, hampir 90 persen komputer pribadi masyarakat menggunakan operating system bajakan. Dikhawatirkan, hal serupa terjadi pada komputer milik pemerintah. ”Sangat berbahaya,” ujarnya.

Pada pengadaan awal, lanjut Tatang, memungkinkan komputer tersebut diinstal menggunakan software asli. Tetapi, pada perjalanan waktu, ketika komputer itu error, biasanya OPD mengundang teknisi.

Baca Juga :  Erta Maulita Susanto Tak Pikirkan Mutasi, Fokus Bekerja

Pada saat diinstal ulang, operating system yang digunakan bajakan. Bupati harus membentuk tim khusus untuk mengecek hal tersebut. Sebab, jika pemerintah dibiarkan menggunakan software bajakan, akan sangat berbahaya.

Dia menambahkan, banyak data-data rahasia pemerintah yang tersimpan dalam komputer itu. Jika operating system yang digunakan bajakan, gampang terserang virus dan dibajak.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Pamekasan Raja’e mengutarakan, masukan dari fraksi Partai Golkar itu ditampung dan akan ditindaklanjuti. Pemerintah bakal mengkaji dan mengecek secara langsung operating system yang digunakan OPD.

Namun, Raja’e memastikan setiap adanya pengadaan barang, standar operasional prosedur (SOP) dilaksanakan secara optimal. Sampai sekarang, belum ditemukan operating system bajakan. ”Karena belum dikroscek, kami belum menemukan,” katanya lalu tersenyum. 

Baca Juga :  Siswi SMPN 1 Batumarmar Juara 1

 

PAMEKASAN – Sidang paripurna dengan agenda jawaban DPRD Pamekasan atas pandangan bupati terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) usulan legislatif mencengangkan, Kamis (18/10). Terungkap penggunaan operating system (OS) pada komputer instansi pemerintah ditengarai bajakan.

Jubir Fraksi Golkar DPRD Pamekasan Ach. Tatang mengatakan, ada indikasi operating system atau software di masing-masing OPD bajakan. Indikasinya, setiap pengadaan komputer, tidak pernah ada pengecekan secara langsung.

Menurut Tatang, hampir 90 persen komputer pribadi masyarakat menggunakan operating system bajakan. Dikhawatirkan, hal serupa terjadi pada komputer milik pemerintah. ”Sangat berbahaya,” ujarnya.


Pada pengadaan awal, lanjut Tatang, memungkinkan komputer tersebut diinstal menggunakan software asli. Tetapi, pada perjalanan waktu, ketika komputer itu error, biasanya OPD mengundang teknisi.

Baca Juga :  Erta Maulita Susanto Tak Pikirkan Mutasi, Fokus Bekerja

Pada saat diinstal ulang, operating system yang digunakan bajakan. Bupati harus membentuk tim khusus untuk mengecek hal tersebut. Sebab, jika pemerintah dibiarkan menggunakan software bajakan, akan sangat berbahaya.

Dia menambahkan, banyak data-data rahasia pemerintah yang tersimpan dalam komputer itu. Jika operating system yang digunakan bajakan, gampang terserang virus dan dibajak.

Menanggapi itu, Wakil Bupati Pamekasan Raja’e mengutarakan, masukan dari fraksi Partai Golkar itu ditampung dan akan ditindaklanjuti. Pemerintah bakal mengkaji dan mengecek secara langsung operating system yang digunakan OPD.

Namun, Raja’e memastikan setiap adanya pengadaan barang, standar operasional prosedur (SOP) dilaksanakan secara optimal. Sampai sekarang, belum ditemukan operating system bajakan. ”Karena belum dikroscek, kami belum menemukan,” katanya lalu tersenyum. 

Baca Juga :  Cakades Luar Desa Boleh Bertarung

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/