alexametrics
29.3 C
Madura
Tuesday, May 24, 2022

Sepi Peminat, Program Asuransi Harus Dievaluasi

PAMEKASAN – Program asuransi yang dicanangkan pemerintah pusat tidak berjalan maksimal. Dari tiga item asuransi, rata-rata minim peserta. Hanya asuransi nelayan yang pesertanya mencapai ribuan di tiap kabupaten.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, harus ada evaluasi besar-besaran terkait program asuransi itu. Maksud dan niat baik pemerintah pusat untuk membantu petani tidak berjalan optimal. Jumlah peserta asuransi tidak seimbang dengan sasaran tiap kabupaten.

Pemerintah pusat tidak tanggung-tanggung mensubsidi premi. Rata-rata subsidi di atas 50 persen. Premi asuransi sapi yang seharusnya dibayar Rp 200 ribu, peternak tinggal membayar Rp 40 ribu. Pemerintah pusat memberi suntikan dana Rp 160 ribu untuk masing-masing sapi asuransi.

Asuransi usaha tani padi (AUTP) juga disubsidi. Petani yang seharusnya membayar Rp 180 ribu, hanya dibebani Rp 36 ribu. Pemerintah pusat memberi subsidi Rp 144 ribu per satu hektare lahan padi.

Baca Juga :  Fasilitas Pasar 17 Agustus Rusak sebelum Ditempati

Sayang, fasilitas yang diberikan itu tidak mampu menggugah partisipasi masyarakat untuk ikut program tersebut. Nelayan yang seharusnya membayar premi Rp 175 ribu per tahun disubsidi seratus persen. ”Sangat eman,” katanya Senin (18/9).

Selain premi, klaim yang bisa dicairkan masyarakat tinggi. Asuransi sapi saja, peternak bisa mendapat ganti rugi Rp 10 juta apabila sapi yang diasuransi itu mati. Sementara untuk padi, per hektare mendapat Rp 6 juta jika gagal panen akibat bencana alam.

Meski program tersebut kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab membantu memaksimalkan. Salah satunya, mencari cara agar masyarakat banyak yang ikut. ”Menurut saya, program ini sangat bagus untuk menjamin kerugian yang dialami petani,” katanya.

Baca Juga :  Besaran Suntikan Dana Pemprov untuk Penanganan Covid-19 Masih Dibahas

Humas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pamekasan Aziz Jamil mengatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendorong petani agar ikut serta program asuransi. Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif dilakukan meski kurang maksimal. Namun, pemerintah tidak bisa mengintervensi petani. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi program pemerintah pusat itu. ”Kami sudah berupaya maksimal agar petani ikut serta dalam program asuransi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan Bambang Prayogi. Dia mengklaim upaya yang dilakukan sudah maksimal. Namun, hasilnya belum optimal. ”Kami tidak bisa memaksa mereka untuk ikut (asuransi),” tandasnya.

PAMEKASAN – Program asuransi yang dicanangkan pemerintah pusat tidak berjalan maksimal. Dari tiga item asuransi, rata-rata minim peserta. Hanya asuransi nelayan yang pesertanya mencapai ribuan di tiap kabupaten.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno mengatakan, harus ada evaluasi besar-besaran terkait program asuransi itu. Maksud dan niat baik pemerintah pusat untuk membantu petani tidak berjalan optimal. Jumlah peserta asuransi tidak seimbang dengan sasaran tiap kabupaten.

Pemerintah pusat tidak tanggung-tanggung mensubsidi premi. Rata-rata subsidi di atas 50 persen. Premi asuransi sapi yang seharusnya dibayar Rp 200 ribu, peternak tinggal membayar Rp 40 ribu. Pemerintah pusat memberi suntikan dana Rp 160 ribu untuk masing-masing sapi asuransi.


Asuransi usaha tani padi (AUTP) juga disubsidi. Petani yang seharusnya membayar Rp 180 ribu, hanya dibebani Rp 36 ribu. Pemerintah pusat memberi subsidi Rp 144 ribu per satu hektare lahan padi.

Baca Juga :  Data Kemiskinan Amburadul

Sayang, fasilitas yang diberikan itu tidak mampu menggugah partisipasi masyarakat untuk ikut program tersebut. Nelayan yang seharusnya membayar premi Rp 175 ribu per tahun disubsidi seratus persen. ”Sangat eman,” katanya Senin (18/9).

Selain premi, klaim yang bisa dicairkan masyarakat tinggi. Asuransi sapi saja, peternak bisa mendapat ganti rugi Rp 10 juta apabila sapi yang diasuransi itu mati. Sementara untuk padi, per hektare mendapat Rp 6 juta jika gagal panen akibat bencana alam.

Meski program tersebut kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab membantu memaksimalkan. Salah satunya, mencari cara agar masyarakat banyak yang ikut. ”Menurut saya, program ini sangat bagus untuk menjamin kerugian yang dialami petani,” katanya.

Baca Juga :  Penerima BPAN 951 Nelayan

Humas Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Pamekasan Aziz Jamil mengatakan, pihaknya sudah berupaya maksimal untuk mendorong petani agar ikut serta program asuransi. Sosialisasi dan pendekatan secara persuasif dilakukan meski kurang maksimal. Namun, pemerintah tidak bisa mengintervensi petani. Pemerintah daerah hanya memfasilitasi program pemerintah pusat itu. ”Kami sudah berupaya maksimal agar petani ikut serta dalam program asuransi,” katanya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pamekasan Bambang Prayogi. Dia mengklaim upaya yang dilakukan sudah maksimal. Namun, hasilnya belum optimal. ”Kami tidak bisa memaksa mereka untuk ikut (asuransi),” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/